Connect with us

PARLEMEN

Puluhan Massa Bawa Aspirasi ke DPRD Pangandaran, Tolak RUU HIP

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Puluhan massa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Pangandaran mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran.

Kedatangan meraka guna menyampaikan aspirasi menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila.

Ketua LSM GMBI Distrik Pangandaran Dede Darmawan mengatakan, kedatangan pihaknya ke gedung DPRD Kabupaten Pangandaran adalah untuk meminta kejelasan terkait isu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila.

”Kita ingin aspirasi kita disampaikan kepada pemerintah pusat, cabut RUU HIP dari Prolegnas dan Presiden harus menolak RUU tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, penggantian Pancasila menjadi Trisila ataupun Ekasila, kata Dede, dinilai bakal menodai asas Pancasila pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Tafsir baru RUU HIP juga dinilai akan diatur undang-undang. Ini tentunya bakal mendegradasi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya DPRD Pangandaran harus segera layangkan surat ini,” tuturnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin.H.M.M mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan pemikiran dan harapan terkait RUU HIP yang sudah ditetapkan menjadi Rancangan Undang-undang.

” GMBi minta kepada DPRD Kabupaten Pangandaran untuk memberikan surat penolakan kepada DPR RI, Presiden, Badan legislasi dan Fraksi-fraksi di DPR RI,” ujarnya.

Menurutnya, apabila memang ada unsur untuk merubah ideologi negara Indonesia tentu masyarakat berhak untuk melakukan penolakan.

Kata dia, tentunya hal tersebut menjadi ranahnya DPRD RI, pihaknya hanya menyampaikan apa yang menjadi harapan warga masyarakat Pangandaran.

”Kita adalah representasi dari masyarakat, tentu kalau ada masyarakat yang memohon kepada DPRD Kabupaten Pangandaran tentunya kita harus senyawa dengan masyarakat, mudah-mudahan minggu depan surat penolakan akan kita kirimkan,” ungkapnya.***

Advertisement
Comments

PARLEMEN

Bansos KKP Tak Merata, Nelayan Datangi DPRD Pangandaran

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Sejumlah nelayan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 3 Agustus 2020.

Mereka mengadukan tidak meratanya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 1,8 juta per tiga bulan untuk nelayan yang terdampak COVID-19.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran M Yusuf menyebutkan bantuan yang disalurkan melalui Kantor Pos tersebut diskriminatif dan tidak adil.

“Hanya sebagian kecil yang dapat, padahal semua nelayan terdampak COVID-19,” kata Yusuf.

Dia menuding pendataan penerima bantuan itu dilakukan dengan ceroboh. Karena faktanya dalam melakukan pendataan pihak terkait tidak pernah melibatkan organisasi nelayan.

“Sekarang nelayan jadi gaduh, bantuan malah menimbulkan kerawanan konflik di antara nelayan,” kata Yusuf.

HNSI meminta DPRD untuk menyampaikan aspirasi agar ada perbaikan. Karena bagaimanapun bantuan tersebut diharapkan bisa dirasakan oleh para nelayan yang terdampak pandemi COVID-19.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Rida Nirwana menjelaskan ada 2.334 warga Pangandaran yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Jumlah itu terdiri dari 1.615 nelayan, sementara sisanya adalah pembudidaya, pengolah, pemasar dan penambak garam,” kata Rida.

Rida mengakui bahwa pemberian bantuan itu dilakukan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami tak tahu bagaimana kriteria penerima bantuan itu. Bahkan kami tak bisa memastikan apakah penerima bantuan itu adalah pemegang kartu Kusuka atau tidak. Makanya akan kami periksa dulu, apakah penerima bantuan itu pemegang kartu Kusuka atau tidak,” kata Rida.

Kartu Kusuka sendiri adalah identitas profesi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Kartu ini menjadi basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia mengatakan di Pangandaran terdaftar sebanyak 5002 orang nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar dan penambak garam.

Rida juga mengakui ada gejolak yang dipicu oleh pembagian bantuan sosial itu. Apalagi pembagian bantuan sosial itu rujukannya adalah nomor induk kependudukan (NIK) sehingga tak heran jika terjadi penerima ganda dalam satu rumah. Hal ini berbeda dengan bantuan yang disalurkan melalui basis data kartu keluarga.

“Kami akan segera melakukan pembenahan data agar seluruh nelayan di Pangandaran semuanya terdata,” kata Rida.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin meminta Pemkab Pangandaran membenahi pendataan nelayan. Terutama pendaftaran data melalui program kartu Kusuka.

“Kartu Kusuka ini penting, karena bisa menjadi “kartu sakti”. Makanya nelayan harus proaktif dan Dinas harus membenahinya.

Walaupun memang kewenangan ini ada di KKP. Bahkan sampai saat ini dari 2.000 lebih nelayan yang sudah dinyatakan valid, tapi kartu yang dicetak baru ada 59,” kata Asep.

Asep menambahkan DPRD siap mendampingi nelayan Pangandaran untuk mempertanyakan masalah bantuan sosial tersebut ke kementerian.***

Continue Reading

PARLEMEN

Ketua DPRD Pangandaran Ungkap Alasan Hewan Kurban Mesti Jantan

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 1 kambing.

Dari ke empat hewan kurban tersebut menurut Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin HMM, 1 ekor sapi merupakan hasil patungan anggota DPRD, 1 ekor sapi sumbangan dari Bank BJB, 1 ekor sapi patungan dirinya dan Sekwan Kab Pangandaran Drs. H. Yayat Kiswayat dan 1 ekor kambing sumbangan dari salahsatu pegawai di Sekretariat Dewan.

Saat menyaksikan penyembelihan hewan kurban, Asep mengungkapkan, bahwa masih ada masyarakat yang memilih sapi atau kambing betina untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan Idul Adha.

Padahal kata Asep dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban disarankan berjenis kelamin jantan.

“Tujuannya untuk mempertahankan populasi sapi,” ungkap Asep, Jumat, 31 Juli 2020.

Biasanya menurut dia, sapi betina yang sudah cukup umur untuk dikurbankan adalah sapi betina yang sudah produktif dan bisa dikembangbiakan.

“Maka kami menyarankan kepada dinas terkait maupun MUI untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar hewan kurban yang dipilih adalah hewan jantan untuk mempertahankan populasi,” pungkasnya. ***

Continue Reading

PARLEMEN

Tingkat Kewaspadaan Warga Pangandaran dari Ancaman Corona Melemah

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pangandaran semakin lemah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin.H.M.M, saat membagikan puluhan masker kepada para pedagang, tukang becak dan tukang ojeg yang berada di kawasan Alun-alun Parigi.

“Tempat-tempat yang terdapat pedagang itu kan tingkat kunjungan orangnya tinggi, baik orang luar maupun orang sekitar. Harapan saya para pedagang itu mengikuti anjuran pemerintah bahwa standarnya itu harus menggunakan sarung tangan dan masker dalam melayani konsumenya,” ungkapnya.

Selain memberikan sarung tangan dan masker, menurutnya, disekitar alun-alun Parigi juga sudah disediakan tempat cuci tangan.

Menurutnya, dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) diperlukan kedisiplinan dan kesadaran semua pihak.

”Membagikan masker sudah beberapa kali, ini persoalan kedisiplinan,” ujarnya.

Dirinya berharap penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pangandaran tidak meluas, oleh karena itu, semua pihak wajib melaksanakan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan dan memakai sarung tangan bagi para pedagang saat melayani konsumen.

Dirinya mengatakan, saat ini yang terjangkit Covid-19 di Kabupaten Pangandaran sebanyak 21 orang dan keseluruhanya sudah dalam keadaan sembuh.

Menurutnya, tingkat kesembuhan di Kabupaten Pangandaran cukup tinggi.”Kemungkinan kondisi alam yang baik di Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu penyebab tingkat kesembuhanya tinggi,” tuturnya.***

Continue Reading

PARLEMEN

DPRD Pangandaran Tetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Dearah.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran Rara Agustin menyampaikan secara umum Rancangan Peraturan Dearah Tantang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 yang disampaikan oleh Bupati Pangandaran kepada DPRD Kabupaten Pangandaran telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian.

Dalam hal realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan pada anggaran tahun 2019 secara umum relatif baik. Anggaran pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1.563.716.813.518,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan belas rupiah), realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.474.724.169.544,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau sekitar 94,31%.

”Anggaran belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp1.616.168.604.724,00 (satu triliun enam ratus enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), realisasi belanja daerah sebesar Rp1.461.491.519.435,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima satus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar 90,43%,” jelasnya.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp58.451.791.206,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam rupiah), realisasi sebesar Rp3.811.288.680,05 (tiga milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh koma nol lima rupiah) atau sekitar 6,52%.

Pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), realisasi sebesar Rp999.998.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 16,67%.

”Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp52.451.791.206,00 (lima puluh dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam rupiah), realisasi sebesar Rp2.811.290.180,05 (dua milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh koma nol lima rupiah) atau sekitar 5,36%,” ujarnya.

Namun demikian, kata dia, DPRD Kabupaten Pangandaran menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2019 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten pangandaran pada masa yang akan datang, diantaranya dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2019 diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran agar lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah di seluruh skpd baik segi pengelolaan aset maupun dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pangandaran.

Beberapa temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2019, baik dari sistem pengendalian intern maupun dari kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Agar dipertimbangkan dan dikaji kembali mengenai beberapa target pendapatan yang tidak tercapai untuk mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki, dilandasi oleh perhitungan potensi dan kondisi yang realistis.

Dalam rangka percepatan dan kualitas pekerjaan yang baik, pemerintah kabupaten pangandaran hendaknya melakukan proses pelelangan sesegera mungkin sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pekerjaan fisik sudah dimulai sejak triwulan pertama.

Perlu evaluasi yang menyeluruh dan cermat terhadap rekanan yang bermasalah disertai pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan.

”Realisasi anggaran pembangunan yang didanai dari dak atau bantuan provinsi perlu menjadi perhatian penting, sehingga anggaran betul-betul dipergunakan secara efektif dan efisien, tidak ada anggaran di akhir tahun yang tidak terserap atau tidak dapat dibayar karena keterlambatan administrasi,” ungkapnya.

Selain itu, dari aspek belanja daerah beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain, berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, di Kabupaten Pangandaran masih lemah dalam sistem pengendalian intern, oleh karena itu sistem pengendalian internal supaya lebih ditingkatkan.

Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI masih terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di beberapa skpd.

Pengelolaan penatausahaan aset agar lebih ditingkatkan lagi dan diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola aset agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun.

”Seluruh kepala skpd agar melakukan perencanaan dengan cermat dan terukur sehingga pencapaian target dapat dilakukan dengan maksimal,” tuturnya.***

Continue Reading

PARLEMEN

DPRD Pangandaran Minta Pelaku Usaha Wisata Patuh Gunakan Masker

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terus melakukan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, dirinya turun langsung melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap para pelaku usaha pariwisata, Minggu (12/7/2020).

Pasalnya, tak sedikit mereka yang tidak percaya dengan bahayanya pandemi (virus Corona) yang belum berakhir ini.

Dalam kesempatan itu, DPRD beserta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) membagikan masker kepada pelaku usaha yang tidak memakai alat penutup hidung dan mulut itu.

Asep mengatakan, penerapan protokol kesehatan telah menjadi kesepakatan bersama pada rapat keputusan dibukanya kembali objek wisata di Pangandaran beberapa waktu lalu.

“Tukang ojek perahu, sewa kuda dan pedagang asongan menjadi sasaran kami dalam pembagian masker ini,” kata Asep, Senin (13/7/2020).

Gerakan tersebut, tambah Asep, sebagai salah satu upaya guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Pangandaran, terutama sektor pariwisata.

“Sekarang kan Pangandaran masuk zona kuning COVID-19 lantaran kasus positif Corona bertambah, sebelumnya kita zona biru,” tuturnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepada pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kewaspadaan terkait penyebaran COVID-19.

Terlebih, dengan dibukanya sektor pariwisata di Pangandaran, tingkat kunjungan wisata saat ini mengalami peningkatan yang signifikan.

“Minimal gunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, jangan sampai wisata ini ditutup kembali akibat tidak disiplinnya diri kita,” sebutnya.***

Continue Reading

Facebook

Advertisement

Populer

Puluhan Massa Bawa Aspirasi ke DPRD Pangandaran, Tolak RUU HIP