Connect with us

BERITA

Pasca Dicabutnya PSBB, Pemkab Pangandaran Segera Lakukan Evaluasi

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Pasca Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencabut pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemkab Pangandaran akan secepatnya melakukan evaluasi.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi pada Selasa 30 Juni 2020 besok.

Evaluasi akan melibatkan beberapa tim yang dibentuk bersama Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran.

“Kita sudah memasuki minggu ke 4 penerapan new normal. Makan akan dilaksanakan evaluasi termasuk dengan aturan di sektor pariwisata. Nanti kita akan evaluasi semuanya,” ujar Jeje, Sabtu, (27/6/2020).

Kata Jeje, sejumlah komponen masyarakat sudah datang kepadanya, termasuk dari pelaku wusata, angkutan umum dan pelaku entertainment (dunia hiburan).

“Mereka saya suruh buat tim dengan Gugus Tugas untuk melakukan evaluasi. Nanti akan dibahas protokol kesehatannya, termasuk di sektor pariwisata,” kata Jeje.

Nanti, lanjut Jeje, juga akan dibahas apakah pengunjung tetap pakai Rapid Test atau tidak.

“Intinya kita akan ada perluasan kunjungan pariwisata, wisatawan rombongan akan di buka tapi kita akan bahas saat evaluasi. Begitu juga dengan kegiatan pendidikan,” kata Jeje.

Dirinya mengatakan, upaya tersebut untuk menggeliatkan kembali perekonomian di Kabupaten Pangandaran paska Pandemi Covid-19.***

Advertisement
Comments

BERITA

Kabar Terbaru Revitalisasi Pasar Penanjung Pangandaran, Tunggu Relokasi Terminal

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Kondisi Pasar Pananjung di Kecamatan Pangandaran sampai saat ini masih kumuh. Padahal, pasar tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi tradisional terbesar di Pangandaran.

Pasar Pananjung juga menjadi penunjang kebutuhan pelaku usaha di kawasan Pantai Pangandaran.

“Tahun depan Pasar Pangandaran dibangun oleh Pemkab, tinggal kita memindahkan terminal bus,” kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Selasa (4/8/2020).

Jeje menjelaskan pihaknya bukan mengabaikan pembangunan pasar. Namun dia tak ingin membangun pasar menjadi dua lantai.

Jeje meyakini, biasanya hal itu akan menuai protes dari pedagang yang nantinya ditempatkan di lantai dua.

Pedagang di lantai dua biasanya akan mengeluh sepi pembeli. Sehingga Pemkab tengah berupaya membangun pasar hanya satu lantai dengan cara melakukan perluasan lahan. Tidak ada jalan lain, terminal angkutan umum Pangandaran harus direlokasi.

“Jadi kami harus menyediakan lahan pengganti untuk merelokasi terminal angkutan umum, sedang kami koordinasikan dengan Pemprov Jabar. Sehingga nanti pasar menjadi lebih luas,” ujar Jeje.***

Continue Reading

BERITA

Grand Pangandaran Bagikan Masker dan Hand Sanitizer, Sasar Pelaku Usaha

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Grand Pangandaran kembali melakukan kegiatan sosial dalam membantu sesama dalam masa pandemi covid-19.

Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) Grand Pangandaran, menyasar para pelaku usaha di kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran, yaitu Pasar Nanjung Sari.

Lesti Nur Wulan, selaku Marketing Grand Pangandaran mengatakan, para pelaku usaha di bidang Pariwisata merupakan roda penggerak ekonomi yang cukup penting di kawasan Pangandaran, mereka adalah para pelaku usaha yang terdampak langsung selama pandemi ini.

Dengan dibukanya kegiatan pariwisata di Pangandaran, kata Lesti, memberikan angin segar untuk perekonomian rakyat yang selama ini bergantung dari wisatawan.

“Namun, sama-sama kita sadari bahwa para pelaku usaha ini merupakan orang-orang yang memiliki resiko tinggi dalam penularan,” ujarnya.

Jika pemerintah pusat gencar dengan program yang disebut AKB atau Adaptasi Kebiasaan Baru, tambah Lesti, maka Pemerintah Daerah Pangandaran memiliki program yang diberi nama JJCM, yang mana salah satunya adalah rajin cuci tangan serta menggunakan masker.

Untuk itu, kata Lesti, dalam program ini Grand Pangandaran membagi-bagikan gratis hand sanitizer dan juga masker kepada para pelaku usaha di pusatnya kawasan wisata Pantai Pangandaran.

“Ini adalah bukti kepedulian perusahaan, bahwa pandemi ini harus kita hadapi bersama.
Program ini disambut baik oleh para pelaku usaha, dan mereka berharap kegiatan ini dapat rutin dilakukan,” ucap Lesti.***

Continue Reading

BERITA

Insentif Ketua RT dan RW di Pangandaran Akan Dinaikan, 2 Tugas Baru Menanti

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata memberikan dua tugas baru kepada para Ketua RT dan Ketua RW yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Hal tersebut terungkap saat dirinya memberikan pembinaan kepada ratusan Ketua RT, RW dan Kepala Dusun sekecamatan Pangandaran di Desa Babakan, Senin 3 Agustus 2020.

Jeje menjelaskan, tugas pertama, adalah melakukan pendataan ulang, warga yang benar-benar layak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunas (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Jika secara ekonomi sudah tidak layak menerima silahkan coret. Kemudian jika ada warga yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan, agar dimasukan data dan melaporkan ke Bupati melalui dinas sosial.

Tugas kedua, mulai 1 Januari 2021 Pemkab Pangandaran meluncurkan program “Magrib ke Masjid” maka Ketua RT dan RW wajib mengajak anak-anak untuk melaksanakan sholat magrib berjamaah di masjid.

“Nanti kita akan evaluasi, bagi Ketua RT maupun RW yang paling sukses mengajak anak-anak sholat magrib di masjid akan kita berangkatkan ibadah umroh,” ujar Jeje,

Selain itu, atas tambahan tugas tersebut, dirinya menjanjikan akan menaikan tunjangan atau insentif Ketua RT dan RW.

“Nah itu alasan kenapa insentif Ketua RT dan Ketua RW kita naikan sekitar 500 ribu hingga 1 juta karena ada dua tugas baru, yaitu mengajak anak-anak sholat magrib di mesjid sama mendata ulang penerimaan BPNT dan BLT,” ujarnya.

Kata Jeje, insentif atau tunjangan Ketua RT dan Ketua RW sudah beberapa kali dinaikan, saat ini insentif Ketua RT sebesar Rp. 2.000.000 per tahun, dan Ketua RW sebesar Rp. 2.250.000 per tahun.

“Tahun depan insentifnya akan kita naikan menjadi 2,5 juta sampai 3 juta per tahun,” kata Jeje.

Dia juga menjelaskan, kenapa insentif Ketua RT dan Ketua RW yang kemarin dibayarkan setengahnya, karena menurut pihak BPK RI, insentif tidak boleh dibayarkan seluruhnya di awal tahun.

“Jadi insentif tidak boleh diberikan sebelum ada kerjanya. Maka ke depan insentif akan diberikan per triwulan,” ujar Jeje

Selain itu Jeje mengatakan, bagi Ketua RT dan RW yang belum memiliki BPJS kesehatan akan menjadi peserta BPJS kesehatan yang preminya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Kalau yang sudah punya, tapi BPJS mandiri, bisa dipindahkan ke BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah,” ujarnya.***

Continue Reading

BERITA

Mendikbud Izinkan Dana BOS Dipakai Beli Kuota Internet Siswa dan Guru

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat.

Pihaknya juga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan termasuk merancang solusi untuk atasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota.

“Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota, kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya,” lanjut Nadiem saat meninjau SMK Ma’arif NU Ciomas, Bogor, Jawa Barat, (Kamis (30/7/2020).

Dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di kawasan Bogor itu, Nadiem mengatakan menampung aspirasi dari para guru tentang masalah yang dihadapi selama melakukan Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ).

Berdasarkan hasil kunjungannya, selain kurikulum dan kuota ada sejumlah tantangan yang paling sering dihadapi orang tua dan siswa dalam menyelenggarakan PJJ.

“Pertama adalah penyediaan sarana pembelajaran, kedua adalah pengadaan kuota, ketiga adalah penyederhanaan kurikulum, dan keempat adalah penerapan pendidikan karakter,” papar Nadiem seperti dilansir dari laman Kemendikbud.

Penggunaan dana BOS hingga kurikulum darurat

Menjawab tantangan tersebut, Nadiem berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan. Namun, untuk itu perlu ada kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan.

“Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa. Saya sangat mengapresiasi perjuangan dan kesabaran para guru dan orang tua yang telah semaksimal mungkin memfasilitasi PJJ bagi anak-anak,” ucap Nadiem di depan para guru SMP Al Ghazaly.

Sedangkan untuk mengatasi masalah kuota, Nadiem mengungkapkan bahwa sejak April lalu Kemendikbud telah melakukan relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu sekolah dalam melaksanakan prioritas, termasuk menunjang PJJ.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan hal yang mudah. Apalagi dengan segala keterbatasan, baik infrastruktur berupa sinyal dan listrik, biaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, silakan kepala sekolah membeli kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah, misalnya pembelian pulsa untuk guru maupun siswa, hand sanitizer, dan lain-lain,” jelas Mendikbud dalam audiensi dengan guru di SDN 1 Polisi.

Sementara itu, dari sisi kurikulum Kemendikbud menjawab bahwa dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat.

“Model pembelajaran saat ini mengedepankan unsur fleksibilitas, jadi sekolah bisa mengatur apa yang cocok untuk kondisi mereka. Lakukan yang terbaik untuk anak. Ketika saya melihat institusi sudah melakukan yang terbaik untuk anak, saya menghargai kreativitas tersebut,” kata Nadiem ketika mengunjungi SMA Regina Pacis, Bogor.

Saat bertemu dengan para pendidik di SDN Polisi 1, Nadiem juga memberikan apresiasi atas kreativitas pembelajaran yang sudah dilakukan selama pandemi COVID-19.

“Saya senang, kepala sekolah dan guru mengambil kebijakan terhadap penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Siswa dan guru bisa saling berbagi konten pembelajaran dengan guru dan murid-murid yang lain. Itulah guru penggerak,” ucapnya.

Terkait adanya masukan agar Kemendikbud menetapkan satu aplikasi yang sama untuk digunakan secara massal oleh sekolah dalam PJJ, Naidem mengatakan hal tersebut bertentangan dengan konsep merdeka belajar.

“Banyak platform yang bisa menjadi pilihan, kami beri kemerdekaan guru untuk menentukan yang terbaik,” jelasnya.

Nadiem mengatakan bahwa PJJ bukanlah kebijakan Kemendikbud. Justru, kata dia, yang sedang diupayakan bersama adalah bagaimana mengembalikan pembelajaran ke sekolah dengan memastikan keamanan dan kesehatan bagi seluruh warga pendidikan.

“Mari kita gotong-royong untuk berkolaborasi keluar dari krisis ini. Kita lakukan yang terbaik untuk murid-murid kita,” pungkas Nadiem ketika mengakhiri kunjungannya di SMA Muhammadiyah, Bogor.

Continue Reading

BERITA

WHO Sebut Pandemi Corona Akan Berlangsung Lama

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pandemi Corona akan berlangsung panjang dan lama. Hal ini disampaikan dalam komite darurat untuk mengevaluasi krisis akibat COVID-19.

Komite darurat ini menyoroti durasi panjang COVID-19 yang harus diantisipasi dan WHO menyebut respons atas Corona makin menurun karena adanya tekanan sosial-ekonomi di berbagai negara.

“WHO terus menilai tingkat risiko global COVID-19 menjadi sangat tinggi,” kata WHO dalam pernyataan di Panel Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional (PHEIC), dikutip dari SCMP.

“Komite menyoroti durasi panjang COVID-19 dan mengantisipasinya dengan memperhatikan upaya berkelanjutan dari komunitas, nasional, regional dan global,” sambungnya.

Virus Corona sendiri telah merenggut nyawa sedikitnya 680 ribu orang dan menginfeksi sekitar 17,6 juta orang di seluruh dunia sejak wabah itu pertama kali muncul di China, Desember lalu.

Komite panel PHEIC mendesak WHO untuk memberikan panduan untuk mengatasi minimnya respons COVID-19 karena adanya tekanan sosial-ekonomi. Mereka juga menyerukan untuk meningkatkan pemahaman tentang epidemiologi dan keparahan COVID-19, termasuk efek kesehatan jangka panjangnya.

Dalam pertemuan tersebut, kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyerukan bahwa efek pandemi akan berlangsung lama.

“Sungguh menyedihkan ketika memikirkan bahwa enam bulan lalu kami mendeklarasikan Darurat Kesehatan Global ketika kasus (COVID-19) kurang dari 100 dan tidak ada kematian di luar China,” ujar Tedros.

“Pandemi adalah krisis kesehatan sekali dalam seabad dan dampaknya akan terasa selama beberapa dekade mendatang,” sambungnya.

WHO juga sempat dikritik karena dianggap sangat lama menyatakan COVID-19 adalah kondisi kedaruratan kesehatan internasional.

Continue Reading

Facebook

Advertisement

Populer