BERITA  

Pemkab Pangandaran Akan Berikan Bantuan Warga Terdampak Corona

Pemkab Pangandaran Akan Berikan Bantuan Warga Terdampak Corona.

SEPUTARPANGANDARAN.COMPemerintah Kabupaten Pangandaran, sedang menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebagai dampak pandemi corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata usai meninjau salah satu pabrik di Kecamatan Sidamulih, Kamis (2/4/2020).

“Kita akan melihat apa kebutuhan yang paling mendasar. Kalau masyarakat mengatakan sembako, maka Pemkab saat ini sedang menyiapkan pembelian beras 1000 ton,” terangnya.

Lanjut Jeje, Pemkab juga kan punya data. Bansos akan diberikan kepada warga yang terdampak, di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan akan betul-betul diinventarisir.

Menurutnya, sembako ini juga bukan hanya persoalan membeli beras. Tapi diharapkan dapat menggerakan ekonomi.

“Kalau Rp.10 ribu kali 1000 ton, maka kita belanja beras Rp.10 miliar. Maka kita ingin ini akan menggerakan ekonomi masyarakat. Dengan catatan, berasnya harus dibeli di Pangandaran. Apalagi minggu ini petani mulai panen, maka beras kita surplus,” terangnya.

Yang kedua bagaimana menggerakan ekonomi masyarakat kecil seperti warung-warung keciî. “Kita akan menyiapkan kupon voucher senilai RP.75 ribu. Nanti bisa dibelanjakan di warung sekitar dan masyarakat cukup bayar Rp.25ribu, dan yang Rp.50 ribu akan dtanggung pemerintah,” terangnya.

Baca juga:  Komplotan Pencuri Kambing Diringkus Polisi, Satu Pelaku Ditembak

Kalau 100 ribu kupon kali Rp.50 ribu maka anggaran yang disiapkan sekitar Rp.5 miliar. “Ini yang diharapkan dapat menggerakan ekonomi masyarakat saat ekonomi terpuruk menghadapi kasus Corona yang sedang terjadi,” tutur Jeje.

Dijelaskan, alokasi anggaran bansos ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemkab Pangandaran atas dampak-dampak ekonomi dan sosial akibat wabah Covid-19.

Selain berdampak pada masalah kesehatan, belum tuntasnya wabah virus corona di Indonesia mengakibatkan kondisi ekonomi warga terpuruk.

Bupati menyadari, social distancing yang saat ini sedang diberlakukan mempengaruhi perekonomian dan penghasilan masyarakat. Sehingga perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah. (*)