Berita

Regulasi Sering Berubah, Bikin Bingung Sejumlah Pemdes di Pangandaran 

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengatakan, dari 93 desa di Kabupaten Pangandaran, baru sekitar 50 per­sen perangkat desa yang memahami hal teknis peren­canaan dan perundang-undangan desa.

“Kalau secara teknis memang baru 50 persen, tapi kalau dari segi pendidikan rata-rata perangkat desa di Pangandaran berstatus lulusan S1,” ujar Dani.

Hal ini, kata dia, karena regulasi terkait dana desa yang sering berubah, sehingga perangkat desa dituntut untuk lebih update terkait regulasi desa.

”Jadi, apabila ada yang tiba-tiba berubah atau muncul aturan baru. Maka perangkat desa wajib update. Contohnya seperti PP nomor 43 kemudian diubah menjadi PP nomor 11,” terangnya.

Untuk itu, perangkat desa harus mengikuti setiap bimbingan teknis dan pela­tihan.

Dari pemkab sendiri, kata Dani,  anggaran pelatihan masih minim.  Hanya Rp 30 juta untuk 93 desa, Itu pun hanya untuk pembinaan tidak dengan bimtek.

Dani men­jelas­kan, desa sebe­narnya sudah menganggarkan untuk penye­leng­garan bim­tek, namun penyeleng­garanya hanya beberapa hari saja.

”Idealnya bimtek itu bisa dikerja­samakan dengan lembaga diklat, penyelenggaraanya sampai satu minggu, sehingga perangkat desa bisa memahami lebih jauh, mengenai teknis perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tindak lanjut pengawasan dana desa,” ujarnya. (Iwan Mulyadi)

Apa komentar anda?
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

To Top