MerahPutih.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta daerah dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi untuk terus melakukan upaya pengendalian. Pasalnya, meski angka pengendalian inflasi nasional terus menunjukkan evolusi positif, kondisi di tiap daerah masih bervariasi.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi (Rakor) Daerah, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (07/ 04) .
Baca juga:
DPR mendorong kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menekan inflasi
Tito mengungkapkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi year on year pada Juni 2023 turun menjadi 3,52% dari 4% bulan sebelumnya.
“Hal ini terkendali dengan baik, dan Presiden mengucapkan terima kasih pada pertemuan kemarin. Hal ini kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, karena ini soal kerja sama antara pusat dan daerah,” tandasnya.
Namun, Tito juga meminta daerah yang inflasinya masih di atas 3,52 persen terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui penyebab tingginya inflasi, serta memantau evaluasi dan intervensi pengendalian.
Selain itu, kata Tito, secara umum harga komoditas yang perlu dikendalikan adalah daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, bawang putih, dan lada. Untuk pengendalian jangka pendek, berbagai komponen di pusat dan daerah akan tetap melakukan operasi pasar.
Selain itu, dia mendorong Satgas Pangan di daerah untuk rutin mengecek harga berbagai komoditas, seperti minyak goreng, di tingkat distributor dan pengecer besar. Jika ditemukan kenaikan harga yang signifikan, Satgas Pangan bisa segera mencari penyebabnya dan mengambil tindakan.
Baca juga:
Laju inflasi pada tahun 2023 akan semakin tinggi
“Baik karena pasokan yang kurang atau penumpukan yang curang atau kemacetan distribusi, sehingga dapat dilakukan intervensi yang diperlukan”, jelasnya.
Ia mengingatkan potensi gejolak inflasi masih ada sehingga perlu diwaspadai. Selain itu, inflasi berkaitan erat dengan situasi politik dan keamanan. Jika harga barang terjangkau dan tersedia, masyarakat akan relatif tenang.
“Tapi kalau harga komoditas itu naik, apalagi saat sulit, tidak tersedia di pasar, sangat mudah memicu masalah yang membuatnya cepat meledak”, ujarnya.
Tito mengaku tidak ingin menakut-nakuti baik dampak maupun potensi inflasi. Namun, hal itu diyakini menjadi masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, Kementerian Dalam Negeri terus menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.
“Beliau (Presiden) mengatakan sekali kita lepas kendali (inflasi) akan sulit untuk kembali mengendalikan kendali itu, jadi tetaplah terkendali,” katanya. (Lb)
Baca juga:
Mendagri ancam pecat pegawai dengan inflasi daerah di atas nasional
