Menteri Komunikasi dan juga Informatika () Budi Arie Setiadi menyebut penyebaran hoaks atau misinformasi mengalami tren peningkatan jelang . Namun, pakar mengajukan permohonan tak selama take-down alias putus akses.

Budi mengatakan per 18 September 2023 kemarin cuma sudah ada sekitar 152 hoaks mengenai pemilu.

“Di awal tahun 2023 terdapat kenaikan dari 51 isu hoaks pemilihan umum sepanjang tahun 2022. Per tanggal 18 September ini ditemukan lebih banyak dari 152 isu hoaks,” ujar Budi pada acara #YukPahamiPemilu bersama Google pada Jakarta, Rabu (20/9).

“Sehingga total isu hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1.471 isu hoaks,” imbuhnya.

Dengan peningkatan yang tersebut signifikan tersebut, Kominfo melakukan beberapa langkah penanganan baik mulai dari tingkat hulu hingga hilir.

Pada tingkat hulu, Kominfo melakukan peningkatan literasi kemudian kecakapan digital warga dalam respon hoaks melalui kampanye edukasi dan juga sosialisasi anti hoaks oleh gerakan nasional literasi digital.

Pada tingkat menengah, Kominfo melakukan penerbitan klarifikasi hoaks atau debunking bersama media digital.

“Kami juga melakukan takedown penghapusan konten hoaks terkait pilpres juga melakukan pemutusan akses situs yang digunakan mengandung hoaks pemilu,” tutur Budi.

Sementara pada tingkat hilir, Kominfo memberikan dukungan data kepada Bareskrim Polri untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pembuat dan juga penyebaran hoaks terkait pemilu.

Pemilu damai 2024 menjadi salah satu jadwal prioritas Menkominfo dalam 13 bulan sisa masa jabatannya.

Pasalnya, ruang digital menjadi salah satu media yang dimaksud menjadi kunci penyebaran informasi terkait pemilu. Terlebih jumlah keseluruhan pilpres berusia muda yang dimaksud lebih banyak dominan.

Budi menyebut generasi milenial serta Z mencakup sekitar 52 persen demografi pemilih pada pilpres 2024. Masyarakat di tempat generasi ini diketahui sebagai sangat terlibat di area internet dengan aktivitas di tempat media sosial mampu mencapai 6 jam sehari.

Lebih lanjut, Budi menyebut pihaknya miliki tiga strategi utama mengawal pilpres pada jaringan digital.

“Khusus sistem digital, kami akan melaksanakan tiga strategi utama yaitu memperkuat moderasi konten negatif, kampanye literasi digital bersama stakeholder strategis, lalu orkestrasi komunikasi umum pemilihan umum damai melalui media digital,” katanya.

‘Pemerintah bilang hoaks ya hoaks’

Kominfo sendiri punya riwayat miring dalam hal pernyataan terkait pemberantasan hoaks.

Dalam acara Mata Najwa, Oktober 2020, terdakwa korupsi proyek BAKTI Johnny G Plate, saat masih menjabat Menkominfo, menyatakan Pemerintah punya hak mencap hoaks.

“Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu (informasi) hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi?” cetus Johnny, Rabu (14/10/2020).

Pernyataannya itu menuai kritik kalangan rakyat sipil lantaran seolah menegaskan yang mana berhak mencap hoaks dan pemilik kebenaran hanya saja Pemerintah.

Pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia Firman Kurniawan menyarankan ada metode berjenjang yang digunakan melibatkan beberapa unsur rakyat untuk melakukan verifikasi haoks di Kominfo.

“Terhadap kecemasan adanya bias atau ketaknetralan pada kepentingan tertentu, dapat disusun metode yang tersebut berjenjang, melibatkan berbagai unsur masyarakat. Yang disebut sebagai hoaks sudah melalui proses verifikasi berbagai pihak,” tutur dia, kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/10/2022).

“Sehingga dapat mengecam tuduhan ketidaknetralan,” imbuhnya.

Siapa sekadar yang dimaksud dapat terlibat? Ia menyodorkan akademisi yang digunakan independen, LSM yang tersebut bergerak dalam bidang informasi, hingga beberapa jumlah media konvensional.

“Akan menjadi hal yg janggal ketika Kominfo men-take down suatu konten dikarenakan dianggap hoax, sementara oleh lembaga lainnya tidak,” pungkas Firman.

Sumber: CNN Indonesia