SEPUTARPANGANDARAN.COM, Penyaluran aneka bantuan sosial (bansos) menjauhi pemilihan presiden (pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang memantik polemik dikarenakan dianggap menguntungkan pihak tertentu, juga rawan adanya penyimpangan demi kepentingan politik.

Pasalnya, pada awal tahun 2024 ini pemerintah gencar menyalurkan 2 bansos tambahan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rupiah 200 ribu untuk Januari, Februari, juga Maret 2024. Bantuan ini akan diberikan secara langsung untuk 3 bulan yakni Mata Uang Rupiah 600.000 pada Februari terhadap 18 jt Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian, penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan untuk 22 jt penerima bantuan pangan (PBP) yang tersebut masing-masing menerima 10 kg beras/bulan.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, percepatan penyaluran bansos dalam awal tahun memang sebenarnya berdampak positif bagi serapan anggaran yang optimal, sehingga upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan bisa jadi segera terlaksana.

Meski begitu, Ia menilai percepatan penyaluran bansos sangat ini memang sebenarnya sangat penting, namun pada waktu gencar disalurkan pada tahun kebijakan pemerintah akan  ada prospek bansos yang dimaksud digunakan untuk kepentingan  pihak tertentu.

“Maka dari itu pengawasan dari badan pemerintah lalu juga independensi dari institusi pemerintah perlu dipertegas lalu diperlihatkan ke rakyat pada masa tahun urusan politik seperti ketika ini,” tutur Yusuf untuk Kontan, Awal Minggu (29/1).

Dalam kondisi pilpres ini, lanjutnya otoritas seharusnya bersifat independen serta mengecam prakiraan kemudian dugaan terkait bansos yang tersebut menguntungkan pasangan tertentu pada waktu ini.

Di samping itu, peranan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di tempat level area juga menjadi penting untuk menegaskan bahwa unsur urusan politik dari penyaluran bansos di tempat tahun ini tiada menyalahi aturan dari penyelenggaraan tahun pilpres itu sendiri. 

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat, anggaran perlinsos tahun ini dianggarkan sebesar Simbol Rupiah 496,8 triliun. Melonjak dari realisasi perlinsos tahun lalu yang sebesar Simbol Rupiah 443,5 triliun. Anggaran ini meningkat 44,40% dari anggaran perlinsos pada 2015 yang dimaksud sebesar Rupiah 276,2 triliun.

Adapun anggaran perlinsos ini berpotensi meningkat dari yang mana dianggarkan Rupiah 493,5 triliun. Sebab, pada awal tahun ini pemerintah memberikan 2 bansos pangan tambahan.



© Kontan