SEPUTARPANGANDARAN.COM – Memimpin Kabupaten Pangandaran Hari sejak 17 Februari 2016, Jeje Wiradinata, langsung gerap cepat menggerakan aparatur dan seluruh sumberdaya yang ada untuk mempercepat pembangunan.
Kepemimpinan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata selama memimpin Kabupaten Pangandaran pada periode pertama dinilai berhasil merealisasikan visi dan misi yang sudah ditetapkan.
Dalam dokumen BAPPEDA Kabupaten Pangandaran, visi dan misi Kabupaten Pangandaran berdasarkan RPJMD 2016-2021 tertera Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia.
Selain itu RPJPD Kabupaten Pangandaran 2016-2025 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2016. Pada RPJPD 2016-2025 tersebut memiliki visi Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Termaju di Jawa Barat.
Adapun penunjang dalam merealisasikan visi dan misi tersebut tertera 6 poin prioritas diantaranya:
1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
2) Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
3) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
4) Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal;
5) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, dan ;
6) Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
Secara fakta, Jeje Wiradinata berhasil merealisasikan pembangunan sebagai bupati.
Keberhasilan Jeje Wiradinata terukur dalam susunan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang di sinkron juga dengan tema nasional dan tema Jawa Barat. “Kalau tema di tingkat nasional peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas,” kata Jeje.
Tema tersebut sejalan dengan salah satu variabel pada poin visi misi Kabupaten Pangandaran Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
“Selain tema nasional pun tema di Jawa Barat, Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik,” tambahnya.
Jika dikaitkan, antara tema di Jawa Barat dengan poin visi misi Kabupaten Pangandaran sudah sama yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani dan juga membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pada tahun 2020, Pangandaran sudah merealisasikan pencapaian RPJMD melalui oprasional RSUD Pandega, Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan pemerintahan menuju masyarakat Pangandaran sejahtera lahir batin,” terang Jeje.
Jeje menegaskan, kebijakan pembangunan memiliki dasar acuan yang jelas, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Daerah memiliki pedoman.
Periode kedua Kepemimpinan Jeje Wiradinata
Di periode kedua kepemimpinannya masa jabatan Jeje yang hanya 3,5 tahun tidak membuat dirinya patah semangat.
Seharusnya dia menjabat sampai 2026. Namun, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak memaksa masa kepemimpinannya berakhir pada tahun ini.
Meski periode kedua jabatannya singkat, Jeje Wiradinata mampu memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk membangun Pangandaran.
Menurut dia pemimpin harus memiliki kemampuan strong leadership dan smart execution. “Kepala daerah harus dapat menempatkan diri menjadi pemimpin kekinian dan dituntut dapat mengambil kebijakan dengan cepat dan benar,” ujarnya.
Jeje menyampaikan, kinerja yang telah dicapai yaitu kaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata serta indikator makro daerah.
Disampaikan juga berbagai kejadian yang menjadi hambatan finasial pemerintah daerah dalam pencapain target RPJMD yaitu penanganan Covid-19, Regulasi dari Pemerintah Pusat berupa pemotongan transfer daerah DAU, refocusing angggaran, DAU yang diarahkan (special grant), penurunan PAD dan Pilkada serentak yang menyebabkan pemangkasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sehingga harus ada akselerasi pencapain target RPJMD.
Dengan kondisi seperti itu, lanjut Jeje, jika Pemerintah Daerah tidak melakukan langkah alternatif dan strategis, maka akan terjadi pergerakan ekonomi yang sangat lambat dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi menurun atau mengalami tren pertumbuhan yang nagatif, karena laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran sangat ditentukan oleh besarnya belanja APBD.
Oleh karena itu, pada periode tahun anggaran 2021 hingga 2023, langkah strateegis yang dilakukan untuk mencapai pendapatan optimal, kegiatan tetap berjalan dan target tercapai, adalah tetap berjalannya pembangunan dengan skala prioritas pertama yaitu pergerakan ekonomi tetap berjalan, pemerataan pembangunan tercapai dan target RPJMD tahun 2021-2026 dapat tercapai.
Sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program Portofolio yang menjadikan solusi dalam upaya penyehatan finansial Pemerintah Kabupaten Pangandaran supaya roda pergerakan perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan lancar dan kondusif.
Pola protopolio ini akan menjadikan APBD semakin sehat dan program-program kegiatan yang sebelumnya menjadi program unggulan akan berjalan kembali, diantaranya adalah :
a. Pangandaran Hebat (Akses Pendidikan Mudah Dan Bermutu)
b. Pendidikan Karakter (Ajengan Masuk Sekolah & Pangandaran Mengaji)
c. Program UHC Terjaga Dan Terjamin (Jaminan Kesehatan)
d. Program Penguatan Desa Berjalan (Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Ekonomi Pedesaan, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Rt/Rw, Linmaspembiayaan Tenaga
e. Penunjang Kegiatan Pemda (Yang Sekarang Disebut Honorer Dll.)
f. Program Pengangkatan SDM Yang Diperlukan Dapat Berjalan (Rekrutmen PPPK, Rekrutmen ASN)
g. Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan
h. Bagi Hasil Ke Desa Bisa Berjalan Kembali.
Dampak yang terjadi terhadap keberhasilan pembangunan dapat dilihat melalui indeks keberhasilan yang mencakup Indeks kinerja daerah pada bidang pendidikan sebesar 91,38 di atas rata-rata nasional sebesar 87,46, bidang kesehatan sebesar 92,17 di atas rata-rata nasional sebesar 89,76, dan indeks kinerja pekerjaan umum sebesar 86,26 dengan rata-rata nasional sebesar 80,34 (Kemenkeu RI).
Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status Desa Mandiri dari tahun 2021 sebesar 15,81% dan pada tahun 2023 mencapai 100%. Sedangkan realisasi belanja pembangunan infrastruktur desa dari APBD semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp.2,22 miliar, pada tahun 2021 sebesar Rp.11,6 miliar, hingga tahun 2022 telah mencapai Rp.40,91 miliar. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari tahun 2022 sebesar 70,21 menjadi 70,57 pada tahun 2023.
Sedangkan untuk Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE), pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 terjadi, nilai LPE mengalami penurunan hingga minus pada hampir setiap Kab/Kota di Jawa Barat, dan jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kab. Pangandaran menempati peringkat kedua daerah dengan penurunan LPE terendah setelah Kota Banjar.
Kemudian pada tahun 2021 mulai terjadi kenaikan menjadi 3,67, dan pertumbuhannya terus meningkat hingga 5,03 pada tahun 2022, sekaligus memiliki nilai pertumbuhan yang tertinggi diantara daerah sekitarnya seperti Kab.Ciamis, Kab/Kota Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, Subang dan Indramayu.
Untuk indikator kemiskinan, resentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 9.65% atau sebanyak 39.070 orang pada tahun 2021 menjadi 9,32% atau sebanyak 37.910 orang pada tahun 2022.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Kab.Pangandaran juga menempati tingkat terendah se-Jawa Barat pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,56 dari sebesar 3,25 pada tahun 2021.
“Bahkan program kegiatan tersebut banyak yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi,” tambahnya.***
