Presiden Minta TNI-Polri Kawal Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) dengan aparat keamanan wilayah provinsi Papua, Senin malam (20/03), di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Jayapura Kota .
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengimbau seluruh jajaran TNI dan Polri untuk ikut mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah Papua.
“Beliau mengingatkan kita agar lebih bersinergi antara program inti dan program daerah sehingga TNI-Polri benar-benar dapat mengawal semua kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya. pernyataan usai rapat.
Selain itu, Kapolri menjelaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan mendukung pembangunan di wilayah Papua.
“Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik”, jelasnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Namun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama mengatakan TNI akan terus menjalin kerjasama dengan Polri untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi kepolisian.
“Pasukan TNI yang ditempatkan di Papua untuk melakukan operasi penegakan hukum membantu Polri,” kata Panglima TNI.
Menurut Panglima, saat ini jumlah personel TNI di wilayah Papua dinilai cukup untuk melakukan operasi penegakan hukum.
“TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti sekarang (operasi) dilakukan baik dengan (pasukan) organik maupun dengan yang didatangkan dari luar Papua”, ujarnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan keamanan masyarakat (PAM) baik di perbatasan darat maupun laut di wilayah Papua.
“Selain patroli perbatasan darat, perbatasan laut juga melakukan operasi untuk mendukung Polri dalam lingkup penegakan hukum”, jelasnya.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menhan Prabowo Subianto, Menteri Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
