SEPUTARPANGANDARAN.COM Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran secara tegas menolak rencana pemerintah untuk membuka keran ekspor benih lobster atau yang biasa dikenal nelayan dengan sebutan baby lobster.

“Kami nelayan menyatakan menolak ekspor baby lobster. Kami menolak dengan alasan. Kami menolak bukan karena pujian dan nafsu. Bersekolahlah kepada alam semesta, sebelum alam semesta mengubur kita. Hidup nelayan,” teriak para nelayan saat deklarasi penolakan eksport baby lobster, yang digelar di Pantai Barat, Sabtu (20/12/2019).

Nelayan Kabupaten Pangandaran, menggelar deklarasi penolakan rencana ekspor baby lobster.

Ketua DPRD yang juga Sekjen HNSI Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengingatkan ekspor baby lobster nantinya akan merusak dan menghancurkan usaha nelayan sendiri.

Dia meminta pemerintah tetap tegas menegakkan aturan yang dibuat oleh mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, jika tak ingin lobster punah dari lautan Indonesia.

“Bahkan kalau rencana Menteri KP yang baru tetap berlaku untuk membuka ekspor benih lobster, kami tetap tidak akan mundur untuk menolak!” tegas Asep.

Perairan laut di Kabupaten Pangandaran, jelas Asep, merupakan salah satu wilayah penghasil lobster di Indonesia.
Jika sedang musimnya, setiap hari ratusan kilogram lobster ukuran konsumsi dihasilkan dari tangkapan ratusan nelayan.

Baca juga:  Polisi Terus Bagikan Sembako Bagi Pasien Isoman di Pangandaran dan Ciamis

“Perairan Pangandaran adalah anugrah Tuhan yang luar biasa bagi nelayan, karena menjadi habitat yang cocok bagi ekosistem lobster. Tidak semua laut cocok untuk perkembang biakan lobster,” kata Asep.

Sejak beberapa tahun terakhir, para nelayan ini merasakan betul semakin menurunnya tangkapan lobster akibat aktifitas penangkapan yang membabi-buta hingga baby lobster.

Saat ini, nelayan yang biasanya dapat membawa pulang puluhan kilogram lobster ukuran besar, hanya tinggal cerita. Kalau pun ada, sangat jarang sekali.

“Munculnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan perlahan mulai membuka pola pikir nelayan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut,” tutur Asep.

Perlahan tambah Asep, masyarakat kembali mendapatkan tangkapan lobster ukuran konsumsi dengan hasil lumayan dan harganya menjanjikan. Bahkan di Pantai Timur Pangandaran kerapkali mendapatkan lobster di area pemecah gelombang hanya menggunakan alat pancing.

“Maka bagi mereka yang akan merubah kebijakan tersebut, saya pikir mereka tidak punya otak! Kami para nelayan sudah lama bergelut langsung dilapangan tahu betul bahwa kebijakan Ibu Susi sudah sangat tepat dan harus diteruskan!” tegas Asep. (*)