SEPUTARPANGANDARAN.COM, TEMPO.CO, Jakarta – Bantuan sosial (Bansos) pemerintah baru-baru ini menjadi sorotan oleh sebab itu diduga dipolitisasi untuk kepentingan Pemilu 2024. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma sebagai pihak paling terkait di pemberian Bansos justru bukan terlihat peranannya.
Walhasil, absennya Mensos di acara pemberian Bansos itu juga menuai sorotan. Lantas, apa kata PDIP serta Mensos Risma?
Dilansir dari Tempo, Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun mengakui jikalau Risma tak terlibat pada kegiatan pembagian Bansos, yang mana dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada akhir-akhir ini.
“Itu seluruh rakyat Indonesia telah tahu, tak perlu saya jelaskan,” kata beliau ditemui di tempat Kompleks DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.
Watubun mengatakan, semua informasi ketika ini sangat terbuka, sehingga beliau mengibaratkan jikalau jarum yang digunakan jatuh di dalam istana pun dapat diketahui seluruh masyarakat.
“Jarum jatuh di tempat istana. Jangan dipikir kita tiada tahu,” katanya.
PDIP akan awasi
Watubun mengungkapkan untuk mengawasi pemberian Bansos tersebut, ia akan mengerahkan satuan tugas Cakra Buwana. Satgas ini, kata Watubun bukan mewakili kepartaian tapi bergerak independen. Ia pun menegaskan pada waktu dekat akan menyelenggarakan apel besar Satgas Cakra Buwana.
“Jadi ya telah sekarang gunakan hp (handphone), mata, kepala, juga telinga semua dipakai. Demokrasi harus diselamatkan, kalau enggak ya telah kita kembali nol lagi,” katanya.
Ia pun meyakini kalau kekuatan besar rakyat tiada dapat dilawan. Watubun mengungkapkan harapan untuk Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu) ini pun harus diperjuangkan, jangan sampai justru menjadi perusak reformasi.
“Saya telah ingatkan juga Bawaslu, KPU, DKPP, termasuk MK itu lembaga yang lahir dikarenakan reformasi yang tersebut mestinya merekan harus tahu itu,” katanya.
Sementara Mensos Risma enggan berkomentar terkait fenomena yang dimaksud ketika ditanya awak media ketika mengikuri acara penyerarahan secara simbolis akta kelahiran lalu kartu identitas anak (KIA) untuk 122 anak panti asuhan di area Batam.
“Maaf ya, saya nggak mau jawab itu,” kata Risma, di tempat Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.
Selanjutnya: Menukil Majalah Tempo edisi…
- 1
- 2
- Selanjutnya
Sumber : tempo
