Connect with us

OPINI

Mengupas Syarat Gugatan MK Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020

Dipublikasikan

pada

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Pesta Demokrasi di Kabupaten Pangandaran telah usai, masyarakat telah menyalurkan hak politiknya pada hari Rabu, 9 Desember 2020 lalu.

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos dan Kratos. Demos artinya rakyat/khalayak dan Kratos artiya pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih.

Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Pesta demokrasi Pilkada serentak Tahun 2020, memasuki babak baru, karena bagi kontestan yang merasa tidak puas bisa melakukan gugatan dengan syarat permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 (UU Pilkada) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Untuk kewenangan lebih lanjut diatur dalam PMK Nomor 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Namun daripada itu, kontestan/Tim/Relawan atau bahkan Pemantau Pemilu hendaknya, dalam melakukan gugatan permohonan pemohon selalu dan harus memperhatikan syarat formil dan materil permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10/2016 (UU Pilkada) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pemohon pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Dipertegas lagi dalam Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Peraturan ini adalah turunan dari Undang Undang terkait. Berikut syarat selisih suara yang bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi sebagai mana aturan diatas :

Pemilihan Bupati/Wali Kota.
– Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.

– Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.

– Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa- 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.

– Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Sementara berdasarkan data agregat kependudukan semester 1 tahun 2009 yang di keluarkan oleh Disdukcapil Pangandaran, Jumlah Penduduk se-Kabupaten Pangandaran adalah 422.615 Jiwa.

Artinya peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan rentang perhitungan antara Calon Nomor Urut 1 dan 2 sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 158 ayat (2) point b UU 10/2016 UU Pilkada Sesuai Keputusan KPU Pangandaran Nomor : 325/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandara Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, menetepkan Pasangan Calon Nomor Urur 1 (satu) H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, SH., memperoleh suara 138.152 suara.

Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Adang Hadari dan H. Supratman memperoleh suara 128.187 suara dan seluruh jumlah suara sah sebanyak 266.339 suara, dengan demikian antara Calon Nomor Urut 1 dan 2 memiliki selisih 9.965 Suara atau 3,74%.

Bila selisih suara di luar rentang perhitungan/ambang batas di atas, maka dapat dipastikan Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Adapun jika ada dugaan kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK seperti Bawaslu, DKPP, Mahkamah Agung atau pidana.

Dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 menentukan alasan-alasan permohonan, pada pokonya memuat penjelasan mengenai kesalaham hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 menentukan Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dalam Hal ini adalah KPU Kabupaten dan menetapkan hasil penghitungan suara yg benar menurut Pemohon.

Artinya setiap Pemohon gugatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, harus mempunyai alasan yang jelas dan harus punya data sandingan suara sesuai dengan yang di perselisihkan.

Kesimpulan dari pemaparan saya Fredy Kristianto, SH , Ketua BPPH MPC PP Pangandaran di atas, sebagai berikut :

1. Rentang selisih sebagai dasar gugatan harus 1.5 % antara perolehan suara nomor urut 1 dan 2.

2. Harus ada data sandingan sebagai pembanding Keputusan KPU Pangandaran tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

3. Adapun jika ada dugaan permasalahan pemilu yang lainnya, dapat diselesaikan lewat jalur non-MK seperti Bawaslu, DKPP, Mahkamah Agung atau pidana.

Kami sebagai praktisi hukum, sekaligus ketua BPPH MPC PP Pangandaran, mengajak kepada seluruh masyarakat, simpatisan, Tim dan Relawan yang mendukung calon pasangan Bupati & Wakil Bupati Pangandaran 2020, menyudahi atau menyelesaikan perbedaan, hindari perpecahan, jangan saling menuduh, menghina dan menghujat satu sama lainnya.

Persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Pangandaran harus diletakan di atas segala kepentingan yang ada. Menang kalah dalam sebuah kontestasi adalah hal yang wajar, tinggal bagaimana kita menyikapinya.

Kami berharap semua calon memiliki jiwa negarawan yg lebih mementingkan kemajuan daerah/Kabupaten Pangandaran, daripada kepentingan politik atau bahkan kepentingan pribadi.

Penulis :

Fredy Kristianto, SH

Praktisi Hukum dan Ketua BPPH MPC PP Pangandaran

Advertisement
Comments

OPINI

Tantangan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Dimasa Pandemi COVID-19

Dipublikasikan

pada

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati serta Wali kota secara langsung dan demokratis sebagai perwujudan sebuah sistem demokrasi.

Pilkada serentak tahun 2020, yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2020, akan diikuti 270 daerah, yang terdiri dari sembilan Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia.

Setiap momentum pemilihan dalam semua jenis pemilihan, masyarakat merupakan salah satu komponen yang penting dan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pesta demokrasi.

Partisipasi masyarakat adalah jaminan terselenggaranya proses pesta demokrasi tersebut. Bahkan partisipasi masyarakat merupakan bagian kunci suksesnya pemilihan secara demokratis.

Menurut Miriam Budiardjo (Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008) partisipasi politik (masyarakat) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Berdasar pada pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat (pemilih) untuk datang ke TPS dalam pemilihan kepala daerah, sebagai salahsatu ekpresi partisipasi politik masyarakat.

Dan secara kuantitatif parameter keberhasilan pemilihan dapat dilihat dari jumlah pemilih yang hadir di TPS. Semakin tinggi prosentase tingkat kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih, semakin berhasil pelaksanaan pemilu, begitu juga sebaliknya.

Dalam Pilkada 2020 ini, salah satu tahapan terpenting adalah pemungutan suara di TPS. Pada tahapan inilah, masyarakat akan diberi kedaulatan secara penuh, untuk menentukan dan memilih calon Kepala Daerah sebagai perwujudan dari asas langsung dan demokratis.

Pilkada Pandemi Covid-19

Pilkada tahun 2020 ini berlangsung ditengah pandemi Covid-19 tentu merupakan tantangan yang tidak ringan, ada banyak kegiatan tahapan dengan penyesuaian dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

KPU dan jajaran penyelenggara pada Pilkada pandemi Covid-19 ini, benar-benar diuji untuk melaksanakan pendidikan pemilih, pendidikan demokrasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Baik kepada pemilih, peserta pemilu dan melaksanakan seluruh tahapan Pilkada dengan baik di masa pandemi ini.

Satu sisi memastikan pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik sesuai teknis regulasi peraturan KPU. Disisi yang lain harus memberikan edukasi dan mensosialisasikan bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Sehingga pelaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan harus benar-benar dilaksanakan.

Merujuk pada ketentuan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020, ada pengurangan jumlah pemilih dalam TPS, yang semula 800 menjadi maksimal 500. Kemudian penggunaan masker bagi petugas KPPS, PTPS dan pemilih di TPS, tempat cuci tangan, hand sanitizer, penggunaan sarung tangan, tempat duduk yang berjarak. Juga pengaturan jadwal kehadiran para pemilih, untuk menghindari kerumunan.

Hal ini sebagai bagian penting penyesuaian pelaksanaan tahapan pemilihan terhadap protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

Tantangan Partisipasi Masyarakat dan Strategi Sosialisasi

Target tingkat partisipasi pemilih yang digariskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah 77,5 persen. Target ini menjadi tantangan bagi penyelengara KPU yang tidak ringan, membutuhkan usaha yang ekstra. Karena selain KPU harus terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi hadir ke TPS, tetapi harus juga mensosialisasikan mengenai protokol pencegahan pandemi Covid-19.

Partisipasi masyarakat ini menjadi tantangan besar bagi KPU dan jajaran penyelenggara di bawah. Harus ada upaya dan langkah yang meski ditempuh, untuk mewujudkan target partisipasi itu.

Selain itu KPU juga harus mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih, karena pelaksanaan Pilkada 2020 ini di tengah masa pandemi yang tiap hari grafiknya cukup dinamis.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada pandemi covid-19 yang harus dilakukan, Pertama, inovasai strategi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilkada kepada masyarakat dengan pendekatan dan strategi yang berbeda, seperti melalui media online, media sosial, facebook, twitter, WhatsApp, Instagram, zoom dan media lainnya, dengan sistem daring, tentu kesiapan penggunaaan teknologi digital sangat penting, dan membuat komunitas atau kelompok-kelompok pemilih bisa dengan membentuk Agent of Democracy, atau komunitas-komunitas masyarakat yang interest terhadap pemilihan dan demokrasi.

Kedua, sosialisasi protokol kesehatan, Pilkada 202 berlangsung di masa pandemi, ini sangat penting dalam rangka meyakinkan pemilih tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya pada saat terlibat hadir di TPS.

Menyampaikan adaptasi tahapan pemungutan suara di TPS dengan protokol kesehatan, pemakaian APD bagi KPPS, pemilih dan beberapa tatacara pemilihan di era pandemi covid-19.

Ketiga, kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) kesadaran mendorong partisipasi masyarakat bukan hanya semata-mata kepentingan KPU tapi ini merupakan kepentingan semua komponen bangsa, seluruh stakeholders, hal ini akan mendorong sistem demokrasi yang berkualitas.

Pembangunan demokrasi lokal melalui Pemilihan Kepala Daerah dengan melaksanakan seluruh tahapan dengan protokol kesehatan, adalah dua hal yang sama-sama urgen.

Pelaksanaan demokrasi tak boleh berhenti dan terhenti karena suatu hal, tetapi pelaksanaan hajatan demokrasi lokal ini harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Semoga partisipasi pemilih yang dilakukan masyarakat dalam Pilkada tahun 2020 ini menghasilkan Kepala Daerah yang menjadi harapan masyarakat.

Penulis :

MUHTADIN.,S.H.I
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran

Lanjutkan membaca

OPINI

King Kobia, Komoditas Perikanan Baru di Kabupaten Pangandaran

Dipublikasikan

pada

Oleh

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Kondisi pandemi COVID-19 yang tidak menunjukkan tanda penurunan meski sudah lebih dari tujuh bulan berlangsung, menyebabkan beragam dampak multisektoral pada setiap lapisan masyarakat.

Laporan terakhir per tanggal 29 September 2020 jumlah terkonfirmasi positif mencapai 282.724 jiwa dengan total kematian 10.601 jiwa. Hal ini berdampak signifikan pada perekonomian bangsa yang dilaporkan mengalami penurunan pada kuartal pertama dan kedua tahun 2020 bila dibandingkan tahun lalu. pertumbuhan ekonomi bahkan menyentuh angka -5,32% di kuartal kedua tahun ini. Tentu saja jika kondisi ini tetap bertahan, ancaman akan terjadinya resesi ekonomi bukan merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang juga terdampak pandemi covid-19. Namun begitu, di antara yang lainnya sektor ini masih menunjukan geliat perekonomian yang relative lebih baik dan prima.

Pemerintah yakin dan optimis bahwa sektor ini akan mampu menggerakan perekonomian bangsa saat pandemi COVID-19 berlangsung sekaligus pasca Pandemi.

Berbagai program diluncurkan oleh pemerintah melalui kementrian kelautan dan perikanan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan produksi baik perikanan budidaya maupun tangkap serta distribusinya ke seluruh 34 provinsi di Indonesia.
Kabupaten Pangandaran memiliki potensi pengembangan budidaya laut yang cukup besar dengan beberapa komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi.

Salah satu diantaranya adalah ikan King Kobia (Rachycentron canadum) yang merupakan komoditas unggulan baru rintisan dari kementrian kelautan dan perikanan.

Karakteristik ikan ini yang kuat dan tahan penyakit membuat produksinya cukup terjangkau dengan nilai jual yang tinggi sehingga menjanjikan untuk investasi. Daging dari ikan ini juga enak, empuk serta dapat diolah menjadi beragam aneka olahan.

Sebagai tambahan, daging king kobia berwarna putih sehingga lebih digemari khususnya oleh konsumer dari internasional sehingga potensi ekspornya akan sangat tinggi.

King Kobia yang dipelihara di KJA Pantai Timur Pangandaran
Praktik budidaya king kobia di Kabupaten Pangandaran sendiri sudah mulai dilakukan oleh beberapa kelompok pembudidaya yang dibina oleh kementrian kelautan dan perikanan melalui unit pelayanan terpadu (UPT) Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan (PAPLWS).

Pemeliharaan dilakukan di Keramba Jaring Apung (KJA) di sekitar pantai pesisir Pangandaran. Pertumbuhan king kobia di perairan Kabupaten Pangandaran terbilang baik dengan laju yang tinggi serta ketahanan akan penyakit yang baik.

Permasalahan ditemukan pada pakan, karena king kobia diberi pakan alami berupa rucah. Ketersediaan ikan rucah yang berfluktuasi seiring dengan musim tangkapan menyebabkan harganyapun berfluktuasi, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi hal ini.

Selanjutnya komoditas ini direncanakan untuk menjadi komoditas utama dan unggulan di Kabupaten Pangandaran. Dituturkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., produksi king kobia akan didorong untuk mencapai 100 ton di tahun ini, baik untuk tujuan ekspor maupun konsumsi domestik.

Kobia merupakan ikan pelagis besar yang terdistribusi di sekitar perairan hangat terutama wilayah tropis. Produsen terbesar ikan ini umumnya adalah China, Taiwan dan Vietnam. Ikan ini dapat tumbuh hingga mencapai panjang 2 meter dan berat 68 kilogram.

Kobia merupakan spesies yang bermigrasi tahunan dengan pola migrasi yang dapat diprediksi. Usia reproduksi pada jantan dilaporkan terjadi pada 1 hingga 2 tahun sedangkan pada betina di usia 2 sampai 3 tahun. Umumnya betina memiliki karakteristik pertumbuhan yang lebih besar dan cepat dengan ukuran maksimal mencapai 60 kilogram.

Larva dari spesies ini juga relative tumbuh jauh lebih cepat dan besar dibandingkan kebanyakan spesies lainnya, dengan ukuran 3,5 mm saat baru menetas.

Makanan yang umum dimakan oleh kobia diantaranya adalah berbagai jenis ikan-ikan berukuran kecil, udang, cumi-cumi dan juga kepiting.

Umumnya kobia yang dibudidaya oleh Taiwan mencapai berat 6 hingga 8 kilogram dengan masa pemeliharaan 1-1,5 tahun. Namun spesies yang dikembangkan oleh KKP yaitu king kobia dapat tumbuh lebih cepat, pada ukuran yang sama namun kurang dari satu tahun saja.

Hal ini yang diyakini dapat menjadikan produksi king kobia menguntungkan bagi subsektor perikanan budidaya di Indonesia.
Selain ikan ini, beberapa komoditas lain seperti bawal bintang (Trachinotus blochii) dan kerapu cantang (Ephinephelus fuscoguttatus-lanceolatus) juga menjadi unggulan subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Pangandaran. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari para ahli, termasuk pemerintah, praktisi, akademisi dan masyarakat, upaya untuk mewujudkan pusat kawasan budidaya laut (mariculture) di Kabupaten Pangandaran pasti dapat tercapai dalam waktu dekat.

Diharapkan dengan penguatan kapasitas perikanan budidaya ini dapat membantu memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19.

Penulis :
Rega Permana, S.Kel., M.S.
Dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran

Lanjutkan membaca

OPINI

Penggunaan Plastik di Kalangan Remaja Pangandaran

Dipublikasikan

pada

Oleh

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Permasalahan sampah plastik telah sejak lama mendapat perhatian khusus dari pemerintah, hal ini dapat dilihat pada aturan-aturan baru yang dibuat oleh beberapa pemerintah daerah mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai.

Seperti contohnya di Provinsi DKI Jakarta, sudah sejak awal bulan Juli Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai diterapkan. Lalu bagaimana dengan di Pangandaran?

Sampai saat ini, regulasi mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai di wilayah Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran khususnya masih dalam tahapan pengkajian yang nampaknya belum dapat diturunkan ke masyarakat dalam waktu dekat.

Pangandaran sendiri sebagai kawasan pariwisata yang diusungkan sebagai primadona pariwisata Jabar, menjadi sorotan karena wilayah ini akan banyak didatangi turis baik lokal maupun internasional sehingga potensi masalah sampah yang ditimbulkan akan menjadi lebih besar.

Sebuah studi yang dipublikasikan awal Juli 2020 di Jurnal International Asian Journal of Advanced Research and Reports oleh tim dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran yang terletak di Desa Cintaratu, Kabupaten Pangandaran mengkaji jumlah harian konsumsi plastik warga Pangandaran dalam kategori remaja.

Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa kemasan plastik baik itu makanan ataupun yang lainnya merupakan sampah plastik yang paling banyak dihasilkan diikuti dengan kantong plastik sekali pakai dan botol plastik.

Hal lain yang menarik adalah, hampir seluruh responden penelitian ini menggunakan plastik kurang dari lima setiap harinya. Hal ini dapat menandakan bahwa terdapat kesadaran akan efek negative penggunaan plastik di kalangan remaja di wilayah Pangandaran.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kelompok remaja di wilayah ini masuk ke kategori “concious incompetence” berdasarkan teori kompetensi yang dicetuskan oleh Noel Burch di tahun 1970.

Kategori ini disebut sebagai kelompok yang telah menyadari kebutuhan akan suatu kompetensi namun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kompetensi tersebut, dalam konteks ini
adalah kesadaran akan bahaya sampah plastik. Sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan bimbingan yang lebih intensif.

Sampah plastik memang menjadi sorotan utama saat ini baik oleh pemerintah, peneliti, penggiat lingkungan bahkan oleh para influencer.

Bahaya yang ditimbulkan oleh sampah plastik yang tidak ditangani dengan baik dapat mengancam kehidupan mahkluk hidup terutama biota–biota laut seperti penyu, hiu, paus dan yang lainnya.

Sampah plastik yang berakhir di laut dapat mengalami proses–proses fisika, kimia dan biologis sehingga menjadi partikel–partikel berukuran mikro atau yang biasa disebut mikroplastik.

Mikroplastik ini jika termakan oleh ikan–ikan di laut, pada akhirnya dapat berakhir ke manusia melalui konsumsi seafood.

Bahaya yang ditimbulkan ini juga tidak terbatas pada konteks ekologis saja namun juga meliputi sosial dan ekonomi.

Dalam dimensi sosial dan ekonomi, sampah plastik menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar.

Menurut tim peneliti dari United Kingdom dan Norwegia pada tahun 2019, kegiatan-kegiatan terkait perikanan, budidaya ikan dan pariwisata bahari terkena dampak dari polusi limbah plastik dengan perkiraan jumlah penurunan keuntungan hingga 5% setiap tahunnya.

Jika dikumulatifkan secara global, kerugian akibat limbah plastik khususnya di laut mencapai $2,5 triliun dengan penurunan nilai lingkungan sebesar $33000 dari setiap ton sampah yang dihasilkan.

Jumlah ini tentu bukan jumlah yang sedikit dan akan terus bertambah apabila upaya penanganan dan pengelolaan sampah plastik tidak segera dilaksanakan.

Pangandaran sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat tentunya harus memperhatikan betul masalah terkait regulasi sampah.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung ketertiban membuang sampah seperti tempat sampah di sekitar lokasi pantai juga harus diperhatikan.

Hadirnya PSDKU Unpad di daerah Pangandaran juga diharapkan dapat membantu akselerasi edukasi kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik pada para warga.

Penulis : Rega Permana, S.Kel., M.S. (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad)

Referensi :
Permana, R., Rizal, A., & Hasan, Z. (2020). Plastic Consumption in Group of Teens and Young Adults from Pangandaran District, Indonesia: A Glimpse of Environmental Awareness among the Locals outside Big Cities. Asian Journal of Advanced Research and Reports, 1-9.

Beaumont, N. J., Aanesen, M., Austen, M. C., Börger, T., Clark, J. R., Cole, M., … & Wyles, K. J. (2019). Global ecological, social and economic impacts of marine plastic. Marine pollution bulletin, 142, 189-
195.

Lanjutkan membaca

OPINI

Pentingnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Desa

Dipublikasikan

pada

OPINI, (SP) – Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mendukung implementasi Undang-undang Desa, perlu melibatkan semua unsur kelompok masyarakat desa, salah satunya adalah pemuda.

Merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses berdesa sebagai wujud dari pengakuan atas rekognisi dan subsidiaritas desa dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pemuda itu memiliki pemikiran, tenaga yang besar, semangat, dan kreatifitas untuk bergerak dalam pembangunan di desa. Jika pemuda dapat diberdayakan secara maksimal di 93 desa yang ada di kabupaten pangandaran, saya yakin itu akan memberi dampak signifikan.

Pemuda menyimpan potensi besar untuk memimpin pembangunan di Desa. Mereka dapat menjadi kunci keberlanjutan pembangunan dengan pemikiran-pemikiran Zaman Now.

Aktivitas pemuda saat ini, sangat dekat dengan kecepatan informasi dan perkembangan teknologi. Hal tersebut diyakini menjadi modal besar bagi para pemuda untuk tidak lagi cuek-cuek bebek terhadap pembangunan di desanya.

Selain itu lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pun menjadi dasar bahwa kini desa adalah subjek pembangunan itu sendiri. Kegiatan dan kelembagaan kepemudaan desa pun  bisa menjadi media yang efektif untuk berkumpul, saling berbagi inspirasi, dan membuat kreatifitas.

Dalam membangun sebuah Desa tugas pemuda tidaklah gampang, karena permasalahan desa begitu banyak, pemuda harus mampu menciptakan Inovasi yang tepat agar semangat perubahan dalam membangun desa tidak berbenturan dengan budaya dan adat istiadat desa.

Bukan tak mungkin permasalahan akan muncul dari para kaum tua desa yang mungkin adanya miss persepsi dengan cita-cita pemuda desa itu sendiri.

Dalam rangka menjadi Pemuda Penggerak Desa harus mampu membangun sinergitas dengan semua element masyarakat. Namun hal itu tidaklah mudah karena akan membutuhkan komitmen dan konsisten terhadap komitmen itu sendiri.

Kepercayaan diri dari masyarakat desa pun harus terus ditingkatkan. Jangan malu jadi orang desa, karena tanpa desa, masyarakat kota tidak bisa apa-apa.

Mari kita sedikit merenungi penggalan lagu Ibu Pertiwi: “Hutan gunung sawah lautan Simpanan kekayaan “Pertanyaannya sekarang adalah, dimanakah simpanan kekayaan itu? Ya di DESA… “

Masyarakat Kota tanpa Desa tidak akan bisa berbuat apa-apa, beras yang dijual di supermarket, Alfa Maret, Indomaret, itu adanya dari mana? Dari Desa, minyak, ikan, ayam, sayuran, telur dsb itu sumbernya dari mana? Ya dari DESA…Ya Kan..??

Oleh sebab itu jangan minder jadi orang Desa dengan keunikannya sendiri.

Peran aktif pemuda zaman now dalam membangun Desa adalah, pertama memperdalam ilmu dan pulang kembali ke desa untuk menyampaikannya ke masyarakat.

Peran kedua adalah menjadi wakil terdepan dalam berbagai ajang kompetisi masyarakat. Kompetisi di sini tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas perlombaan. Tetapi bagaimana, pemuda memiliki daya saing yang handal dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga desa ini diperhitungkan oleh masyarakat lain maupun pemerintah, karena kualitas dan kuantitas pemuda yang ada.

Peran Ketiga, Ikut aktif dalam berorganisasi dan mengorganisir diri dalam lembaga kemasyarakatan Desa yang bisa menjadi wadah bagi teman-teman pemuda untuk berdinamika, menyalurkan ide, berkreasi dalam bidang Olah Raga, Seni Budaya, Wirausaha dan mengabdikan dirinya pada bidang lainnya.

Peran Keempat, membangun sinergi dengan para sesepuh desa dan perangkat desa. Hal ini sangatlah perlu karena dalam sebuah desa sudah ada tatanan dan perundang – undangan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keberadaan kaum sesepuh kadangkala akan menjadi penghambat gerakan pemuda jika tidak ada pendekatan yang mengedepankan rasa, sehingga para tokoh memahami akan tujuan gerakan kaum muda itu.

Keterlibatan perangkat desa sangat membantu jalannya organisasi pemuda sehingga permasalahan yang timbul bisa diselesaikan bersama.

Peran Kelima, Mengingat pemuda sebagai Agent Of Change dan Agen Controlling, tantangan dalam proses pembangunan desa kedepannya sangat di perlukan pemuda dalam mengawasi serta mengontrol kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena selain pemuda memiliki idealisme tinggi, juga tidak banyak memiliki kepentingan terselubung dalam melakukan aktivitasnya.

Maka dari itu penulis berharap dengan adanya tulisan ini pemuda dapat ikut sadar dan berperan dalam suatu pembanguan desa kedepanya.

Pemuda hari ini harus ikut berperan aktif dalam membangun desa, dimulai dengan ikut dalam proses perencanaan, musyawarah, pelaksanaan dan lainnya.

Selama ini pemuda rata-rata hanya mampu berteriak kritis, hanya karena memiliki kepentingan pribadi bukan semata2 ingin membangun Desa.

Dengan aktifnya peran muda juga bisa menjadi sosial kontrol bagi Pemerintah Desa agar lebih berhati2 dalam menggunakan Anggaran Dana Desa.

Penulis : Arief Rahman Hakim 
(Wakil Ketua Pembangunan Perdesaan dan Sosial, DPD KNPI Pangandaran)

Lanjutkan membaca

OPINI

Pengelolaan Aset Desa melalui BUMDes

Dipublikasikan

pada

[OPINI] Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDesa merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, apakah itu untuk menggali potensi desa ataukah mengadakan seperti simpan pinjam yang berupa koperasi atau tetapi ada pula menyesuaikan dengan kondisi riil desa dalam artian menyesuaikan potensi-potensi apa saja yang bisa dikelola dan kemudian diangkat untuk dikelola oleh BUMDesa.

Sedang pengertian Aset desa sesuai Peraturan Mendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 adalah “merupakan barang Milik Desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah”.

Jadi jelas bahwa aset desa merupakan murni kepunyaaan desa, dalam hal pengelolaan Aset desa, kegiatan-kegiatan yang meliputi dalam hal ini adalah apakah itu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, danpengendalian aset desa, kesemua ini adalah ragkaian dari pengelolaan aset desa.

Adapun jenis aset desa sesuai pasal 10 permendagri nomor 1 tahun 2016 terdiri dari: :
a) Kekayaan asli desa;
b) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
c) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
d) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjasnsjian/kontrak dasn/atau diperoleh berdsarkan ketentuan perundang-undangan;
e) Hasil kerjasama des; dan
f) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah;

Dari sini kemudian, dalam hal pengelolaan aset desa melalui BUMDesa penulis ingin membahas dan menyinggung perbedaan yang secara umum antara BUMDesa dengan BUMN, BUMD karena BUMDesa sendiri memiliki karakter khusus terkait pendiriannya, ini bisa kita lihat dalam pasal 88 UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan dalam ayat (1) berbunyi : “Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa” dan ayat (2) “Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa”.

Jika kita jabarkan sifatnya ada beberapa catatan penulis dalam hal ini, mengenai apa yang kemudian menjadi perbedaan antara BUMDesa dengan BUMN maupun BUMD.

Pertama, BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup khalayak luas, baik dalam bentuk barang atau jasa.

Sejak tahun 2001 seluruh entitas BUMN berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN. BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.

Kedua, Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat sebagai BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, adapun cirinya salah satunya yaitu Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha dan didirikan oleh PERDA.

Jadi perbedaan yang mencolok disini terkait pendiriannya adalah:

Pertama, BUMN statusnya merupakan Perseroan yang mana didirikan harus melalui akta notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, begitu juga dengan BUMD yang mana BUMD di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Perusahaan Daerah (PD) yang mana berbentuk Badan Hukum yang didaftarkan di Kemenkumham dan keduanya dipimpin oleh direksi, sehingga ini yang kemudian menjadi sedikit pembeda terhadap BUMDesa karena BUMDesa merupakan badan usaha yang pembentukannya diusulkan dengan melalui musyawarah desa, sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, jadi tidak ada syarat khusus terkait pembentukan badan usaha milik desa ini harus berbadan hukum tetapi unit-unitnya dapat dibentuk berbadan hukum, semisal dari unit lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya bersal dari BUMDesa dan masyarakat sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015.

Selanjutnya badan usaha milik desa atau BUMDesa mempunyai beberapa klasifikasi antara lain seperti Usaha Bersama, lembaga perantara apakah itu berbentuk Koperasi atau sebagai lembaga perantara seperti sebagai penghubung yang mana menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar.

Itu semua tergantung kebutuhan Desa itu sendiri. Bisa dikatakan BUMDesa ini menjadi semacam jasa pelayanan untuk melayani dan membantu kebutuhan masyarakat dipedesaan.

Kemudian yang menjadi catatan penting adalah dalam hal pengelolaan aset desa melalui BUMDesa ini, yang sangat diharapkan adalah BUMDesa bisa turut serta membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa khusus untuk membantu pengelolaan aset, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa demi kesejahteraan rakyat dipedesaan, kemudian BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi masyarakat setempat apakah dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa ataupun BUMDesa sebagai lembaga yang menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain dengan pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam

Adapun yang harus diingat adalah Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa yang mana susunan kepengurusannya diatur dalam pasal 10 Permendes nomor 4 tahun 2015 yaitu terdiri dari:
Pertama;
a) Penasihat;
b) Pelaksana Operasional; dan
c) Pengawas;
Kedua; penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapan menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong;

Artinya terkait penamaan susunan kepngurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan atau nama sesuai nama setempat dengan kesepakatan pengurus.

Terakhir sebagai catatan mengenai hal pengelolaan aset desa melalui BUMDesa yang mana sebagai sumber permodalanya dalah sebagian besar lewat dana desa, yang menjadi perhatian adalah kepada pengelola /pengurus BUMDesa harus kemudian mengasah kemampuan memanage keuangan tersebut secara profesioanal, karena apabila salah kelola dan kemudian mendapat indikasi penyalahgunaan terkait dana tersebut, ya berakibat fatal.

Saran penulis harus kemudian tetap berpedoman kepada Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Disamping mengelola lewat BUMDesa.

Yudhia Perdana Sikumbang
Advokat Muda dan Pemerhati Desa

Lanjutkan membaca

Populer