Pakar Ingatkan eksekutif Antisipasi Respons Internasional perihal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Pakar Ingatkan eksekutif Antisipasi Respons Internasional perihal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Jakarta – Pakar hubungan internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dafri Agussalim, mengingatkan Kementerian Luar Negeri untuk mengantisipasi respons planet internasional menghadapi pembaharuan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke Papua berubah jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tersebut diwujudkan TNI. 

Dengan adanya inovasi istilah itu, Dafri menduga pemerintah akan melakukan tindakan yang mana lebih besar keras untuk menangani konflik di Papua. Karena itu, ia mengupayakan Kemenlu mengantisipasi respons dunia internasional dengan meningkatkan kekuatan diplomasi, khususnya dengan negara-negara yang dimaksud berisiko memberikan dukungan pada OPM. 

“Pemerintah wajib melakukan diplomasi yang tersebut lebih banyak intens kemudian gigih untuk meyakinkan bahwa kita bermaksud bukanlah untuk menghilangkan suku tertentu, tapi untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI,” kata Dafri pada waktu dihubungi Tempo pada Senin, 15 April 2024. 

Dafri menyebut, Kemenlu diperlukan mendeteksi negara-negara mana hanya yang tersebut berpeluang memberikan dukungan pada OPM. Dia menilai, beberapa negara yang tersebut cenderung memihak OPM, misalnya negara-negara dalam Pasifik Selatan atau negara kecil lainnya.

Baca juga:  KontraS: Sebanyak 59 Prajurit TNI Terlibat Kasus Penganiayaan hingga Penembakan Setahun Terakhir

“Di Pasifik Selatan, kuncinya dalam Australia. Kita bagus hubungannya dengan Australia, dekat. Jadi kita mampu membendung aksi pendukung separatis,” kata dia. 

Meski demikian, beliau menyebut, reaksi internasional sangat bergantung dari upaya yang tersebut dijalankan pemerintah menghadapi OPM. Dia mengingatkan, apabila berjalan kontak fisik seperti pembunuhan massal, bola internasional sudah ada pasti akan bereaksi. Karena itu, ia mengajukan permohonan pemerintah berhati-hati pada menangani konflik ke Papua. 

Menurut dia, sebenarnya dari sisi hukum internasional, Nusantara sebenarnya semakin kuat dengan mengumumkan OPM adalah kelompok separatis. “Tapi kebijakan pemerintah itu kan dinamis. Pernyataan dukungan (negara-negara lain) terhadap kelompok seperti itu dapat sekadar tidaklah didasarkan pada hukum internasional, tapi lebih tinggi untuk komitmen mereka,” tutur Dafri. 

Anggota Komisi I DPR RI, Mayor Jenderal TNI (purnawirawan) TB Hasanuddin, mengingatkan penyebutan OPM dapat berdampak negatif lantaran kurang menguntungkan bagi Nusantara ke luar negeri. Sehingga, kata dia, hal ini memerlukan penanganan lebih besar serius khususnya oleh para diplomat RI.

Baca juga:  Presiden Minta TNI-Polri Kawal Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Perubahan penyebutan istilah KKB bermetamorfosis menjadi OPM menurut hemat saya miliki dampak politis. Misalnya istilah OPM di luar negeri itu kurang menguntungkan oleh sebab itu dapat memunculkan simpatik dari beberapa negara terhadap perjuangan minoritas yang dimaksud sedang diwujudkan oleh oknum bersenjata tersebut,” kata Hasanuddin untuk Tempo, Ahad, 14 April 2024.

Berdasarkan surat perintah tertanggal 5 April 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan untuk Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih lalu Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari dan juga jajaran untuk menggunakan kembali sebutan OPM. Sebelumnya TNI memakai label Komunitas Separatis Teroris (KST) untuk mengatakan kelompok ini. 

“Jadi dari merekan sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) bersatu dengan OPM,” kata Jenderal Agus Subiyanto dalam Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta, Rabu, 10 April 2024.

YOHANES MAHARSO | EKA YUDHA

Artikel ini disadur dari Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM