Pentingnya Inklusi Keuangan Digital Bagi Kartini Pejuang Ekonomi

SUARA Adzan Maghrib telah usai ketika Siti Fauziah bergegas mengemasi sisa dagangannya. Sisa tahu goreng langsung masuk ke mulutnya sambil tetap dengan cepat menumpuk keranjang plastik penggorengan dan kue beras. Ibu dua anak berusia 43 tahun ini merupakan satu-satunya penjual takjil di kawasan Kayumanis Jakarta Timur, sementara yang lain sudah pulang.

Setelah barang-barang dimasukkan ke dalam gerobak kecil, Siti mendorongnya pulang diiringi suara takbir dari pengeras suara masjid. “Lumayan buat hari terakhir, buat lebaran besok buat kalian,” katanya tentang penghasilannya di hari terakhir puasa (21/4).

Baca juga:

Pameran Furnitur Internasional Indonesia akan diselenggarakan pada Maret 2023

Selama bulan Ramadan, Siti rajin berjualan aneka gorengan dan lontong untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama sebagai bekal Lebaran. Setiap hari, pendapatannya berkisar antara 100 hingga 200 ribu, tergantung cuaca. “Kalau hujan tidak apa-apa, karena dangkal seperti itu, pakai meja saja,” ujarnya. ia biasanya langsung menyisihkan hasil bersihnya untuk disimpan ke dalam simpanan pribadi.

Siti berharap penjualannya terus berlanjut setelah bulan puasa. Namun kendala modal untuk pengembangan usaha menjadi kendala utama. Di bulan Ramadhan, banyak orang memulai usaha kecil-kecilan seperti Siti. Kebanyakan menjual takjil dekat dengan tempat tinggal mereka. Meski terlihat sepele, namun terbukti hasil penjualan tersebut mampu menggerakkan perekonomian masyarakat secara langsung.

Pedagang kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak bisa dianggap remeh. UMKM bahkan menjadi penopang perekonomian Indonesia di masa krisis, terutama di masa pandemi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2019, UMKM mampu menyerap 96,92% tenaga kerja dan memberikan kontribusi 60,51% terhadap PDB.

Bahkan, dari jumlah tersebut, 64,5% UMKM dikelola oleh perempuan. Meski begitu, menurut Vitasari Anggraeni, Deputy Policy Director Southeast Asia Women’s World Banking, diantara UMKM dengan layanan perdagangan elektronik Tingkat penjualan pengusaha perempuan masih rendah, sekitar 22% dibanding laki-laki.

Baca juga:

FLEI Expo kembali menjadi bukti meningkatnya antusiasme bisnis waralaba

“Bisa dibayangkan jika produk jasa keuangan digital dirancang dengan perspektif gender, ketimpangan ini akan teratasi dan langsung menambah nilai transaksi ekonomi negara,” kata Vitasari dalam siaran pers Merahputih.com.

Mengatasi masalah tersebut, apalagi membantu perempuan seperti Siti menjalankan bisnis yang berkelanjutan, lanjut Vitasari, membutuhkan kolaborasi multipihak, salah satunya melalui Koalisi Perempuan Inklusi Keuangan Digital (IKDP).

Ada empat agenda besar Koalisi IKDP, yaitu akses perempuan terhadap teknologi untuk mengakses layanan keuangan digital, pelatihan untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan keuangan digital, akses layanan keuangan digital dan memastikan bahwa setiap perempuan pengusaha mikro dilihat, dikenali dan dipahami melalui metodologi pengumpulan dan pengukuran data.

“Dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan peran UMKM yang besar, perempuan merupakan tulang punggung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Perempuan masa kini adalah Kartini ekonomi, potensi Indonesia sangat besar,” kata Lenny N. .

Kegiatan Koalisi IKDP juga menyasar perempuan penyandang disabilitas. Bekerja sama dengan Himpunan Perempuan Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI), Koalisi IKDP melakukan berbagai kegiatan di 34 provinsi Indonesia. “Kegiatan yang didukung oleh IKDP memberikan dampak yang sangat positif bagi perempuan difabel,” ujar Presiden HWDI Revita Alvi.

Baca juga:

Pandemi menciptakan tren bisnis baru