Connect with us

FEATURED

Melacak Silsilah Pangandaran (Bagian 2): Antara Kawasen dan Sukapura

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Mulai akhir abad ke-16, terjadi perubahan geopolitik yang signifikan di Tanah Sunda, dipicu kekalahan Kerajaan Sunda, Galuh dan Sumedang oleh kesultanan-kesultanan Islam (Demak, Mataram, Cirebon dan Banten) serta berkuasanya VOC atas Sunda Kelapa (Batavia).

Hal ini secara otomatis berdampak pada hierarkis kekuasaan di Tanah Sunda, tak terkecuali wilayah Pesisir Pangandaran.

Melalui kesultanan Cirebon dan Sumedang, Mataram menancapkan pengaruhnya atas Tanah Sunda dan beberapa kali melakukan reorganisasi wilayah. Salah satu bab penting dalam periode ini adalah dimekarkannya wilayah Priangan (Sumedang dan sekitarnya) serta Galuh pada kurun 1633-1634.

Wilayah Priangan dibagi menjadi empat Kabupaten (Ajeg): Sumedang, Bandung, Sukapura dan Parakanmuncang. Sementara wilayah Galuh dibagi kedalam empat kabupaten kecil, yakni Utama, Imbanagara, Bojonglopang dan Kawasen.

Dalam fase reorganisasi wilayah ini, yang menjadi catatan penting penulis adalah terbelahnya wilayah Pesisir Pangandaran menjadi dua bagian. Wilayah timur (Kalipucang dan sekitarnya) menjadi bagian Kabupaten Kawasen, sementara wilayah barat (Cijulang dan sekitarnya) dimasukan ke dalam Kabupaten Sukapura.

Pangandaran dalam Wilayah Kawasen

Reorganisasi wilayah Priangan dan Galuh dilakukan Sultan Agung Mataram  untuk meredam potensi pembangkangan raja-raja kecil di Tatar Sunda. Sang Sultan menempatkan para menak pinilih yang telah terbukti setia terhadap Mataram.

Di antara mereka yang dipilih menjadi para bupati baru, terdapat nama Bagus Sutapura. Pada 1634, Sutapura yang sebelumnya berstatus seorang umbul (setara Wedana) di daerah Kawasen, Kabupaten Galuh, diangkat menjadi bupati dan diberikan wilayah baru bernama Kabupaten Kawasen .

Hadiah ini diberikan Sultan Mataram atas jasa Sutapura memimpin pasukan Galuh memadamkan pemberontakan Dipati Ukur yang telah gagal mengalahkan VOC di Batavia. Ketika itu, wilayah Kabupaten Kawasen sendiri (berpusat di Banjarsari), tercatat mulai dari  Pamotan (Kalipucang) hingga Bojong Malang (Cimaragas sebelah barat).

Wilayah timur Pesisir Pangandaran tetap bertahan dalam pemerintahan Kabupaten Kawasen hingga kabupaten ini dibubarkan pada 1810 oleh Pemerintah Hindia-Belanda yang telah menguasai Priangan. Pascapenghapusan Kawasen, wilayahnya dimasukan kembali ke dalam Kabupaten Galuh.

Pada 1832, wilayah Galuh bagian selatan, termasuk bekas wilayah Kabupaten Kawasen yang telah menjadi distrik-distrik mandiri, yakni Kalipucang, Cikembulan dan Parigi, telah digabungkan ke dalam Kabupaten Sukapura. Wilayah eks-Kawasen ini diserahkan kepada Sukapura atas jasa keluarga Sukapura membangun gudang garam di daeah Banjar, Kalipucang dan Pangandaran.

Surat keputusan pemerintah (besluit) Hindia-Belanda mengenai reorganisasi wilayah administratif Kabupaten Sukapura pada 1888. Sumber dokumen: delpher.nl

Pangandaran dalam Wilayah Sukapura

Berdirinya Kabupaten Sukapura pada 1633 menjadi catatan penting lainnya dalam penelusuran sejarah Pangandaran. Piagam Mataram yang mengabadikan prosesi ini menyebutkan, Kabupaten Sukapura dimekarkan dari Sumedang dengan diberikan 12 wilayah dan 300 orang (cacah).

Ke-12 wilayah tersebut meliputi Sukakerta, Pagerbumi serta Cijulang; Mandala dan Kelapa Genep; Cipinaha dan Lingga Sari; Cigugur, Parakan Tiga  dan Maroko; Parung; Karang; Bojongeureun; Suci; Panembong; Cisalak; Nagara; dan Cidamar.

Dalam daftar ke-12 wilayah tersebut, tak diragukan bahwa ‘Cijulang’ yang dimaksud adalah Cijulang di Kabupaten Pangandaran saat ini. Selain Cijulang, keberadaan wilayah bernama ‘Pagerbumi’ dan ‘Cigugur’ dalam wilayah Kabupaten Sukapura diduga kuat mengacu pada daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran masa kini.

Wilayah Kabupaten Sukapura berdasarkan arsip statistik Hindia-Belanda. Sumber dokumen: delpher.nl

Kebersamaan Cijulang bersama Kabupaten Sukapura berlangsung cukup lama, termasuk ketika Priangan diserahkan kepada VOC oleh Mataram secara bertahap mulai tahun 1677. Keadaan yang sama masih bertahan hingga VOC dibubarkan pada 1799 dan digantikan Pemerintah Hindia Belanda.

Setelah Kabupaten Kawsen dibubarkan pada 1810 dan wilayahnya diserahkan kepada Sukapura, seluruh wilayah Pesisir Pangandaran yang saat ini menjadi Kabupaten Pangandaran adalah bagian dari Kabupaten Sukapura.

Penulis : Andi Nuroni

Advertisement
Comments

BERITA

Ridwan Kamil Akan Umumkan Regulasi Pelanggaran Tertib Kesehatan Besok

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan.

“Saya sudah tandatangani Pergub sanksi dan denda tidak pakai masker, sebagai upaya bisa melaksanakan kembali ekonomi tapi menjaga kewaspadaan,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– di Jakarta, Senin (27/7/20).

Pemakaian masker amat krusial pada masa AKB. Saat kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, penggunaan masker dapat menekan risiko penularan COVID-19 di ruang publik.

Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

“Kalau ekonomi mau jalan kembali, warga dan kita semua disiplin (terapkan protokol kesehatan) untuk mengurangi penyebaran virus. Itu yang kita tegakkan,” ucap Kang Emil.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, Kang Emil akan mengumumkan Pergub tersebut besok, Selasa (28/7/20).

“Regulasi sudah selesai hari ini. Namun, karena kegiatan Pak Gubernur hari ini padat dan sedang berada di Jakarta, pengumuman ditunda menjadi besok,” kata Daud.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani mengatakan, regulasi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, penetapan regulasi juga berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“UU 30 Tahun 2014 itu memang memungkinkan penerapan sanksi administrasi oleh kepala daerah yang dilakukan untuk menegakkan tertib penyelenggaraan pemerintahan,” kata Eni di Kota Bandung, Senin (27/7/20).

“Dalam pasal 13 Perda Nomor 13 Tahun 2018 tersebut mengatur tentang sanksi administrasi yang diterapkan dalam pelanggaran tertib kesehatan. Di situ sudah ada pengaturannya. Karena Perda sudah ada, jadi Pergub sudah kuat,” imbuhnya.

Eni menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar terkait regulasi penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak pakai masker.

“Kabupaten/kota menerapkan sanksi berdasarkan pedoman provinsi. Kabupaten/kota pun menunggu regulasi karena akan mutatis mutandis dengan provinsi. Jadi, kabupaten/kota akan adaptif,” ucapnya.

Eni mengatakan, sanksi yang tercantum dalam regulasi merupakan sanksi administratif. Sanksi administratif, kata ia, berada dalam konteks administrasi. Hal tersebut berbeda dengan denda pidana yang diterapkan atas pelanggaran ketentuan pidana. Sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

“Teknis ada yang oleh provinsi, ada yang oleh kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota bisa menerapkan ini bersama-sama dengan provinsi. Atau provinsi sendiri melakukan dengan melibatkan Satpol PP, gugus tugas, dan perangkat daerah terkait yang menegakkan aturan,” katanya.***

Continue Reading

BERITA

Penerapan Denda Masker di Pangandaran Masih Tunggu Juklak Juknis

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum memberlakuan denda bagi warga yang tidak memakai masker di tempat umum.

Pasalnya, kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangandaran Undang Sohbarudin, pemerintah daerah masih menunggu juklak juknisnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita belum terima untuk melakukan penilangan bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker di tempat umum,” ungkap Undang, Senin, 27 Juli 2020.

Meskipun demikian, kata Undang, Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus gencar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19, dengan gerakan JJCM (jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan pakai masker).

Seperti yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kab Pangandaran, Satpol PP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta jajaran Muspika Pangandaran seperti Koramil, Polsek dan Kecamatan Pangandaran yang dibantu anggota Satgas Jaga Lembur.

Sementara melalui sambungan telepon, Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi menjelaskan, bahwa pihaknya tengah menunggu Peraturan Gubernur yang sudah digodok bersama Gugus Tugas Covid-19 berdasarkan masukan-masukan dari tiap-tiap daerah terkait kebijakan penerapan denda.

“Sejak Jumat kemarin kami dari Satpol PP Jabar dan kabupaten/kota di Jawa Barat sudah membantu untuk penyusunan rencana Peraturan Gubernur,” ungkap Ade.

Awalnya, kata Ade, Pergub akan diterbitkan pada hari Senin 27 Juli 2020, sehingga bisa dijadikan sebagai payung hukum di kabupaten/kota untuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan penggunaan masker bagi masyarakat di Jawa Barat.

Sebenarnya, kata Dia, Satpol PP baik di kabupaten/kota sudah memiliki SOP yang baku, baik berupa tipiring maupun konsekuensi hukum lainnya.

“Tadinya kita berharap dengan persuasif berupa sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan masyarakat bisa taat dan patuh. Namun masyarakat menganggap new normal itu dianggap kehidupan sudah normal. Hal ini membuat masyarakat lalai, lupa atau mungkin merasa sudah tidak perlu menggunakan masker,” ujarnya.

Jadi lanjut dia, diperlukan sebuah upaya sedikit memaksa agar masyarakat sadar dan mematuhi protokol kesehatan. “Jadi bukan sanksi pidana atau perdata,” ucapnya.

Ade mengatakan, berdasarkan masukan dari Kasat Pol PP dari tiap daerah dan hasil pembahasan oleh tim kecil yang melibatkan pihak kejaksaan tinggi maupun Polda sudah masuk ke tahap finalisasi.

“Diharapkan pergubnya bisa ditandatangani dan cepat diterbitkan sehingga bisa ditindaklanjuti melalui Perbub oleh kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai payung hukum, ” terangnya.***

Continue Reading

BERITA

Pangandaran Turun Level, Masuk Zona Kuning Covid-19

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Sepekan setelah dihentikannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi bagi wilayah non Bodebek di Jawa Barat, delapan daerah mengalami penurunan level kewaspadaan dari zona biru ke zona biru.

Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Subang dan Pangandaran.

Untuk diketahui zona kuning, artinya ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal dan bisa dilakukan PSBB parsial.

Sementara zona biru berarti ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis baik kasus impor (imported case) atau penularan lokal, dimana daerah dengan zona ini perlu dilakukan physical distancing.

Sementara itu ada daerah yang naik kelas ke zona biru yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung.

Dengan demikian saat ini terdapat satu zona hijau yaitu Kota Sukabumi, 16 zona kuning dan sepuluh zona biru.

Dalam menentukan level kewaspadaan tersebut mengacu pada sembilan indikator untuk mengukur keterkendalian penyebaran Covid-19, yakni angka laju ODP, laju PDP, laju kasus positif, laju kematian, laju kesembuhan, laju reproduksi Covid-19, laju transmisi, laju pergerakan lalu lintas dan manusia, dan risiko geografis

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, terjadi peningkatan kasus yang harus diwaspadai. Hal tersebut jadi kesepakatan dengan kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan tingkat pengetesan yang lebih masif.

“Yang biru turun tinggal 10 kota kabupaten, yang kuning naik 16 kota kabupaten. Ini menunjukkan wali kota bupati tidak bisa berleha-leha dan semua harus tingkatkan kewaspadaan. Covid-19 ini akan panjang urusannya, kita sudah tiga bulan seperti ini sehingga tingkat kewaspadaan jangan turun,” ujar dia pada jumpa pers di Gedung Pakuan, Jumat 3 Juli 2020.

Khusus pada kesempatan tersebut, Ridwan pun mengumumkan raport kepada kota Kabupaten untuk kinerja gugus tugas.

“Jadi membahas Covid-19 di sini jangan hanya melihat beberapa kasus positifnya berapa naik turunnya PDP, ODP dan lain sebagainya tapi juga kinerjanya tim karena kami ingin menjadi provinsi yang sangat kompak baik gugus tugas provinsi maupun kota kabupaten,” ujar dia.

Adapun enam kriteria yang menjadi nilai raportnya yaitu pertama adalah aspek pencegahan, diteksi, manajemen fasilitas kesehatan dan pemakaman, jaring pengaman sosial, operasi lapangan dan penegakan aturan dan tata kelola kelembagaan.

Dari 27 kota kabupaten yang menduduki tiga besa pencegahan adalah Kota Bandung, Kota Sukabumi, danKabupaten Bogor.

Dari kategori raport diteksi yang paling baik adalah Kota Bandung, yang kedua Kota Bekasi, dan ketiga Kabupaten Bogor.

Terakhir yang raportnya bagus dari tata kelola dan kelembagaan adalah Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kota Bekasi.

“Lain-lain sedang kita evaluasi, kita bikin kategori kinerja tinggi, sedang dan rendah. Jadi mayoritas belum masuk kategori tinggi dan tadi yang tiga besarnya,” ucap dia.***

Continue Reading

BERITA

Eka Santosa, Usung Gerakan Hejo ke Pangandaran

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Sebagai daerah pariwisata andalan Jawa Barat yang menawarkan pesona alam, maka kelestarian lingkungan di Kabupaten Pangandaran menjadi satu keniscayaan yang harus dijaga.

Ketua Umum DPP Gerakan Hejo Jawa Barat, Eka Santosa bahkan menyebut kelestarian lingkungan di Jawa Barat sudah dalam kondisi darurat.

Hal tersebut disampaikan saat datang ke Pangandaran bersama beberapa pentolan pemerhati dan penelitian lingkungan, Kamis (2/7/2020).

Kehadiran Eka Santosa yang dijuluki Panglima Pemekaran, dengan mengusung Gerakan Hejo, disambut baik Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kusdiana dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tonton Guntari.

Eka mengatakan, bahwa dirinya telah memiliki data dari sebuah kajian oleh dewan pemerhati lingkungan untuk di wilayah Jawa Barat khususnya untuk kerusakan hutan dan sungai serta pencemaran akibat sampah sudah sampai ke tingkat luar biasa.

“Ada sekitar 650 ribu hektar lahan kritis dan kerusakannya terus semakin meningkat,” ungkap Eka.

Lalu kata Eka, untuk sungai ada dikisaran 50 persen mengalami kerusakan, bahkan sungai yang berada di perkotaan sudah sekitar 90 persen rusak dan sudah tidak berfungsi lagi sebagai pusat kehidupan, bahkan membahayakan.

“Misalnya pola angkutan sampah dari rumah ke TPS lalu ke TPA hingga puluhan kilometer, apalagi di TPA nya tidak memiliki sistem pengelolaan yang cepat sehingga terjadi penumpukan bakteri yang berceceran dimana-mana,” ujarnya.

Maka dirinya akan berupaya dengan pola gerakan persoalan sampah selesai di hulu. Dirinya pun menawarkan gagasan mengenai kawasan sampah mandiri.

“Sampah kita olah dengan alat insenerator yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Selanjutnya menurut Eka, Pangandaran sudah diimpikannya menjadi icon dan tempat pariwisata andalan di Jawa Barat.

“Maka dari itu kami datang ke Pangandaran menjadi mitra pemerintah,” ujarnya.

Dirinya mengatakan di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Wiradinata, Pangandaran sudah banyak perubahan terutama pembangunan infrastruktur yang vital.

“Mungkin tinggal selangkah lagi pembangunan di Pangandaran akan selesai. Sehingga tinggal melakukan pemeliharaan,” ucapnya.

Dirinya menegaskan, untuk menyelesaikan urusan lingkungan yang efektif adalah dengan pendekatan budaya.

“Gerakan hejo yang sudah berjalan yaitu di Bandung Raya, Indramayu sedang dirintis, Tasikmalaya dan sejumlah daerah di Jawa Barat termasuk sekarang sedang merintis gerakan hejo di Pangandaran,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Kusdiana mengatakan, dirinya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh pihak Gerakan Hejo.

Lanjut Kusdiana, wawasan yang disampaikan dari pihak Gerakan Hejo bukan hanya wawasan lingkungan secara konvensional saja tetapi dirinya melihat ada akselerasi dari sisi teknologi maupun inovasi.

“Saya kira itu merupakan jalan keluar, bagaimana Kabupaten Pangandaran ini bisa lebih maju tetapi tidak merusak lingkungan. Tinggal temen-temen di birokrasi bisa mengimplementasikannya dari Gerakan Hejo,” ujarnya.

Dirinya berharap Gerakan Hejo ini secara bertahap bisa dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran. ***

Continue Reading

BERITA

Semua Moda Transportasi di Pangandaran Beroperasi Besok

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Sejak 4 bulan belakangan ini saat Pandemi Covid-19, aktivitas kendaraan angkutan umum antar daerah dan provinsi lumpuh.

Namun pasca diakhirinya pemberlakuan PSBB di Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan pelonggaran untuk tiga kegiatan seperti pariwisata, tranportasi, dan pelaksanaan hajatan.

Dari hasil evaluasi new normal pada Senin, 29 Juni 2020 malam, Bupati mengeluarkan kebijakan untuk kegiatan wisata, transportasi umum dan pesta hajatan yang mulai berlaku Rabu, 1 Juli 2020 besok.

Menyikapi keputusan tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk Pangandaran, melakukan sosialisasi kepada para pemiliki PO Bis angkutan umum AKAP, AKDP dan angkutan pedesaan.

Kepala Koordinator Terminal Pangandaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dadan Hamdani mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan untuk protokol kesehatan ke tiap-tiap pool bus angkutan umum.

Sesuai anjuran dari Pemerintah Pangandaran, kita sosialisasikan tentang kewajiban pengadaan hand sanitizer, thermo gun, dan tempat cuci tangan.

“Hari ini kita lakukan sosialisasi dulu ke tiap-tiap pool bis angkutan umum yang ada di Kab Pangandaran,” ujar Dadan, Selasa, 30 Juni 2020.

Menurut Dadan, selama terminal Pangandaran ditutup saat Pandemi Covid-19, tranportasi bis AKAP dan AKDP hanya beroperasi untuk rute Banjarsari (Ciamis)-Bandung dan Jabotabek.

“Rencananya sore hari ini, armada angkutan umum AKAP dan AKDP rencananya akan dikerahkan ke terminal Pangandaran,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kab Pangandaran Trisno menyampaikan beberapa aturan protokol kesehatan untuk transportasi di Kabupaten Pangandaran.

Kata Trisno, untuk protokol kesehatan bagi penumpang yang berasal dari luar aglomerasi Jawa Barat harus menunjukkan hasil Rapid Test (non reaktif) dan penumpang pun diimbau mendapatkan tiket melalui daring atau online.

Selain itu, calon penumpang sebelum masuk ke terminal harus melalui cek suhu, pakai masker dan cuci tangan yang sudah tersedia.

“Bagi penumpang dengan suhu tubuh 38 derajat ke atas dan dinyatakan sakit tidak diijinkan berangkat dan meninggalkan terminal dan diarahkan ke rumah sakit rujukan,” ujarnya.***

Continue Reading

Facebook

Advertisement

Populer