MerahPutih.com – Wakil Presiden KPK Alexander Marwata menegaskan partainya tidak bergantung atau terpengaruh opini publik dalam membasmi kasus korupsi.
Hal itu disampaikan Alexander menyusul hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut tren kepercayaan publik kepada KPK terus menurun sejak 2020.
Baca juga:
KPK yakin jelang Pemilu 2024 Serangan Fajar makin banyak
“Dari segi opini saya no comment. Entah opini publik yang menurun atau yang sudah jelas, kami akan terus berusaha melakukan yang terbaik, independen dan tidak terpengaruh oleh opini publik,” kata Alexander usai Pilkada Serentak 2024 dan Media Pemilu. Gathering’ di sebuah hotel di Jakarta, Senin.
Dia mengungkapkan, kepercayaan publik kepada KPK selama ini hanya terfokus pada operasi langsung (OTT) yang merupakan bagian dari penindakan. Padahal, KPK memiliki enam tugas pokok dan fungsi lain seperti mengambil langkah-langkah pencegahan korupsi; berkoordinasi dengan instansi lain untuk membasmi tindak pidana korupsi guna memantau gerak dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Kemudian awasi otoritas untuk membasmi korupsi; melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta mengangkat hakim dan memberikan putusan pidana.
Alexander juga menjelaskan bahwa sekitar 80% masyarakat mengetahui apa yang dilakukan KPK dari televisi. Jadi, dia paham jika KPK tidak melakukan OTT, opini publik akan berkurang.
“Hal ini tercermin di beberapa lembaga penelitian. KPK sudah lama tidak melakukan OTT, dianggap kami tidak bekerja. Padahal, ini hanya cara penindakan terhadap enam tugas pokok dan fungsi,” jelasnya . .
Sebelumnya pada Minggu (2/7), Lead Researcher Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan tren kepercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pulih sejak mulai menurun pada 2020.
Baca juga:
Kekalahan KPK tingkat kepercayaan 76 persen polisi, kado manis di hari ulang tahun Bhayangkara
Dalam indikator survei terbaru disebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi mencapai 75,7 persen. Angka ini terdiri dari 10 persen yang sangat percaya dan 65,7 persen yang sangat percaya.
“Jadi mohon maaf, data menunjukkan setelah revisi UU KPK kepercayaan publik justru menurun dan setelah itu KPK belum pulih sejak jatuh di tahun 2020,” ujar Burhanuddin.
Ia menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK pada tahun 2020 sudah mencapai 73,5%. Sedangkan tren kepercayaan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2019 selalu mencapai 80%.
“KPK memiliki kepercayaan yang lebih besar dari presiden pada 2014, 2015, dan 2018,” ujarnya.
Burhanuddin menyebut, jajak pendapat kepercayaan publik terhadap KPK pada 2021 malah turun, yakni hanya 65,1 persen. Sejak saat itu, lembaga antikorupsi ini tidak pernah melanggar 80% kepercayaan publik.
Baca juga:
KPK mengklaim dugaan korupsi Formula E masih dalam penyelidikan
