BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan pemerintah provinsi tidak akan lepas tangan terkait nasib siswa kurang mampu di sekolah swasta. Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa dana beasiswa untuk SMA/SMK swasta tetap disiapkan dalam APBD 2026, meski belum muncul dalam alokasi murni.

​Kepastian ini muncul menyusul sorotan dari Komisi V DPRD Jawa Barat yang sebelumnya mempertanyakan nihilnya pos anggaran beasiswa miskin di sekolah swasta. KDM berdalih, anggaran sebesar Rp218 miliar tersebut masih tertahan karena kendala teknis validasi data.

​Menanti Data Tahun Ajaran Baru

​Ditemui di Gedung Sate pada Selasa, 3 Februari 2026, Dedi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak ingin gegabah dalam mengalokasikan anggaran tanpa basis data yang presisi. Menurutnya, jumlah siswa tidak mampu untuk tahun ajaran 2026/2027 baru bisa dipetakan saat proses penerimaan siswa baru rampung.

​”Mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni-Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat update data jumlah siswa kelas 1 tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027,” ujar Dedi Mulyadi.

​Ia menjanjikan dana tersebut akan masuk melalui mekanisme pergeseran anggaran. Validitas data penerima menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

​Tekanan dari Parlemen Jalanan dan Gedung Rakyat

​Sebelumnya, Komisi V DPRD Jawa Barat sempat melayangkan kritik tajam. Dewan mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera melakukan penyesuaian postur APBD 2026. Absennya anggaran ini di awal tahun dinilai dapat mengancam keberlangsungan pendidikan ribuan siswa miskin di sekolah swasta.

​Berdasarkan rencana yang disusun, total anggaran Rp218 miliar tersebut akan dibagi ke dalam dua pos utama:

  • ​Rp150 Miliar: Dialokasikan untuk Beasiswa Operasional Sekolah Swasta.
  • ​Rp68 Miliar: Dialokasikan untuk Beasiswa Personal bagi siswa miskin.

​Menjaga Keberlanjutan Pendidikan

​Langkah pergeseran anggaran ini menjadi ujian bagi efektivitas birokrasi di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi. Kepastian data pasca pendaftaran tahun ajaran baru 2026/2027 nanti akan menjadi acuan mutlak apakah janji politik ini dapat terealisasi tepat waktu sebelum lonceng sekolah berbunyi di pertengahan tahun.

​Hingga saat ini, pihak swasta dan orang tua siswa masih menunggu realisasi dari komitmen Gedung Sate tersebut untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena kendala biaya di sekolah non-pemerintah.