Connect with us

PARLEMEN

Ketua DPRD Pangandaran Ungkap Alasan Hewan Kurban Mesti Jantan

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 1 kambing.

Dari ke empat hewan kurban tersebut menurut Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin HMM, 1 ekor sapi merupakan hasil patungan anggota DPRD, 1 ekor sapi sumbangan dari Bank BJB, 1 ekor sapi patungan dirinya dan Sekwan Kab Pangandaran Drs. H. Yayat Kiswayat dan 1 ekor kambing sumbangan dari salahsatu pegawai di Sekretariat Dewan.

Saat menyaksikan penyembelihan hewan kurban, Asep mengungkapkan, bahwa masih ada masyarakat yang memilih sapi atau kambing betina untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan Idul Adha.

Padahal kata Asep dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban disarankan berjenis kelamin jantan.

“Tujuannya untuk mempertahankan populasi sapi,” ungkap Asep, Jumat, 31 Juli 2020.

Biasanya menurut dia, sapi betina yang sudah cukup umur untuk dikurbankan adalah sapi betina yang sudah produktif dan bisa dikembangbiakan.

“Maka kami menyarankan kepada dinas terkait maupun MUI untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar hewan kurban yang dipilih adalah hewan jantan untuk mempertahankan populasi,” pungkasnya. ***

Advertisement
Comments

PARLEMEN

Keren! DPRD Pangandaran Miliki Saung Artistik Produksi UKM

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat memiliki sebuah Gazebo atau saung artistik.

Saung yang memiliki nilai seni dan terbuat dari kayu itu terletak di lantai dua Gedung Anggota Dewan Kabupaten Pangandaran. Keartistikannya pun sangat tinggi.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, gagasan tersebut muncul pascadirinya sering melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Indonesia.

Dibuatnya saung artistik tersebut untuk meminimalisasi stigma yang terjadi, bahwa Gedung DPRD bangunan elit atau hanya untuk kalangan khusus saja.

“Gazebo ini salah satu bentuk loyalitas kepada rakyat. Supaya berkesan sebagai rumah rakyat, maka harus dipajang berbagai hasil karya warga Pangandaran,” kata Asep beberapa waktu lalu.

Saat ini, di Kabupaten Pangandaran tak sedikit produk hasil karya masyarakat. Mulai dari karya seni hingga makanan olahan yang diproduksi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah atau UKM.

“Pelaku UKM itu butuh motivasi dan pemasaran agar hasil karyanya berkelanjutan serta menjadi penopang ekonomi. Hasil karya seni bisa dipajang di saung artistik ini,” ujarnya.

Asep menyebutkan, untuk makanan olahan hasil pelaku usaha akan disediakan pojok UKM. Sedangkan karya seni bisa dipasang berdasarkan kebutuhan nilai seni yang artistik.

“Itu baru konsep awal. Kami berharap peluang dan gagasan ini dapat dimengerti oleh masyarakat, khususnya pengrajin kesenian, pelaku UKM dan penggiat lainnya,” sebutnya.

Dirinya mengajak kepada masyarakat untuk menggunakan produk lokal, agar terjadi peluang perputaran ekonomi yang sehat dan stabil.***

Continue Reading

PARLEMEN

Pemkab dan DPRD Pangandaran Sepakati Raperda APBD Pangandaran TA 2021 Menjadi Perda

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna penetapan persetujuan bersama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran Joane Irwan Suwarsa, S.IP.,M.Si, dalam laporanya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD serta PPAS tahun anggaran 2021 antara pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran dengan Bupati Pangandaran pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu.

“Dalam proses pengesahan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021, Badan Anggaran telah melakukan serangkaian kegiatan yang diawali dengan pembahasan oleh komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pada tanggal 8 sampai tanggal 12 september 2020, dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Dikatakanya, Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran bahwa prioritas pembangunan kabupaten pangandaran tahun 2021 adalah reformasi birokrasi, kualitas lingkungan hidup, kualitas infrastruktur dasar, pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata, penurunan resiko bencana, penguatan kearifan lokal, kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan, daya saing sumber daya manusia (SDM), peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, setelah melakukan pengkajian, penelitian serta penelaahan secara seksama dan cermat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, maka diperoleh hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, menyepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dengan ringkasan proyeksi APBD sebagai berikut :

Pendapatan Daerah baik sebelum maupun setelah pembahasan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp1.438.533.776.743,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Belanja daerah sebelum pembahasan sebesar Rp1.454.033.776.743,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Setelah pembahasan sebesar Rp1.452.033.776.743,00 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

“Penerimaan pembiayaan daerah baik sebelum maupun sesudah pembahasan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pengeluaran pembiayaan daerah sebelum pembahasan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) setelah pembahasan sebesar rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah),” jelasnya.

Lanjut Irwan, sementara pembiayaan netto sebelum pembahasan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) setelah pembahasan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan struktur APBD tahun anggaran 2021, pendapatan direncanakan sebesar Rp.1,438 triliun, belanja sebesar Rp.1,452 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.20 milyar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 6,5 milyar.

“Kita telah mengetahui, menelaah, membahas dan menyepakati bersama, bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2021 sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yang mengusung tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,” ungkapnya.

Dikatakanya, fokus pembangunan pada tahun 2021 diarahkan kepada pemulihan industri pariwisata dan investasi, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan bencana.

Substansi rancangan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021, difokuskan pada upaya menjawab isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perubahan tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2021.***

Continue Reading

PARLEMEN

DPRD Cirebon Belajar Pengelolaan Pariwisata di Pangandaran

Published

on

SEPUTARPANGANDARAN.COM – DPRD Kabupaten Pangandaran kembali menerima Kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Cirebon. Kunjungan tersebut diterima oleh Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran.

Adapun materi yang di konusltasikan adalah terkait Pengelolaan Pariwisata, karena di Kabupaten Cirebon sendiri, banyak wisata alam yang perlu dikembangkan supaya menjadi tambahan pendapatan asli daerah.

Kegiatan tersebut di laksanakan di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kab. Pangandaran dengan tetap menerapkan protocol kesehatan covid-19.

DPRD Cirebon menilai, Kabupaten Pangandaran dinilai berhasil dalam pengembangan sektor pariwisata.

Penilaian tersebut dilihat dari PAD Pangandaran dari sektor pariwisata yang meningkat secara signifikan.

Selain itu penataan kawasan wisata diberbagai destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran terus dilakukan, sehingga mengundang dan menjadi daya tarik wisatawan berkunjung.

Perluasan kawasan wisata juga menjadi sorotan, sehingga kunjungan wisatawan tidak bertumpu hanya pada satu destinasi, namun menyebar ke wilayah lain yang terus ditata dengan serius.***

Continue Reading

PARLEMEN

DPRD Kabupaten Pangandaran Bahas 4 Raperda sekaligus

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM – DPRD Kabupaten Pangandaran kembali menggelar rapat paripurna, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Pangandaran, Senin 7 September 2020.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menyampaikan dalam rapat paripurna ini, ada empat hal yang menjadi pembahasan.

Ke empat Bahasan tersebut antara lain adalah :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Kegiatan rapat paripurna kali ini, kata Asep, dilaksanakan pada malam hari pukul 19.00 WIB.

“Dalam kesempatan  ini ada Tiga Patipurna yang dilaksanakan yaitu Penjelasan Bupati, Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Bupati asat Pandangan Umum Fraksi-fraksi,” jelas Asep.***

Continue Reading

PARLEMEN

Raperda Perubahan APBD 2020 Pangandaran Diusulkan ke Gubernur

Published

on

By

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Rapat paripurna penetapan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) tahun 2020 telah digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran Senin, (31/8/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, tahapan proses penyusunan perubahan APBD 2020 telah dilaksanakan.

“Selanjutnya Raperda tersebut akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi dan kemudian akan ditetapkan bersama,” kata Asep.

Asep menambahkan, seperti yang diketahui bersama setelah ditelaah serta menyepakati bahwa perubahan APBD tahun 2020 mengalami kenaikan dalam angka.

“Belanja direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp1,39 Triliyun menjadi Rp1,88 Triliyun atau sebesar 35,37%,” kata Asep.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa kebutuhan belanja selama 2020 diantaranya masuknya bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp396,57 Miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp16,34 Miliar, penanganan Covid-19 lebih dari Rp81 Miliar.

“Dari sisi pendapatan juga mengalami kenaikan sebesar Rp556,15 Miliar dari semula Rp1,31 Triliyun pada APBD murni 2020 menjadi Rp1,87 Triliyun pada APBD perubahan atau naik sebesar Rp42,20,%,” tambahnya.

Kenaikan tersebut juga bersumber dari masuknya bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp396,57 Miliar, dana BOS 3,6 Miliar dan DID direncanakan naik sebesar 382,26 Miliar.

“Angka kenaikan tersebut memang sangat dinamis seiring dengan kondisi Covid-19 yang terjadi,” terang Asep.

Contoh bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, di APBD Jawa Barat murni 2020, kita mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp530 Miliar, namun diperjalanan ada kebijakan refocussing, sehingga kita mengalami penurunan.

Namun sisi lain, DID kita mengalami kenaikan dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2020 sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dijalankan Pemerintah Pusat.

“Penting untuk disampaikan, adanya tambahan kegiatan belanja modal dalam APBD perubahan bukan semata berdimensi mewujudkan pembangunan fisik,” tutur Asep.

Asep menjelaskan, beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur akan diarahkan ke pola padat karya sehingga memiliki multiplyer effect dalam mendongkrak kemampuan daya beli masyarakat.

“Semua angka yang tercantum dalam perubahan APBD 2020 bukan hanya semata angka namun bentuk tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pangandaran,” jelasnya.***

Continue Reading

Populer