Merah Putih. dengan – Pemerintah terus membebani perbatasan dengan negara lain yang oleh Presiden Joko Widodo disebut sebagai ciri khas negara.
Sejak 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Baca juga:
Jokowi pergi memanen jagung di busur perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Penyelesaian proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan mengurangi kesenjangan serta meratakan pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan perbatasan.
“Sejak tahun 2015, Kementerian PUPR telah membangun 18 PLBN dengan progres 13 PLBN yang sudah selesai,” kata Dirjen Kementerian PUPR (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam Rapat Konsultasi DPR RI di Jakarta, Senin.
Pembangunan tersebut terdiri dari 7 PLBN yang dibangun pada Tahap I, yaitu Aruk, Entikong, Badau (Kalimantan Barat), Mota’ain, Motamasin, Wini (NTT) dan Skouw (Papua). Selain itu, dibangun 6 PLBN di Lot II, yakni Serasan (Kepulauan Riau), Jagoi Babang (Kalimantan Barat), Sei Pancang/Sei Nyamuk (Kalimantan Utara), Napan (NTT), Yetetkun dan Sota (Papua).
Diana menambahkan, untuk 2 PLBN yang masih dalam tahap pembangunan, yakni PLBN Long Nawang progres 88,6 persen dan Labang progres 95,2 persen (Kalimantan Utara).
Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur untuk mendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi di kawasan perbatasan, antara lain jalan menuju perbatasan dan perbatasan paralel, pasar, rumah khusus, dan infrastruktur lainnya.
Pada pengembangan Kawasan Perbatasan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mendapat alokasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw, dengan periode pelaksanaan 2 tahun (2021-2022).
Dalam pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2021, telah diselesaikan 12 kegiatan pada tahun ajaran 2021-2022 yaitu di Aruk berupa pembangunan jalan paralel antara Temajuk-Aruk-Nanga Badau dan Nanga Era-Batas Kalimantan Timur dengan panjang 191 7 km dan anggaran Rp 1,27 triliun (AF 2021-2022), Pembangunan Jalan Nasional Kabupaten Sambas Merbau Ruas Temajuk, Ruas Thebes – Jembatan Sambas Besar dan Jembatan Sambas Besar – Jembatan Merbau dengan anggaran sebesar Rp395,1 miliar (TA 2021-2022) dan pembangunan SPAM di kecamatan Sajingan Besar dengan total alokasi Rp6,9 miliar (TA 2021-2022).
Selanjutnya di Motaain yaitu pembangunan waduk air baku di kecamatan Lakmanen TA 2022 dengan anggaran Rp 6,9 miliar (FY 2022), pembangunan sumur air tanah dalam di kecamatan Tasifeto Timur dengan anggaran Rp 1,6 miliar (FY 2022). ), pergerakan jalan PLBN Motaain – Atapupu sepanjang 6 km (TA 2021-2022) dengan anggaran Rp 230,3 miliar.
Kemudian penanganan jalan di kota Atambua dengan anggaran Rp. Anggaran Rp40,4 miliar.
Terakhir, tiga kegiatan yang sudah selesai di Skouw berupa pembangunan Jalan Inspeksi Saluran Irigasi Primer Terdepan di Koya Timur, rehabilitasi SPAM di kabupaten Muara Tami dengan anggaran Rp 192,5 juta (TA 2021) dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan penghubung provinsi kecamatan Koya Timur dan Kelurahan Koya Barat sepanjang 4,2 km dan dianggarkan sebesar Rp 7,4 miliar (DAK 2022).
Baca juga:
Mahfud MD menyarankan Bappenas menambahkan isu perbatasan dalam RPJMN 2024-2029
