KPU Pangandaran Tegaskan Soal Kenaikan Honor Badan Adhoc Masih Wacana!

0
0 views
Seorang warga selesai melakukan pencoblosan surat suara dan sedang dibantu petugas KPPS mencelupkan jari ke tinta. (foto : istimewa)

PANGANDARAN, (SP) – KPU Kabupaten Pangandaran menegaskan, terkait kenaikan honor badan adhoc masih berupa wacana karena pihaknya belum menerima Surat edaran dari KPU RI dan Kementerian Keuangan.

Komisioner KPU Pangandaran, Maskuri Sudrajat mengatakan, untuk sementara honor badan Adhoc tetap mengacu pada standar penganggaran yang sudah ada.

Hingga saat ini, lanjut dia, edaran Kementerian Keuangan baru sampai ke pihak Bawaslu Pangandaran. “Jadi Bawaslu sudah menerima surat edaran mengenai kenaikan honor badan Ad Hoc, secara tidak langsung itu juga akan berlaku untuk KPU,” terangnya, melalui sambungan telepon, Selasa (10/9/2019)

Menurut dia, pihak Bawaslu juga sudah mengubah rancangan kebutuhan anggaran yang baru, terkait dengan kenaikan honor badan Ad Hoc tersebut.

“Selain honor badan Ad Hoc, pengadaan logistik juga menelan anggaran yang tidak sedikit. Namun tetap saja, yang paling berat itu membiayai badan Ad Hoc,” jelasnya.

Komisioner KPU Kabupaten Pangandaran Maskuri Sudrajat. (foto : Iwan/SP)

Maskuri juga menjelaskan, KPU Pangandaran telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah berkaitan dengan agenda tahapan pelaksanaan Pilkada 2020, yang mulai runing awal oktober 2019 nanti.

Menurutnya, kewajiban Pemda untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020, akan dapat dilihat dari ketersediaan anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara.

“KPU sebagai penyelenggara, sudah menyampaikan usulan ke pemerintah daerah aspek-aspek yang mesti disupport.

Oleh karena Pilkada adalah tugas dan tanggungjawab Pemda, maka KPU terus berkoordinasi secara teknis,” ungkapnya.

Usulan ini katanya akan dibahas di Pemkab Pangandaran, dan kemudian diputuskan oleh pihak DPRD. (*)

Silahkan berkomentar dengan santun dan bertanggung jawab