KPU Pangandaran Matangkan Persiapan Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan

0
53
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin.

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat koordinasi (rakor) Stake holder persiapan penerimaan berkas dukungan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran, di Aula KPU Pangandaran, Senin (17/2/2020)

Hal itu dilakukan untuk mematangkan persiapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan yang akan bersaing pada Pilkada Pangandaran September 2020 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin mengatakan, pihaknya akan selalu menggelar rakor bersama stakeholder dalam setiap tahapan.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Pangandaran menyosialisasikan tahapan dan jadwal penyerahan syarat dukungan ke bakal pasangan calon per seorangan yang selama ini sudah memberikan mandat operator, dan pernah berkonsultasi di Kantor KPU Pangandaran.

“Pada tanggal 7 Februari 2020, KPU telah menerima surat mandat LO (Liaison Officer) narahubung dari calon bupati dan wakil bupati Pangandaran akan maju dari jalur perseorangan yaitu pasangan Supratman dan Ardi Subarkah,” ujar Muhtadin.

Salah satu di antaranya adalah penyerahan syarat dukungan yang dimulai 19 Februari dan akan berakhir pada 23 Februari 2020 tepat pukul 24.00 WIB.

“Khusus hari terakhir yakni Minggu, 23 Februari ditutup pukul 24.00 WIB,” ujar Muhtadin.

Batas akhir penyerahan syarat dukungan tersebut bukan hanya dilihat dari kehadiran fisik bakal pasangan calon perseorangan dan tim pemenangan, tetapi juga batas akhir untuk berkas atau dokumen yang akan diserahkan.

Artinya, KPU mengharapkan tidak ada lagi dokumen dukungan yang menyusul setelah pukul 24.00 WIB tersebut.

Selain itu juga ditekankan kembali bahwa syarat dukungan minimal bagi Paslon Perseorangan di Kabupaten Pangandaran adalah sejumlah 27.211 dukungan.

“Jumlah dukungan itu harus tersebar sekurangnya pada 6 (enam) kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran,” terangnya.

Lanjut Muhtadin, untuk syarat pencalonan dan bakal calon perseorangan butuh proses yang panjang karena harus dimulai dengan penyerahan dukungan yang di lakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hingga pada rekapitulasi sampai pada pemutusan untuk para calon ke tahap selanjutnya.

Ia menerangkan, bagi calon perseorangan yang ingin maju dalam konstelasi Pilkada 2020 harus menyerahkan lima dokumen, yakni mandat, pakta integritas, dokumen B1 KWK Perseorangan, lalu dokumen B.1.1-KWK Perseorangan, dan terakhir Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi.

Muhtadin menjelaskan, dokumen B1 KWK Perseorangan adalah surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat keterangan.

“Kalau dokumen B.1.1-KWK Perseorangan itu rekapitulasi untuk kelurahan dan B.2 KWK Perseorangan adalah rekapitulasi tingkat kecamatan,” kata Muhtadin.

Ia menegaskan, apabila nantinya calon perseorangan yang berkasnya masih belum lengkap maka dapat memperbaikinya bila datangnya sepanjang tanggal 19 sampai 22 Februari 2020 maka dokumen yang diserahkan akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi.

“Mereka dapat menyerahkan kembali dokumen yang telah dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB,” katanya.

Bila nantinya dokumen yang diserahkan diluar dari batas waktu yang ditetapkan, KPU Pangandaran akan mengeluarkan dua dokumen. Pertama, tanda pengembalian dan yang kedua adalah berita acara DA.1 KWK Perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.

“Penyerahan dukungan syarat calon perseorangan ditutup pada tanggal 23 Februari 2020 pada pukul 24.00 WIB. Nanti selepas itu akan berlanjut ke tahapan pengecekan dukungan dan sebaran pada 19 sampai 26 Februari 2020, dan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan pada 27 Februari sampai 25 Maret.

Selanjutkan kata Muhtadin pada tanggal 27 Februari 2020 selama satu bulan kedepan masuk pada tahapan penelitian dan verifikasi.

“Kita bongkar lagi berkas model dukungan tadi, kita periksa apakah dukungan tersebut secara administrasi memenuhi syarat atau tidak. Misalnya KTP nya tidak berlaku atau belum elektronik dan bukan KTP Pangandaran,” ujarnya

Dia juga menjelaskan, apabila e-KTP nya masih Ciamis tetapi masih masuk dalam wilayah Kab. Pangandaran itu boleh menjadi syarat dukungan. “KTP ASN dan KTP TNI-Polri tidak boleh memberikan dukungan,” ujarnya.

Selanjutnya kata dia, apabila dari jumlah dukungan 27.211 KTP, yang hanya memenuhi syarat hanya 20.000 dan 7.211 nya dinyatakan KTP ASN, TNI-Polri maka yang 20.000 nya masuk ketahapan berikutnya, yaitu ke tahapan verifikasi faktual.

“Kita melalui petugas PPS memverifikasi langsung untuk mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang ada di dalam formuli Model B2 dan B1 KTP nya benar atau tidak orang tersebut mendukung, kita door to door langsung. Kalau tidak, kita buatkan surat pernyataan tidak mendukung, kalau iya kita anggap mendukung,” ujarnya. (*)

Silahkan berkomentar dengan santun dan bertanggung jawab