Connect with us

OPINI

Pembangunan Pariwisata Pangandaran Harus Berorientasi Pengembangan Wilayah

Published

on

[OPINI] Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis Kabupaten Pangandaran sebagai penyumbang devisa, instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus menggunakan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa poin penting dalam membangun pariwisata, dengan berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat dan lembaga.

Kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Hal itu pun untuk meningkatkan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penjelasan pasal 7 huruf D UU No. 10 tentang Kepariwisataan secara tegas dan eksplisit menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, namun harus melibatkan berbagai pihak, khususnya pihak swasta dan masyarakat.

Kerjasama dengan berbagai pihak tersebut tentu sangat penting untuk meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Di sisi lain, juga mendesak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melakukan langkah konkrit dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas penguatan destinasi wisata prioritas.

Program promosi pengembangan pariwisata itu harus mengacu pada peta jalan, dan didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat atas sadar wisata.

Untuk promosi, bisa dengan model lain. Misalnya tidak lewat iklan, tetapi mengajak partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang bersifat afirmatif.

Diketahui, pemerintah Kabupaten menargetkan beberapa poin penting untuk kepariwisataan di tahun 2018, diantaranya Kontribusi Pada PAD dari pariwisata sebesar Rp. 25 miliar. Selain itu, kunjungan Wisatawan ditargetkan 1.846.738 wisatawan.

Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengaku optimis bahwa target di triwulan kedua bisa tercapai di angka 40 persen lebih.

“Melihat dari sisa waktu di bulan Juni ini dan volume pengunjung masih ramai target pada triwulan kedua bisa mencapai 40 persen lebih bahkan hingga diangka 50 persen,” ujar Jeje, Rabu (20/6/2018) lalu.

Apalagi, kata Jeje, dengan dilakukannya penataan kawasan di obyek wisata di Kab Pangandaran akan menyedot wisatawan untuk datang ke Pangandaran.

“Kami akan terus melakukan penataan guna meningkatkan PAD dari sektor pariwisata,” ucapnya.

Penulis
Iwan Mulyadi, S.P

Advertisement
Comments

OPINI

Penggunaan Plastik di Kalangan Remaja Pangandaran

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Permasalahan sampah plastik telah sejak lama mendapat perhatian khusus dari pemerintah, hal ini dapat dilihat pada aturan-aturan baru yang dibuat oleh beberapa pemerintah daerah mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai.

Seperti contohnya di Provinsi DKI Jakarta, sudah sejak awal bulan Juli Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai diterapkan. Lalu bagaimana dengan di Pangandaran?

Sampai saat ini, regulasi mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di wilayah Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran khususnya masih dalam tahapan pengkajian yang nampaknya belum dapat diturunkan ke masyarakat dalam waktu dekat.

Pangandaran sendiri sebagai kawasan pariwisata yang diusungkan sebagai primadona pariwisata Jabar, menjadi sorotan karena wilayah ini akan banyak didatangi turis baik lokal maupun internasional sehingga potensi masalah sampah yang ditimbulkan akan menjadi lebih besar.

Sebuah studi yang dipublikasikan awal Juli 2020 di Jurnal International Asian Journal of Advanced Research and Reports oleh tim dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran yang terletak di Desa Cintaratu, Kabupaten Pangandaran mengkaji jumlah harian konsumsi plastik warga Pangandaran dalam kategori remaja.

Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa kemasan plastik baik itu makanan ataupun yang lainnya merupakan sampah plastik yang paling banyak dihasilkan diikuti dengan kantong plastik sekali pakai dan botol plastik.

Hal lain yang menarik adalah, hampir seluruh responden penelitian ini menggunakan plastik kurang dari lima setiap harinya. Hal ini dapat menandakan bahwa terdapat kesadaran akan efek negative penggunaan plastik di kalangan remaja di wilayah Pangandaran.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kelompok remaja di wilayah ini masuk ke kategori “concious incompetence” berdasarkan teori kompetensi yang dicetuskan oleh Noel Burch di tahun 1970.

Kategori ini disebut sebagai kelompok yang telah menyadari kebutuhan akan suatu kompetensi namun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kompetensi tersebut, dalam konteks ini
adalah kesadaran akan bahaya sampah plastik. Sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan bimbingan yang lebih intensif.

Sampah plastik memang menjadi sorotan utama saat ini baik oleh pemerintah, peneliti, penggiat lingkungan bahkan oleh para influencer.

Bahaya yang ditimbulkan oleh sampah plastik yang tidak ditangani dengan baik dapat mengancam kehidupan mahkluk hidup terutama biota–biota laut seperti penyu, hiu, paus dan yang lainnya.

Sampah plastik yang berakhir di laut dapat mengalami proses–proses fisika, kimia dan biologis sehingga menjadi partikel–partikel berukuran mikro atau yang biasa disebut mikroplastik.

Mikroplastik ini jika termakan oleh ikan–ikan di laut, pada akhirnya dapat berakhir ke manusia melalui konsumsi seafood.

Bahaya yang ditimbulkan ini juga tidak terbatas pada konteks ekologis saja namun juga meliputi sosial dan ekonomi.

Dalam dimensi sosial dan ekonomi, sampah plastik menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar.

Menurut tim peneliti dari United Kingdom dan Norwegia pada tahun 2019, kegiatan-kegiatan terkait perikanan, budidaya ikan dan pariwisata bahari terkena dampak dari polusi limbah plastik dengan perkiraan jumlah penurunan keuntungan hingga 5% setiap tahunnya.

Jika dikumulatifkan secara global, kerugian akibat limbah plastik khususnya di laut mencapai $2,5 triliun dengan penurunan nilai lingkungan sebesar $33000 dari setiap ton sampah yang dihasilkan.

Jumlah ini tentu bukan jumlah yang sedikit dan akan terus bertambah apabila upaya penanganan dan pengelolaan sampah plastik tidak segera dilaksanakan.

Pangandaran sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat tentunya harus memperhatikan betul masalah terkait regulasi sampah.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung ketertiban membuang sampah seperti tempat sampah di sekitar lokasi pantai juga harus diperhatikan.

Hadirnya PSDKU Unpad di daerah Pangandaran juga diharapkan dapat membantu akselerasi edukasi kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik pada para warga.

Penulis : Rega Permana, S.Kel., M.S. (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad)

Referensi :
Permana, R., Rizal, A., & Hasan, Z. (2020). Plastic Consumption in Group of Teens and Young Adults from Pangandaran District, Indonesia: A Glimpse of Environmental Awareness among the Locals outside Big Cities. Asian Journal of Advanced Research and Reports, 1-9.

Beaumont, N. J., Aanesen, M., Austen, M. C., Börger, T., Clark, J. R., Cole, M., … & Wyles, K. J. (2019). Global ecological, social and economic impacts of marine plastic. Marine pollution bulletin, 142, 189-
195.

Continue Reading

FEATURED

Melacak Silsilah Pangandaran (Bagian 4): Munculnya Nama Pangandaran

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Menyarikan tiga bagian artikel sebelumnya, “Pangandaran” sebagai nama geografis tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip sejarah lawas, seperti naskah Bujangga Manik atau peta Hindia Belanda dari abad ke-17.

Lalu, sejak kapan muncul nama Pangandaran, yang saat ini berkembang menjadi nama sebuah kabupaten di Jawa Barat?

Dokumen tertua milik Perpustakaan Nasional Belanda yang menyebut nama “Pangandaran” adalah sebuah surat keputusan pemerintah (besluit) bertitimangsa 30 Juni 1829.

Dokumen tersebut merupakan keputusan Menteri Negara Komisaris Jenderal Hindia Belanda di Bogor tentang perintah penanaman kopi (koffijcultuur) serta pembangunan gudang garam di Kereseidenan Priangan, salah satunya di Pangandaran.

Informasi tentang pembangunan gudang garam ini diperkuat oleh dokumen lainnya berupa artikel di surat kabar Javasche Courant. Artikel iklan (advertentien) bertitimangsa 29 September 1829 tersebut merupakan pengumuman lelang pekerjaan pengangkutan garam dari Sumanap (Sumenep) Madura ke gudang Wijnkoopsbaai (Pelabuhanratu) serta gudang Pangandaran, yang disebut berada di Penandjangbaai (Teluk Pananjung).

Artikel lelang pekerjaan Pemerintah Hindia-Belanda terkait pengangkutan garam dari Madura ke Pangandaran. Sumber arsip: delpher.nl

Meskipun nama “Pangandaran” disunggung dalam dokumen pemerintah, kuat dugaan bahwa daerah bernama “Pangandaran” yang dimaksud hanyalah sebuah kampung atau desa. Tidak diketahui apakah telah ada pemerintahan desa di Pangandaran pada saat itu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 2/c 17 Januari 1888 tentang perubahan divisi pemerintahan di Kabupaten Sukapura, disebutkan bahwa Kabupaten Sukapura dibagi menjadi dua afdeling kontrol, yakni Afdeling Kontrol Manonjaya, berkantor di Manonjaya, mencakup Distrik/Kawedanaan Manonjaya, Pasirpanjang, Banjar dan Kawasen. Kedua adalah Afdeling Kontrol Parigi, berkantor di Parigi, mencakup distrik Parigi, Cijulang, Mandala (sekarang di Kab. Tasikmalaya), Cikembulan dan Kalipucang.

Pada dokumen tersebut, tidak disebutkan adanya Pangandaran sebagai sebuah distrik atau kawedanaan. Pada dokumen penelitian kesehatan di Priangan yang terbit tahun 1913 sendiri, Pangandaran dan Wonoharjo disebut sebagai desa-desa di bawah Distrik Cikembulan.

Dokumen penelitian kesehatan di Keresidenan Priangan tahun 1913. Sumber dokumen: delpher.nl

Munculnya “Pangandaran” sebagai distrik atau kawedanaan sendiri dicatat dalam Ensiklopedia Hindia Belanda terbitan tahun 1919. Menurut arsip tersebut, pada 1913, distrik Parigi dihapuskan, dan wilayahnya dibagi ke dalam Distrik Cijulang dan distrik baru, yakni Distrik Pangandaran. Tak hanya Parigi yang menjadi bagian dari Distrik Pangandaran, namun juga Distrik Cikembulan.

Ensiklopedia Hindia-Belanda 1919, menerangkan tentang penghapusan Kawedanaan (Distrik) Parigi dan dibentuknya Kawedanaan Pangandaran. Sumber dokumen: delpher.nl

Berdasarkan arsip Daftar Daerah Administratif Hindia Belanda tahun 1931, terdapat dua distrik di pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya, yakni Distrik Pangandaran dan Distrik Cijulang.

Distrik/Kawedanaan Pangandaran memiliki empat onderdistrik (kecamatan), yakni Pangandaran (enam desa: Pangandaran, Pananjung, Purbahayu, Cikembulan, Sidamulih, Cikalong, Kersaratu) , Kalipucang (lima desa: Kalipuncang, Tunggilis, Bagolo, Emplak, Putrapinggan ), Padaherang (lima desa: Padaherang, Mangunjaya, Ciganjeng, Kedungwuluh, Panyutran), Parigi (lima desa: Parigi, Selasari, Cintaratu, Bojong, Karangbenda)

Sementara Distrik Cijulang juga memiliki empat onderdistrik, yakni Cijulang (enam desa: Cijulang, Batukaras, Margacinta, Barengkok, Batukaras, Cibuluh), Langkaplancar (enam desa: Langkaplancar, Bojongkodang, Karangkamiri, Pangkalan, Cimanggu, Cidurey), Cigugur (empat desa: Cigugur, Jadimulya, Cimindi, Parakanmanggu), Cimerak (enam desa: Cimerak, Kertaharja, Legokjawa, Masawah, Sindangsari, Ciparanti).

Seperti dibahas pada bagian ke-3 seri artikel ini, Pada 1937, Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan Kawedanaan Pangandaran dan Cijulang dari Kabupaten Tasikmalaya kepada Kabupaten Ciamis melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Blesuit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie) No 23 Lembaran Negara (Staatsblad) No 679.

Pada 1963, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22, seluruh kawedanaan di tanah air dihapuskan, termasuk Kewedanaan Pangandaran dan Kewedanaan Cijulang. Sejak saat itu, nama “Pangandaran” hanya tersemat sebagai nama desa dan kecamatan.

Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012, nama “Pangandaran” kembali muncul sebagai identitas baru sebuah daerah administratif otonom bernama Kabupaten Pangandaran.

Penulis : Andi Nuroni

Continue Reading

FEATURED

Melacak Silsilah Pangandaran (Bagian 3): Dari Tasikmalaya menuju Ciamis

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – “Sukapura Ngadaun Ngora”. Demikian moto yang menyertai perubahan nama Kabupaten Sukapura menjadi Kabupaten Tasikmalaya pada 1913.

Perubahan nama ini menjadi semangat baru pembangunan usai kepindahan pusat pemerintahan kabupaten ini dari Manonjaya ke daerah Tasikmalaya yang dianggap lebih prospektif.

Sebagai bagian dari Kabupaten Sukapura, wilayah Pesisir Pangandaran secara otomatis menjadi bagian dari Kabupaten Tasikmalaya. Sejak tahun 1925, sejumlah tokoh masyarakat dari Cijulang dan Parigi juga turut serta dalam pemilihan Dewan Kabupaten atau regentschapraad.

Pada masa Kabupaten Tasikmalaya ini, geliat pembangunan di Pesisir Pangandaran terbilang signifikan, di antaranya adalah pembukaan Rawa Lakbok menjadi kasawsan pertanian.

Program pembukaan Rawa Lakbok menjadi sawah (sebagian wilayahnya kini masuk ke dalam kawasan Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran) menjadi salah satu peristiwa penting di Kabupaten Tasikmalaya pada saat itu.

Prasasti peringatan pembukaan Rawa Lakbok masa Bupati Wiratanuningrat. Saat ini berlokasi di Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya. Foto: Dinas Pariwisata da Budaya Kabupaten Pangandaran.

Muh. Sabri Wiratmadja (1875-1954) dalam naskah “Ngabukbak Lakbok” memberi kesaksian keteladanan Bupati Tasikmalaya Wiratanuningrat memimpin pembukaan rawa menjadi kawasan persawahan. Tercatat juga dalam naskah tersebut jasa Wedana Pangandaran Prawirasastra yang memimpin pembangunan jalan Paledah-Mangunjaya.

Cerita keberhasilan program pembukaan Rawa Lakbok memang bukan isapan jempol. Hingga kini, kawasan yang dahulu lahan gambut tersebut menjadi salah satu sentra penghasil pertanian di Priangan Timur. Prasasti peringatan pembukaan Rawa Lakbok sampai sekarang masih bisa dijumpai di Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pencapaian pembangunan paling signifikan di kawasan Pesisir Pangandaran pada periode tersebut tak lain adalah dbangunnya jalur kereta dari Banjar menuju Cijulang secara bertahap mulai 1911 hingga 1921.

Dibangunnya jalur kereta sepanjang 82 Kilometer tersebut telah mendongkrak perekonomian Pesisir Pangandaran. Perekebunan-perkebunan swasta semakin banyak, terutama kelapa, karet dan kakao. Selain itu, mobilitas hasil-hasil pertanian rakyat pun semakin mudah dan cepat.

Tak hanya pertanian, sektor perikanan pun mengalami perkembangan. Seperti tercatat dalam Ensiklopedia Hindia Belanda tahun 1939, Bupati Tasikmalaya disebut berjasa memperkenalkan alat tangkap jaring kepada para nelayan di Pesisir Pangandaran.

Tak sampai di situ, pada periode ini, melalui Besluit No 19 tanggal 7 December 1934, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kawasan hutan Pananjung sebagai taman rekreasi atau wildreservaat.

Namun begitu, kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa menghindarkan kabupaten tersebut dari reorganisasi wilayah. Atas nama efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan, Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan wilayah Pesisir Pangandaran (Distrik/Kawedanaan Pangandaran dan Cijulang) kepada Kabupaten Ciamis pada 1937, melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Blesuit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie) No 23 Lembaran Negara (Staatsblad) No 679.

Surat keputusan pemerintah (besluit) penyerahan Banjar, Pangandaran dan Cijulang dari Kabupaten Tasikmalaya kepada Kabupaten Ciamis. Sumber dokumen: delpher.nl

Pangandaran dalam Kekuasaan Ciamis

Memasuki babakbaru bersama Kabupaten Ciamis, arsip-arsip Hindia-Belanda tidak banyak mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Pesisir Pangandaran. Hal ini bisa dimengerti, mengingat pada dasawarsa 1940-an dan seterusnya, terjadi pergolakan politik hebat seputar pergerakan kemerdekaan Indonesia dan proses peralihan kekuasaan dari Hindia Belanda menuju Republik Indonesia.

Namun begitu, sejumlah koran berbahasa Belanda masih sempat memberitakan beberapa peristiwa politik penting, di antaranya pemberontakan DI/TII. Salah satu peristiwa yang dicatat koran Djava Bode, De Preangerbode dan Nieuwsgier, adalah tewasnya Kepala Desa Cintaratu Samsu alias Supartawidjaja pada 1953. Samsu dilaporkan tewas diberondong tembakan oleh kelompok bersenjata saat sedang menarik pajak di Kampung Bantis.

Melewati periode pergolakan kemerdekaan, kondisi politik di Pesisir Pangandaran berangsung stabil. Sejumlah perubahan dalam tata administrasi Republik Indonesia turut memengaruhi urusan administrasi di Pesisir Pangandaran.

Penghapusan kewedanaan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1963 menjadi akhir sejarah Kewedanaan Pangandaran dan Kewedanaan Cijulang. Setetelah dihapuskannya kewedanaan, kecamatan menjadi penghubung Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat.

Stabilitas politik Indonesia pascakemerdekaan mendorong geliat sektor pariwisata di Pesisir Pangandaran. Pada 1970-an, dalam sejumlah iklan biro perjalanan di koran-koran di negeri Belanda, Pangandaran sering dimasukan dalam paket wisata unggulan bagi mereka yang ingin berlibur ke Indonesia.

Penulis : Andi Nuroni

Continue Reading

FEATURED

Melacak Silsilah Pangandaran (Bagian 2): Antara Kawasen dan Sukapura

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Mulai akhir abad ke-16, terjadi perubahan geopolitik yang signifikan di Tanah Sunda, dipicu kekalahan Kerajaan Sunda, Galuh dan Sumedang oleh kesultanan-kesultanan Islam (Demak, Mataram, Cirebon dan Banten) serta berkuasanya VOC atas Sunda Kelapa (Batavia).

Hal ini secara otomatis berdampak pada hierarkis kekuasaan di Tanah Sunda, tak terkecuali wilayah Pesisir Pangandaran.

Melalui kesultanan Cirebon dan Sumedang, Mataram menancapkan pengaruhnya atas Tanah Sunda dan beberapa kali melakukan reorganisasi wilayah. Salah satu bab penting dalam periode ini adalah dimekarkannya wilayah Priangan (Sumedang dan sekitarnya) serta Galuh pada kurun 1633-1634.

Wilayah Priangan dibagi menjadi empat Kabupaten (Ajeg): Sumedang, Bandung, Sukapura dan Parakanmuncang. Sementara wilayah Galuh dibagi kedalam empat kabupaten kecil, yakni Utama, Imbanagara, Bojonglopang dan Kawasen.

Dalam fase reorganisasi wilayah ini, yang menjadi catatan penting penulis adalah terbelahnya wilayah Pesisir Pangandaran menjadi dua bagian. Wilayah timur (Kalipucang dan sekitarnya) menjadi bagian Kabupaten Kawasen, sementara wilayah barat (Cijulang dan sekitarnya) dimasukan ke dalam Kabupaten Sukapura.

Pangandaran dalam Wilayah Kawasen

Reorganisasi wilayah Priangan dan Galuh dilakukan Sultan Agung Mataram  untuk meredam potensi pembangkangan raja-raja kecil di Tatar Sunda. Sang Sultan menempatkan para menak pinilih yang telah terbukti setia terhadap Mataram.

Di antara mereka yang dipilih menjadi para bupati baru, terdapat nama Bagus Sutapura. Pada 1634, Sutapura yang sebelumnya berstatus seorang umbul (setara Wedana) di daerah Kawasen, Kabupaten Galuh, diangkat menjadi bupati dan diberikan wilayah baru bernama Kabupaten Kawasen .

Hadiah ini diberikan Sultan Mataram atas jasa Sutapura memimpin pasukan Galuh memadamkan pemberontakan Dipati Ukur yang telah gagal mengalahkan VOC di Batavia. Ketika itu, wilayah Kabupaten Kawasen sendiri (berpusat di Banjarsari), tercatat mulai dari  Pamotan (Kalipucang) hingga Bojong Malang (Cimaragas sebelah barat).

Wilayah timur Pesisir Pangandaran tetap bertahan dalam pemerintahan Kabupaten Kawasen hingga kabupaten ini dibubarkan pada 1810 oleh Pemerintah Hindia-Belanda yang telah menguasai Priangan. Pascapenghapusan Kawasen, wilayahnya dimasukan kembali ke dalam Kabupaten Galuh.

Pada 1832, wilayah Galuh bagian selatan, termasuk bekas wilayah Kabupaten Kawasen yang telah menjadi distrik-distrik mandiri, yakni Kalipucang, Cikembulan dan Parigi, telah digabungkan ke dalam Kabupaten Sukapura. Wilayah eks-Kawasen ini diserahkan kepada Sukapura atas jasa keluarga Sukapura membangun gudang garam di daeah Banjar, Kalipucang dan Pangandaran.

Surat keputusan pemerintah (besluit) Hindia-Belanda mengenai reorganisasi wilayah administratif Kabupaten Sukapura pada 1888. Sumber dokumen: delpher.nl

Pangandaran dalam Wilayah Sukapura

Berdirinya Kabupaten Sukapura pada 1633 menjadi catatan penting lainnya dalam penelusuran sejarah Pangandaran. Piagam Mataram yang mengabadikan prosesi ini menyebutkan, Kabupaten Sukapura dimekarkan dari Sumedang dengan diberikan 12 wilayah dan 300 orang (cacah).

Ke-12 wilayah tersebut meliputi Sukakerta, Pagerbumi serta Cijulang; Mandala dan Kelapa Genep; Cipinaha dan Lingga Sari; Cigugur, Parakan Tiga  dan Maroko; Parung; Karang; Bojongeureun; Suci; Panembong; Cisalak; Nagara; dan Cidamar.

Dalam daftar ke-12 wilayah tersebut, tak diragukan bahwa ‘Cijulang’ yang dimaksud adalah Cijulang di Kabupaten Pangandaran saat ini. Selain Cijulang, keberadaan wilayah bernama ‘Pagerbumi’ dan ‘Cigugur’ dalam wilayah Kabupaten Sukapura diduga kuat mengacu pada daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran masa kini.

Wilayah Kabupaten Sukapura berdasarkan arsip statistik Hindia-Belanda. Sumber dokumen: delpher.nl

Kebersamaan Cijulang bersama Kabupaten Sukapura berlangsung cukup lama, termasuk ketika Priangan diserahkan kepada VOC oleh Mataram secara bertahap mulai tahun 1677. Keadaan yang sama masih bertahan hingga VOC dibubarkan pada 1799 dan digantikan Pemerintah Hindia Belanda.

Setelah Kabupaten Kawsen dibubarkan pada 1810 dan wilayahnya diserahkan kepada Sukapura, seluruh wilayah Pesisir Pangandaran yang saat ini menjadi Kabupaten Pangandaran adalah bagian dari Kabupaten Sukapura.

Penulis : Andi Nuroni

Continue Reading

FEATURED

Melacak Silsilah Pangandaran (bagian 1): Dari Catatan Bujangga Manik hingga Peta Belanda

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Ibarat buku, masih banyak bab kosong dalam penelusuran sejarah Kabupaten Pangandaran. Dari mana ia bermula hingga menjadi sebuah kabupaten otonom? Jawaban yang didapat sering kali sebatas potongan-potongan cerita dengan bumbu “konon katanya”, bahkan tak jarang bercampur mitos.

Tulisan ini adalah ikhtiar untuk menambah perbendaharaan pustaka menyangkut sejarah Kabupaten Pangandaran. Lebih khusus, penulis tergerak untuk menelusuri perkembangan geopolitik yang menandai berbagai perubahan dalam urusan administrasi kewilayahan di Pangandaran.

Bermula dari Sunda/Galuh

Mengacu pada manuskrip Bujangga Manik, batas wilayah kekuasaan Sunda/Galuh di sebelah timur adalah Sungai Cipamali (sekarang Kali Pemali/Kali Brebes) yang berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jika di tarik lurus ke selatan, wilayah Sunda/Galuh mencakup Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas hari ini.

Berdasarkan gambaran tersebut, wilayah Pesisir Pangandaran bisa dipastikan berada di dalam teritori Kerajaan Sunda/Galuh. Hal ini diperkuat fakta bahwa warga Pesisir Pangandaran mewarisi kebudayaan Sunda, termasuk bahasanya.

Temuan sejumlah artefak bercorak Hindu-Budha di wilayah Kabupaten Pangandaran, termasuk Situs Batu Kalde, menunjukan bahwa pada masa lampau, wilayah ini tidak bebas dari hierarkis kekuasaan. Namun begitu, belum ditemukan sumber primer yang menerangkan bagaimana persisnya hubungan kekuasaan yang berlaku di wilayah ini.

Selama berabad-abad lamanya, Pesisir Pangandaran tetap menjadi bagian dari kerjaan Sunda/Galuh. Kondisi ini bertahan hingga Kesultanan Sumedang sebagai pewaris terakhir Kerajaan Sunda/Galuh menyerahkan kekuasaanya kepada Kesultanan Mataram. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan Sunda/Galuh di Tanah Sunda.

Pangandaran dalam Catatan Bujangga Manik

Catatan Perjalanan Bujangga Manik sementara ini merupakan literatur tertua yang memiliki asosiasi dengan Pangandaran secara kewilayahan. Beberapa nama tempat yang disebutkan Bujangga Manik dalam naskah, berkesesuaian dengan nama-nama tempat di kawasan Kabupaten Pangandaran hari ini.

Dalam naskah yang diduga peneliti berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 tersebut, Bujangga Manik, seorang resi Hindu dari Kerajaan Sunda, dikisahkan dalam perjalanannya melintasi Sungai Cikutrapi(ng)gan (Ciputrapinggan) lalu mengunjungi tempat bernama Pana(n)jung (Pananjung).

Sacu(n)duk aing ka Bakur/ka muhara Cita(n)duyan/ku ngaing geus kaleu(m)pangan/datang aing ka Cimedang/meu(n)tas di Cikutrapi(ng)gan/cu(n)duk aing ka Pana(n)jung/ka gedeng Nusa/ Wuluhen/meu(n)tas aing di Ciwulan/banyating di Ciloh-Alit/na muhara Pasuketan/ta(ng)geran na Hujung Pusus.

Di pesisir selatan Tanah Sunda ini, sejumlah sejarawan menduga Bujangga Manik mendatangi tempat peribadatan Hindu, yang kini dikenal sebagai situs Batu Kalde. Saat ini, Situs Batu Kalde masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Pananjung di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran.

Pada naskah ini, Bujangga Manik sama sekali tidak menyebut lokasi bernama Pangandaran. Penulis menduga, pada kurun waktu naskah ini dibuat (abad ke-15/abad ke-16), Pangandaran sebagai nama wilayah belum dikenal.

Pangandaran dalam Peta Belanda

Pada salah satu peta buatan VOC dari abad ke-17, tergambar kawasan Pesisir Pangandaran. Dalam peta koleksi lembaga Nationaal Archief Belanda tersebut, wilayah perairan teluk yang mengapit hutan Pananjung ditandai sebagai Mauritius Bay (timur) dan Dirk de Vriesen Bay (barat).

Wilayah Pesisir Pangandaran dalam peta Hindia-Belanda abad ke-17. Foto: gahetna.nl

Dua penanda geografi tersebut sepertinya diberikan Belanda dengan mengadopsi nama tokoh-tokoh penting dari bangsa mereka untuk menandai wilayah perairan di tepi Samudera Hindia tersebut. Hingga masa Perang Dunia II, informasi kemiliteran Belanda masih menyebut wilayah Pangandaran sebagai Maurits-Baai (sebelumnya Mauritius Bay) dan Dirk de Vries Baai (sebelumnya Dirk de Vriesen Bay).

Masih dalam peta tersebut, di sebelah barat teluk tertulis wilayah bernama ‘Kideolang’. Mengacu pada koordinat lokasi tersebut, bisa dipastikan bahwa wilayah yang dimaksud adalah Cijulang hari ini. Wilayah ‘Kidoelang’ tersebut terlihat dalam peta merupakan bagian dari sebuah wilayah lebih luas bernama ‘District Soekapoura’.

Sementara pada peta perencanaan pembangunan jalur kereta api Banjar-Parigi tahun 1910, nama-nama daerah di wilayah Pesisir Pangandaran sudah tercatat lebih lengkap. Hanya saja, belum ditemukan daerah administratif bernama “Pangandaran” dalam peta tersebut.

Penulis : Andi Nuroni

Continue Reading

Facebook

Advertisement

Populer