Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 akan banyak berita bohong (hoax) dan fitnah di jejaring sosial (medsos). Polri akan mengantisipasi penyebaran berita bohong melalui jejaring sosial.
Menurut Kepala Departemen Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, hal tersebut mencerminkan pengalaman pemilu 2019, dimana akun-akun anonim tersebut kerap melakukan ujaran kebencian kepada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Meski begitu, tegas dia, pemilik akun palsu tetap bisa ditangkap, karena pihaknya memiliki patroli siber yang memantau semua jejaring sosial.
“Mungkin (ada orang), pakai akun palsu, kalau ada patroli siber (Polri) di jalan. Jangan coba-coba fitnah pakai akun palsu, ketahuan, jadi jangan merasa pakai akun palsu, ujar Ramadhan dalam acara tersebut Gerakan Seleksi Cerdas di Auditorium LPP RRI Abdul Rahman Saleh Jakarta, Rabu (31/5).
Oleh karena itu, Ramadhan mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan medsos selama Pemilu 2024. Jangan mudah termakan gosip atau informasi bohong yang disebarkan oleh akun-akun palsu tersebut.
“Agar tidak terjerat hukum, sarana komunikasi harus dipilih secara cerdas dan tanpa fitnah. Jangan memfitnah, jangan mengadu domba,” ujarnya.
Di sisi lain, Polri juga khawatir jika ada masalah SARA di pesta demokrasi yang baru berusia lima tahun itu. Sebab, proses likuidasinya panjang, apalagi bersinggungan dengan undang-undang.
“Misalnya (masalah) staf, bisa dilakukan keadilan restoratif, dapat diselesaikan tanpa proses hukum. Kalau mengandung kebencian terhadap suku, SARA, sudah tidak bisa ditolerir lagi,” jelas Ramadhan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institut Indonesia (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai sangat penting mengatur kampanye media sosial untuk mencegah penyebaran rumor, terutama jelang pemilihan umum 2024.
“Riset kami menemukan masih terdapat kelemahan aturan kampanye media sosial saat ini. Aturan yang ada tidak spesifik dan detail terkait kampanye media sosial,” kata Adinda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/5).
