Indeks

PDIP Buka Suara soal Guntur Sukarno Usul Jokowi Ketum Gantikan Mega

PDIP Buka Suara perihal Guntur Sukarno Usul Jokowi Ketum Gantikan Mega

Sekretaris Jenderal , Hasto Kristiyanto buka pernyataan ihwal usulan dari Guntur Sukarno agar Presiden  menggantikan  sebagai Ketua Umum PDIP.

Dalam opininya pada area Harian Kompas, Sabtu (30/9), putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, itu menilai Jokowi perlu melanjutkan karier politiknya usai lengser sebagai Presiden.

“Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan,” tulis Guntur.

Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan pilpres serta Pilpres 2024.

“Ya, sebagai gagasan, tentu belaka kami menerima sebagai masukan,” kata dia.

Hasto mengatakan proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu. Sementara forum pergantian ketua umum, akan dijalankan lewat Kongres keenam partai yang tersebut mana akan digelar pada 2025.

Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh pengumuman kader.

“Nah, dalam dalam kongres itu, kedaulatan berada di tempat dalam tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang dimaksud mana nanti mekanisme yang dimaksud berjalan di dalam area dalam partai,” kata dia.

Sementara dalam opininya, Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Dia terutama mencermati beberapa total kebijakan pengembangan Jokowi dalam geopolitik global yang mana dinilai sudah pernah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.

Misalnya, kata Guntur, Jokowi berani untuk melakukan pengembangan bijih nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari beberapa negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum, Guntur menilai Mega mampu menjadi Ketua Dewan Pembina.

“Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat semata kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya,” tulis Guntur.

Sumber: CNN Indonesia

Exit mobile version