Ribuan massa mendatangi dan melakukan aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Selasa 30 Mei 2023.
Massa yang mengatasnamakan masyarakat peduli Pangandaran terdiri dari warga nelayan, pelaku usaha wisata, pedagang, petani dan warga masyarakat Kab Pangandaran melakukan aksi damai di halaman gedung DPRD.
Aksi demontrasi kali ini merupakan massa dari kalangan masyarakat yang pro terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD.
“Kami datang bukan untuk membuat kekacauan, bukan untuk mengusik ketenangan, tetapi kami datang untuk menyadarkan kita semua untuk lebih peduli terhadap pencapaian kemajuan Kabupaten Pangandaran,” kata Rohimat Resdiana Orator aksi dari Masyarakat Peduli Pangandaran.
Rohimat mengatakan, aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk pemberian dukungan secara penuh kepada Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, untuk melawan segala bentuk tindakan provokasi, penghasutan, kebohongan dan pembodohan serta bentuk intervensi hukum yang dilakukan oleh para oknum-oknum dan para petualang-petualang politik praktis sesaat yang hanya bisa memancing di air keruh dengan memanfaatkan momentum di wilayah Kabupaten Pangandaran.
“Kami masyarakat peduli Pangandaran dalam kesempatan ini dipandang perlu untuk memberikan pemahaman secara benar, objektif dan yuridis agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyesatan pemahaman mengenai hukum agraria atau pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak atas tanah, yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran,” ujarnya.
Pihaknya menolak dengan tegas jika reforma agraria dilakukan secara serampangan, asal-asalan, arogansi dan melawan hukum serta tidak hanya sebatas memenuhi keinginan, hasrat, nafsu untuk menguasai lahan/hak atas tanah oleh sekolompok orang yang tidak bertanggungjawab dengan selalu mengatasnamakan masyarakat dan disinyalir syarat akan kepentingan terselubung untuk pribadi dan kelompok tertentu semata. Hal tersebut dilakukan demi dan untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Pangandaran.
“Kami masyarakat peduli pangandaran, menolak dan menyampaikan keberatan terhadap para oknum-oknum masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang telah melakukan provokasi, penghasutan, penyesatan informasi, kebohongan informasi dan berita hoaxs yang disebarkan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terstruktur, massif dan terorganisir guna mempengaruhi masyarakat supaya menaruh kebencian yang sangat dalam terhadap pemerintah, hanya sekedar bertujuan untuk kepentingan politik praktis sesaat yang dilakukan oleh para petualang-petualang politik, dan para sengkuni-sengkuni yang hanya bisa memancing di air keruh, dengan metode playing victim, yang berakibat terjadinya perpecahan kerukunan, serta mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat,” ucap Rohimat.
Sementara Ketua DPRD Kab Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat yang sebagai bahan pemikiran DPRD.
“DPRD mendukung pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa lahan,” kata Asep.***
