SEPUTARPANGANDARAN.COM – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dalam menangani COVID-19.
Atas keberhasilan ini, Pemkab Pangandaran menerima dana insentif daerah (DID) tambahan, sebesar Rp 14,9 miliar untuk pembiayaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 tahun 2020 tentang pengelolaan dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan, dalam aturan tersebut Pemerintah Kabupaten Pangandaran dinyatakan memenuhi variabel-variabel yang digariskan oleh kriteria itu.
“Diantaranya Pemkab Pangandaran telah memenuhi syarat pelaporan kinerja pencegahan dan penanganan COVID-19,” terang Jeje, Kamis (30/7/2020).
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Pangandaran seperti cepatnya pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, pembagian masker yang dilakukan diawal masa pandemi dan kebijakan lainnya menjadi parameter.
“Adanya dana insentif daerah tambahan sebesar Rp 14,9 miliar itu tentu saja menjadi angin segar di tengah kondisi keuangan daerah yang terganggu akibat pandemi,” ungkap Jeje.
Pemkab Pangandaran kini memiliki anggaran tambahan untuk membiayai penanganan COVID-19 dan dampaknya.
“Seperti pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, untuk persiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dan lainnya yang berkaitan dengan penanganan dampak COVID-19,” terangnya.
Yang tak kalah membanggakan, ujar Jeje, penerima tambahan dana insentif daerah itu tidak semua daerah.
“Di Jawa Barat saja hanya ada 18 daerah yang mendapatkan dana DID tambahan tersebut,” ungkap Jeje.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar membenarkan.
“Ya, benar Pangandaran dapat DID tambahan sebesar Rp. 14,9 miliar. Alhamdulillah,” kata Hendar.***
