Negara Malaysia mendukung upaya Indonesia lalu Laos selesaikan krisis Myanmar

Negara Tanah Melayu menggalang upaya Indonesia lalu Laos selesaikan krisis Myanmar

SEPUTARPANGANDARAN.COM, Kuala Lumpur – Menteri Luar Negeri Malaya Mohamad Hasan menyatakan dukungan kemudian kesediaan Malaya untuk bekerja identik dengan Indonesia kemudian Laos di menjamin kesinambungan upaya penyelesaian krisis di tempat Myanmar, kata Kementerian Luar Negeri  Malaysia di siaran pers dalam Putrajaya, Senin.

Kementerian itu juga menyebutkan bahwa Mohamad mendesak ASEAN agar melanjutkan upaya memfasilitasi solusi damai di krisis pada Myanmar dengan menciptakan kondisi  kondusif untuk mengadakan dialog lalu menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk semua pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN.

Pernyataan Mohamad itu disampaikan pada pertemuan rapat para menteri luar negeri ASEAN di tempat Luang Prabang, Laos.

Mohamad juga mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematuhi serta melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Mohamad menyambut baik prioritas Laos pada masa kepresidenannya yang mana fokus terhadap konektivitas dan juga ketahanan regional.

Ia juga menekankan pentingnya ASEAN melipatgandakan upaya melindungi kawasan dan juga ancaman eksternal yang dimaksud berdampak pada perdamaian, keamanan, kemudian stabilitas kawasan.

Baca juga:  Pj Heru Undang Apindo dan Kadin Bahas WFH saat KTT ASEAN 2023

Dia juga menggarisbawahi perlunya menguatkan sentralitas kemudian kesatuan ASEAN juga meyakinkan ASEAN memacu upaya memulai pembangunan arsitektur regional.

Mengenai krisis pada Jalur Gaza, Tanah Melayu mendesak agar kekerasan dihentikan serta gencatan senjata dilaksanakan secepatnya. 

Mohamad mengingatkan bahwa kekejaman yang digunakan terus-menerus dijalankan hanya sekali menambah penderitaan yang digunakan dihadapi rakyat Palestina selama lebih lanjut dari 75 tahun.

Mohamad juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan  disalurkan tanpa halangan untuk rakyat Palestina di tempat Gaza, selain menyambut baik putusan Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024 lalu.

Terkait Laut China Selatan, ia menyampaikan kekecewaan bahwa sikap ASEAN pada Laut China Selatan yang dimaksud bukan diperhitungkan di Dokumen Akhir KTT Aksi Non-Blok ke-19 yang diratifikasi di area Kampala, Uganda, pada 20 Januari 2024.

Ia juga menyatakan perlunya ASEAN menangani permasalahan Laut China Selatan dengan tepat.

© Antara