SEPUTARPANGANDARAN.COM – Bupati Pangandaran nonaktif, Jeje Wiradinata, menyampaikan reaksi keras terhadap kebijakan barier gate di kawasan wisata yang hanya memberikan akses gratis untuk lima desa: Desa Babakan, Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo, dan Desa Cikembulan. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap berpotensi merugikan masyarakat desa lain yang tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Jeje menegaskan selama masa nonaktif, dirinya selalu menghargai kewenangan Pejabat Bupati (Pj) dan tidak pernah ikut campur dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Namun, dengan semakin dekatnya waktu ia kembali aktif sebagai bupati, Jeje merasa perlu berbicara langsung dengan Pj Bupati untuk mempertimbangkan penundaan kebijakan ini.
Menurutnya, kebijakan barier gate seharusnya melalui analisis mendalam demi menghindari dampak negatif pada masyarakat luas.
“Saya setuju bahwa kita perlu meningkatkan PAD, tetapi PAD bukanlah segalanya. Kebijakan yang baik seharusnya tidak mengorbankan masyarakat Pangandaran,” ungkapnya.
Jeje menekankan bahwa peningkatan PAD harus sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak membebani mereka yang tidak seharusnya terbebani.
Lebih lanjut, Jeje menyatakan keinginannya untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Ia menyarankan agar sistem diperbaiki demi mencegah kebocoran PAD tanpa perlu menambah beban kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang berkeadilan dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.
“Kita bisa belajar dari Bali, di sana tidak ada biaya masuk, namun PAD tetap terjaga dengan baik. Itulah target jangka panjang kami di Pangandaran,” tambahnya.
Jeje menegaskan alasan kuat di balik keterlibatannya dalam isu ini. “Mengapa saya harus ikut campur tangan? Karena tanggung jawab ada di tangan saya. Saya yang harus mempertanggungjawabkan semua yang terjadi selama periode masa kerja saya,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, Jeje menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat Pangandaran sekaligus mencari solusi yang seimbang untuk pembangunan daerah.***
