PK Kubu Moeldoko Jadi Langkah Ganggu Koalisi Anies

Merah Putih. dengan – Kubu Partai Demokrat Moeldoko mengusulkan revisi (PK) kepengurusan Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah ini merupakan strategi politik jelang Pemilu 2024. PK ini merupakan upaya untuk mengacaukan partai-partai koalisi yang tidak sependapat dengan kubu penguasa. Diantaranya pendukung Anies Baswedan di Pilkada 2024.

Baca juga:

Nilai Partai Demokrat Membentuk Koalisi Besar Berbentuk Persaingan

“Oleh karena itu, mereka yang tergabung dalam Koalisi Perubahan harus mengencangkan ikat pinggang. Kalau tidak, pasti akan dibom,” kata Ujang di Jakarta, Senin (4/10).

Dimana, proses pengusulan PK dianggap sebagai bentuk pengeboman, pengacauan, perpecahan Koalisi Perubahan dengan memenangkan PK.

Menurut Ujang, jika melihat catatan AHY yang selalu memenangkan perkara Demokrat atas Moeldoko secara hukum, gambaran ini harus dilihat dalam gugatan PK nanti.

Namun, yang dikhawatirkan kemudian adalah akibat dari PK itu sendiri. Mungkin, kata dia, kubu Moeldoko lebih unggul.

“Meski menang 16 kali, kalau akhirnya PK kalah, itu akan menjadi masalah, kegagalan Partai Demokrat. dia berkata.

Baca juga:  FIFA Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

Sebaliknya, dia mewaspadai upaya untuk mencampurkan hukum dan politik. Idealnya, hukum harus sejajar dengan demokrasi dan politik.

“Kalau tidak, demokrasi akan hancur,” katanya.

Ujang tidak ingin infrastruktur hukum dijadikan alat politik untuk menyandera pihak lain, misalnya untuk mengolok-olok oposisi dan menghancurkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kelompoknya.

“Untuk membangun negara yang sehat dan demokratis yang bermartabat, hukum harus benar-benar memperjuangkan hukumnya sendiri,” kata Direktur Majalah Politik Indonesia itu.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko dan kawan-kawan masih berambisi memenangkan partainya. Hal itu dibuktikan dengan pemaparan PK di Mahkamah Agung Federal (MA).

PK ini merupakan langkah hukum kesekian yang diambil komplotan mantan Panglima TNI itu, yang mengaku mendapat empat novum baru.

Baca juga:

AHY menegaskan, Partai Demokrat tidak berminat bergabung dengan Koalisi Akbar



Source link