Merah Putih. dengan – Pemerintah diimbau tidak memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, karena konsumen kendaraan listrik adalah kelompok masyarakat yang mampu.
Sedangkan pengertian subsidi adalah pemberian bantuan kepada badan usaha dan keluarga untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.
Baca juga:
Korea Selatan bangun pabrik mobil listrik di Jawa Barat
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat menutup Sidang Paripurna ke-26 untuk Sidang V 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (13/06).
Mulyanto menemukan kejanggalan anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik pada APBN 2023 Kementerian Perindustrian. Menurutnya, pemerintah dan Komisi VII DPR RI tidak pernah membahas anggaran bersama.
Baca juga:
‘Pohon’ besi dengan kanopi panel surya akan menjadi charger mobil listrik
“Kami meminta pemerintah tertib dalam penganggaran. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, Pemerintah tidak boleh tiba-tiba menambah anggaran tambahan subsidi kendaraan listrik dalam APBN 2023 tanpa berdiskusi dengan panitia terkait. Ini tentu tidak transparan dan menyalahi fungsi anggaran DPR RI,” terang anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
Menurutnya, jika pemerintah terus mensubsidi pembelian kendaraan listrik yang merupakan barang mewah pribadi, tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Anggaran negara yang kecil dan terbatas harus diarahkan untuk subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Terutama diprioritaskan pada subsidi pupuk, subsidi energi, tarif KRL dan sebagainya,” ujarnya.
Baca juga:
Daftar tunggu mobil listrik Rolls-Royce mencapai 2 tahun
