MerahPutih.com – Kementerian Keuangan (Kemekeu) menjadi sorotan publik yang intens menyusul berbagai kasus yang menimpa lembaga negara ini.
Mulai dari kinerja pelayanan kepabeanan di bandara, dugaan hinaan oknum pejabat Kementerian Keuangan di media sosial, hingga dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang ditemukan Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) .
Baca juga
DPR meminta Sri Mulyani melakukan transformasi digital di Kementerian Keuangan
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Putri Annetta Komarudin mendorong transformasi pengawasan internal di kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani.
“Rangkaian kejadian ini tentunya seperti penghakiman Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani,” kata Puteri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/3).
Bahkan, kata Puteri, sebelumnya Kementerian Keuangan juga mendapat pujian karena dalam 2 (dua) tahun terakhir berhasil mencapai target pemungutan pajak.
“Sayangnya, capaian tersebut harus tergerus oleh tindakan oknum yang menyalahgunakan integritas, yang berdampak pada tergerusnya kepercayaan publik dan terhadap integritas Kementerian Keuangan sendiri”, ujarnya.
Baca juga
Kementerian Keuangan mengatakan implementasi PNBP akan lambat
Berkaca dari berbagai kejadian tersebut, Puteri menilai kinerja dan kualitas pengawasan internal Kementerian Keuangan perlu segera ditingkatkan. Kementerian Keuangan perlu segera menilai sistem untuk mengidentifikasi celah atau celah yang rawan penyalahgunaan.
“Sampai saat ini Kementerian Keuangan memiliki tiga lini pertahanan. Sistem inilah yang perlu digali, lapisan mana yang paling rentan terhadap penipuan. Baik dari lini pertama di tingkat atasan langsung, maupun lini kedua di tingkat Unit Kepatuhan Internal (UKI), atau lini ketiga di tingkat Inspektorat Jenderal,” jelas Puteri.
Kepala Bagian Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar juga mendorong upaya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan secara menyeluruh.
“Tidak hanya transformasi dari sisi organisasi, kelembagaan, proses bisnis dan infrastruktur. Namun juga penguatan dan pendisiplinan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM)”, tambahnya.
Dengan begitu, lanjut Puteri, pejabat Kementerian Keuangan akan terus menunjukkan kinerja positif dalam mengawasi keuangan negara.
“Karena bagaimanapun kredibilitas Kementerian Keuangan harus dikembalikan untuk mengembalikan kepercayaan publik,” pungkas Puteri. (Lb)
Baca juga
Kementerian Keuangan menjamin tidak ada larangan pengangkutan pakaian bekas di Bandara Soetta
