Ketua DKPP Sebut Anggota Komisi II DPR Setuju Revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023

Ketua DKPP Sebut Anggota Komisi II DPR Setuju Revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023

SEPUTARPANGANDARAN.COM, JakartaKetua Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan umum atau DKPP Heddy Lugito, mengatakan semua anggota Komisi II DPR menyetujui revisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang mana mengatur syarat pencalonan capres kemudian cawapres.

“Hampir semua anggota Dewan menanyakan apakah KPU akan mengubah itu. Saya kira jawaban Pak Hasyim sudah jelas itu,” kata Heddy, saat dihubungi Tempo, pada Rabu, 1 November 2023.

Heddy menyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilihan umum yakni KPU, Badan Pengawas pilpres (Bawaslu), DKPP, serta Kementerian Dalam Negeri, memutuskan merevisi PKPU tersebut. Pengubahan itu akan disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perbaikan PKPU itu menyangkut Pasal 169 huruf q Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga disesuaikan dengan putusan MK yang mana diketok pada 16 Oktober lalu. Pasal itu mengatur syarat usia capres kemudian cawapres minimal 40 tahun atau kepala daerah yang mana sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum.

“Karena bangunan hukum kita putusan MK itu berlaku setelah diucapkan,” kata dia. DKPP, KPU, kemudian Bawaslu, kata dia, sebagai penyelenggara pemilihan umum yang digunakan bertugas menjalankan undang-undang. “Apa yang tersebut sudah menjadi peraturan dilaksanakan, seperti itulah.”

Baca juga:  Gibran, Eri, Hingga Bobby Sampaikan Rekomendasi Pemenangan Pileg dan Pilpres di 2024

KPU akan melaksanakan perubahan isi pasal itu, kata Heddy, persis keputusan MK. “Akhirnya semua, DPR, pemerintah, menyetujui,” ujarnya.

Heddy menuturkan bahwa rapat yang digunakan berlangsung pada Selasa malam, 31 Oktober 2023, itu mengkaji PKPU lalu Peraturan Bawaslu. Anggota Dewan dan juga peserta rapat dari sebagian lembaga itu bukan mengeksplorasi perihal norma dalam putusan MK. “Peraturan KPU itu menyesuaikan isi putusan MK.”

Heddy mengatakan Dewan mempertanyakan alasan KPU mengeluarkan surat dinas menindaklanjuti putusan MK. Namun, Heddy enggan menceritakan bagaimana jawaban yang mana disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. “Itu sudah dijawab Hasyim. Jangan saya yang mana jawab,” kata dia.
 
Sebelumnya, muncul berbagai pertanyaan terhadap sikap KPU mengeluarkan surat edaran kepada partai politik. Surat itu berisi penjelasan hasil putusan MK dan juga perintah menindaklanjuti putusan tersebut. Surat itu diterbitkan KPU sehari setelah MK mengeluarkan putusan hasil uji materil PKPU Pemilu, itu.

Sebelumnya, keputusan MK dianggap diwarnai konflik kepentingan. Muncul dugaan bahwa putusan itu bertujuan meloloskan Gibran Rakabuming Raka, keponakan Ketua MK Anwar Usman menjadi akan datang calon wapres untuk Prabowo.

Baca juga:  Lembaga Survei juga KPU Wajib Diaudit apabila PSI Melewati ke Senayan

Dugaan pelanggaran etik itu menyebabkan Anwar dilaporkan dan juga diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK.

Pilihan Editor: Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR juga Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

Sumber: tempo