Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus-September.
Demikian disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10). 07) .
“Tadi kami telah berdiskusi dengan Presiden dan Wakil Presiden, Menko dan berbagai Menteri terkait antisipasi dan kesiapan menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus-September,” kata Dwikorita dalam keterangan pers.
Dwikorita mengungkapkan, El Nino yang diperkirakan berintensitas ringan hingga sedang dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan. Hal ini tentunya akan berdampak pada produktivitas sektor pertanian untuk ketahanan pangan nasional.
“Sebelumnya antisipasi dikoordinir, mulai Februari-April dan sedang berlangsung, perlu diperkuat,” jelasnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Meski memasuki musim kemarau atau kemarau, Kepala BMKG mengingatkan bahwa Indonesia juga masih memiliki potensi ancaman bencana hidrometeorologi.
“Karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudera dan juga memiliki topografi pegunungan di garis khatulistiwa, maka masih ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi. Artinya, tidak berarti semua kering secara bersamaan, ada beberapa daerah antara yang juga mengalami bencana hidrometeorologi basah”, jelasnya.
Untuk itu, Kepala BMKG pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan terus memantau perkembangan meteorologi BMKG.
“Kami juga meminta, selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata air dan juga menyesuaikan pola budidaya, kami juga terus memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu ke waktu dari BMKG,” pungkasnya.
