MerahPutih.com – Mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Pemuda Mahasiswa Riau Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini. Mereka menuntut KPK mengusut aset Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto.
“Setelah apa yang dilakukan Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto agar kehidupan mewah keluarganya menjadi lebih fleksibel, perlu kami sampaikan bahwa KPK RI memanggil SF Hariyanto dan memeriksa harta kekayaannya,” kata Koordinator Aksi Fatur di Gedung Merah dan KPK Putih, Jakarta Selatan, Kamis.
Baca juga:
Anggota Polri di Komisi Pemberantasan Korupsi Serukan Pembatalan Brigen Endar
Para pengunjuk rasa juga menuntut agar KPK membentuk tim khusus untuk menyelidiki Hariyanto dan mengatakan pajangan harta kekayaan keluarga Hariyanto menyinggung publik.
“Kami mendesak KPK RI menindak tegas kasus SF Hariyanto yang diduga tidak adil dan tidak pantas menjadi pejabat di Provinsi Riau karena melukai perasaan masyarakat di Provinsi Riau,” ujarnya.
Sementara itu, tuntutan terakhir yang disuarakan massa menuntut agar Hariyanto mengundurkan diri sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Sekda Riau SF Hariyanto hari ini menanggapi somasi KPK untuk memberikan klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN).
Baca juga:
KPK kembali memanggil anggota DPR Santoso terkait kasus Tanah Pulogebang
Hariyanto tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.35 WIB, namun tak banyak berkomentar soal kedatangannya dan memilih langsung menuju Lobi Gedung Merah Putih KPK. Ia kemudian masuk ke ruang pembekalan sekitar pukul 09.08 WIB.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto menjadi pusat perhatian warganet setelah video pesta ulang tahun mewah putrinya mencuat di sebuah hotel mewah.
Video pesta ultah putri sekretaris Riau ke-17 yang mewah itu diposting oleh akun Twitter @PartaiSocmed.
Istri RF Hariyanto ini pun menjadi sorotan netizen terkait koleksi tas mewahnya dan foto-foto liburannya ke luar negeri.
Hal ini mendorong KPK mengirimkan undangan klarifikasi LHKPN kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Lb)
Baca juga:
KPK Ultimatum Dito Mahendra
