PANGANDARAN – Di bawah lampu kristal ruang pertemuan di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026, sebuah pengakuan penting disematkan. BPJS Kesehatan memberikan panggung bagi pemerintah daerah yang tak sekadar memandang kesehatan sebagai angka anggaran, melainkan sebagai hak asasi.

​Dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026, dua wilayah di ujung timur Jawa Barat—Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran—berhasil mencuri perhatian. Keduanya resmi masuk dalam barisan elite 397 kabupaten/kota yang sukses memproteksi lebih dari 98 persen penduduknya dalam payung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

​Melampaui Target, Menembus Batas

​Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut capaian ini bukan sekadar seremoni. Per 31 Desember 2025, kepesertaan JKN nasional telah menyentuh angka 282,7 juta jiwa. “Angka ini sudah melampaui target nasional dan sejalan dengan mandat Sustainable Development Goals (SDGs) 2030,” ujar Ghufron, Rabu, 28 Januari 2026.

​Data tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas. Ghufron menyoroti denyut nadi layanan kesehatan yang kian kencang:

  • ​2 Juta Kunjungan per Hari: Rata-rata akses masyarakat ke fasilitas kesehatan.
  • ​98% Populasi: Tingkat cakupan kesehatan nasional yang kini terpenuhi.
  • ​Kolaborasi Lintas Sektor: Kunci utama yang membuat mesin JKN tetap berputar.

​Banjar dan Pangandaran: Duet di Ujung Jabar

​Kota Banjar, yang kembali meraih UHC Award Kategori Pratama, membuktikan konsistensinya. Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah manifestasi kehadiran negara. “UHC bukan sekadar angka administratif, tetapi bukti nyata kami menjamin hak dasar kesehatan masyarakat,” tegasnya.

​Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Banjar, potret kesehatan di wilayah ini tampak cukup benderang:

Wilayah

Cakupan Kepesertaan

Tingkat Keaktifan Peserta

Kota Banjar

98,43%

83,82%

Kab. Pangandaran

98,43%

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar, Agus Supratman, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan menjadi tulang punggung keberhasilan ini. Di Pangandaran, misalnya, angka keaktifan peserta yang menyentuh 84,18 persen menunjukkan bahwa warga tak hanya memiliki kartu, tapi juga mampu menggunakannya secara efektif.

​PR Besar di Balik Prestasi

​Meski apresiasi mengalir, tantangan ke depan tetaplah terjal. Menjaga tingkat keaktifan peserta dan memastikan kualitas layanan di Puskesmas hingga RSUD tetap prima adalah “pekerjaan rumah” yang tak boleh kendur.

​Bagi Banjar dan Pangandaran, mempertahankan predikat UHC bukan sekadar soal menyimpan trofi di lemari kantor wali kota atau bupati. Ini adalah soal memastikan setiap warga, dari petani di pelosok Langkaplancar hingga pedagang di Pasar Banjar, tidak perlu lagi cemas jatuh miskin hanya karena jatuh sakit.