BERITA  

Pemkab Pangandaran Gelontorkan Rp 40 Miliar Bansos Untuk 100 Ribu KK 

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. (foto :Iwan Mulyadi)

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyiapkan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19.

Separuh anggaran tersebut atau sekitar Rp 40 miliar akan digelontorkan langsung ke masyarakat, untuk membantu kebutuhan pangan selama pandemi Covid-19.

Pemkab akan memberikan bantuan bagi 100 ribu kepala keluarga dan ditargetkan dapat didistribusikan mulai Sabtu atau Minggu (18-19 April 2020).

Masing-masing kepala keluarga mendapat bantuan pangan senilai total Rp 150 ribu, dengan rincian Rp 100 ribu berupa beras dan Rp 50 ribu untuk lauk pauk.

Bantuan diberikan dalam bentuk voucher yang kemudian bisa ditukarkan di warung yang sudah ditunjuk.

“100 ribu penerima masing-masing Rp 150 ribu, berarti butuh Rp 15 miliar sebulan. Nah kita berikan bantuan selama dua setengah bulan, jadi butuh sekitar Rp 40 miliar,” kata Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, Kamis (16/4).

Semula bantuan itu akan disalurkan setelah bantuan dari Pemprov Jawa Barat, namun karena bantuan itu belum kunjung datang, Pemkab Pangandaran akhirnya memutuskan untuk lebih dulu menyalurkan bantuan tersebut.

Baca juga:  Real Count KPU Pangandaran : Jeje-Ujang 51,9%, Adang-Supratman 48,1%

“Pemprov Jawa Barat mungkin masih melakukan persiapan karena cakupan wilayahnya luas. Tapi karena masyarakat sudah banyak yang menantikan, akhirnya bantuan yang bersumber dari APBD Pangandaran akan diluncurkan lebih dulu,” kata Jeje.

Dia menargetkan penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD Pangandaran bisa direalisasikan akhir pekan ini. “Sabtu atau Minggu bisa disalurkan. Persiapannya tinggal mengkondisikan warung-warung tempat penukaran voucher. Kemudian akan kita atur juga pendistribusiannya agar tidak memicu kerumunan,” kata Jeje.

Dia mengatakan bantuan yang diberikan tidak akan tumpang tindih antara bantuan pusat, Pemprov Jabar dan Pemkab Pangandaran.

“Kan sudah dilakukan sinkronisasi data. Klasifikasi dan sasarannya jelas. Warga yang tidak tercover bantuan pusat dan Pemprov Jabar, bisa mendapat bantuan dari Pemkab. Intinya saya ingin masyarakat segera mendapat bantuan,” kata Jeje.