Connect with us

PARLEMEN

Keren! DPRD Pangandaran Miliki Saung Artistik Produksi UKM

Dipublikasikan

pada

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat memiliki sebuah Gazebo atau saung artistik.

Saung yang memiliki nilai seni dan terbuat dari kayu itu terletak di lantai dua Gedung Anggota Dewan Kabupaten Pangandaran. Keartistikannya pun sangat tinggi.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, gagasan tersebut muncul pascadirinya sering melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Indonesia.

Dibuatnya saung artistik tersebut untuk meminimalisasi stigma yang terjadi, bahwa Gedung DPRD bangunan elit atau hanya untuk kalangan khusus saja.

“Gazebo ini salah satu bentuk loyalitas kepada rakyat. Supaya berkesan sebagai rumah rakyat, maka harus dipajang berbagai hasil karya warga Pangandaran,” kata Asep beberapa waktu lalu.

Saat ini, di Kabupaten Pangandaran tak sedikit produk hasil karya masyarakat. Mulai dari karya seni hingga makanan olahan yang diproduksi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah atau UKM.

“Pelaku UKM itu butuh motivasi dan pemasaran agar hasil karyanya berkelanjutan serta menjadi penopang ekonomi. Hasil karya seni bisa dipajang di saung artistik ini,” ujarnya.

Asep menyebutkan, untuk makanan olahan hasil pelaku usaha akan disediakan pojok UKM. Sedangkan karya seni bisa dipasang berdasarkan kebutuhan nilai seni yang artistik.

“Itu baru konsep awal. Kami berharap peluang dan gagasan ini dapat dimengerti oleh masyarakat, khususnya pengrajin kesenian, pelaku UKM dan penggiat lainnya,” sebutnya.

Dirinya mengajak kepada masyarakat untuk menggunakan produk lokal, agar terjadi peluang perputaran ekonomi yang sehat dan stabil.***

Advertisement
Comments

BERITA

Penyempurnaan APBD Pangandaran 2021 Selesai Dibahas

Dipublikasikan

pada

Oleh

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2021 serta penjabarannya telah dibahas DPRD Kabupaten Pangandaran.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin, H.M.M. mengatakan, hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat harus ada penyempurnaan Raperda APBD 2021 dan penjabarannya.

“Kami dari DPRD sudah minta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menyampaikan hasil tanggapan dari evaluasi Gubernur Jawa Barat terkait Raperda tersebut,” katanya.

Sekretaris Daerah Pangandaran juga telah memaparkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat. Bahwa dalam menyusun Raperda APBD 2021, Pemkab harus konsisten, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

Selain itu, Pemkab telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung tujuh prioritas pembangunan nasional. Dan 10 prioritas pembangunan Provinsi di tahun 2021.

Untuk pendapatan daerah dalam APBD 2021 sebesar Rp1.4 triliun. Begitu juga dengan belanja daerah Rp1.4 triliun,” ujarnya.

Kemudian, target penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp20 miliar harus didasarkan perhitungan yang cermat.

“Selain itu juga rasionalisasi anggaran tahun 2020, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2021 yang tidak dapat tercapainya Silpa yang direncanakan,” tuturnya.

Ia menyebutkan, penyediaan alokasi anggaran untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp6.5 miliar dengan rincian seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan BUMD.

“Dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran, berkenaan dengan telah ditetapkan dalam Perda,” sebutnya.***

Lanjutkan membaca

PARLEMEN

Reses Ketua DRPD Pangandaran, Serap Aspirasi Penderes Kelapa

Dipublikasikan

pada

Oleh

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Di tengah pandemi Covid-19, DPRD Kabupaten pangandaran tetap melakukan Reses di akhir tahun. Salah satunya di aula Desa Emplak Kecamatan Kalipucang, Jumat (27/11/2020).

Reses tahun ini tentunya sangat berbeda dengan tahun tahun kebelakang, dengan dibatasinya jumlah warga yang hadir dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin mengatakan, pelaksanaan reses menjadi satu kewajiban setiap anggota DPRD untuk mengetahui dan menerima aspirasi masyarakat, sehingga dalam menyusun pembangunan daerah bisa menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen Masyarakat.

Asep berharap aspirasi warga dapat dikawal dan direalisasikan. Karena memang setiap aspirasi masyarakat menjadi satu kebutuhan prioritas masyarakat.

“Mudah-mudahan harapan masyarakat bisa terealisasi. Inilah fungsi reses, suatu kegiatan DPRD di luar persidangan dengan berkunjung ke daerah dapilnya masing masing untuk menampung apa yang menjadi harapan masyarakat,” terangnya.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah persoalan penderes kelapa. Menurutnya, Pemerintah harus hadir agar produksi gula kelapa ke depan betul-betul menjadi produk unggulan Kabupaten Pangandaran.

“Pemerintah daerah harus betul-betul serius berpikir dan memiliki langkah-langkah stategis agar secara kwantitas dan kualitas meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penderes kelapa,” tegas Asep.***

Lanjutkan membaca

PARLEMEN

DPRD Bahas Penyempurnaan Raperda dan Penjabaran APBD tahun 2021

Dipublikasikan

pada

Oleh

SEPUTARPANGANDARAN.COM – DPRD Kabupaten Pangandaran membahas penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2021 dan penjabaran APBD tahun 2021.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan bahwa perlu ada penyesuaian dengan evaluasi gubernur Jawa Barat.”Untuk itu kita minta ke TAPD untuk menyampaikan hasil tanggapan dari evaluasi guberur Jawa Barat terkait Raperda tersebut,” katanya, Minggu (15/11).

Menurut Asep, Sekda Pangandaran Kusdiana telah memaparkan bahwa hasil evaluasi gubernur tersebut menyebutkan bahwa dalam menyusun Raperda APBD tahun 2021 Pemkab Pangandaran harus konsisten, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD,” katanya.

Selain itu Pemkab Pangandaran telah mengalokasikan anggaran belanja daerah, dalam mendukung tujuh prioritas pembangunan nasional dan 10 prioritas pembangunan provinsi tahun 2021.

“Untuk pendapatan daerah dalam APBD 2021 Rp 1,4 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 1,4 triliun,” ungkapnya.

Terhadap target penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp 20 Miliar, harus didasarkan perhitungan yang cermat.

“Dan rasionalisasi anggaran tahun 2020, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2021, yang tidak dapat tercapainya Silpa yang direncanakan,” ujarnya.

Terhadap penyediaan alokasi anggaran untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp 6,5 miliar, dengan rincian seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan BUMD.

“Dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran, berkenaan dengan telah ditetapkan dalam Perda,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I Solihudin mengatakan bahwa dalam evaluasi gubernur tersebut sudah cukup jelas mengenai poin-poin tersebut, ada beberapa yang perlu disikapi terutama menganai P3K, terutama soal anggaran untuk gaji merka.”Apakah gaji untuk P3K ini sudah diakomodir?,” ucapnya.

Solihudin meminta kejelasan kepada Pemkab Pangandaran, mengenai nasib P3K ini, terkait kapan akan diberikan SK-nya.

“Ini juga harus jelas, karena gaji mereka akan ditanggung APBD,” jelasnya.

Lanjutkan membaca

BERITA

Anggota DPR RI M Nurdin Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pangandaran

Dipublikasikan

pada

Oleh

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Anggota DPR/MPR RI H  Muhammad Nurdin MM menggelar sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Rabu 18 November 2020.

Kegiatan dihadiri pula sejumlah anggota DPRD Pangandaran Fraksi PDI Perjuangan, Kepala Desa dan ratusan masyarakat desa setempat.

Pada sosialisasi empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu, Nurdin tidak hadir secara langsung sebagai narasumber, namun mengikuti secara virtual. Sementara materi sosialisasi disampaikan oleh tenaga ahli DPR RI Komisi III Sutrisno SH.

“Ini kewajiban kita kepada warga Pangandaran. Mereka harus memahami empat pilar kebangsaan ini karena jangan sampai ideologi Pancasila diubah,” ujar Sutrisno.

Dikatakan, MPR RI sebagai lembaga negara terus berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut. Salah satunya dengan terus mensosialisasikan empat Pilar MPR RI.

“Keempat Pilar tersebut Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NKRI 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terkait landasan fundamental negara Indonesia, sehingga masyarakat tetap memiliki ketahanan ideologis yang kuat.

“Untuk refresh kembali pemahaman masyarakat tentang dasar negara,” kata Sutrisno.

Sementara sebelumnya Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ucup Supriatna menyatakan apresiasi atas kegiatan tersebut. Ucup mengatakan sosialisasi empat pilar dipandang penting mengingat fenomena akhir-akhir ini dimana muncul gejala disintegrasi bangsa, diantaranya dalam bentuk gerakan politik identitas.

“Semua pihak punya kewajiban untuk menjaga empat pilar kebangsaan ini. Mari kita laksanakan sesuai tugas dan peranan masing-masing,” kata Ucup.*

Lanjutkan membaca

PARLEMEN

Pemkab dan DPRD Pangandaran Sepakati Raperda APBD Pangandaran TA 2021 Menjadi Perda

Dipublikasikan

pada

Oleh

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna penetapan persetujuan bersama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran Joane Irwan Suwarsa, S.IP.,M.Si, dalam laporanya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD serta PPAS tahun anggaran 2021 antara pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran dengan Bupati Pangandaran pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu.

“Dalam proses pengesahan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021, Badan Anggaran telah melakukan serangkaian kegiatan yang diawali dengan pembahasan oleh komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pada tanggal 8 sampai tanggal 12 september 2020, dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Dikatakanya, Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran bahwa prioritas pembangunan kabupaten pangandaran tahun 2021 adalah reformasi birokrasi, kualitas lingkungan hidup, kualitas infrastruktur dasar, pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata, penurunan resiko bencana, penguatan kearifan lokal, kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan, daya saing sumber daya manusia (SDM), peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, setelah melakukan pengkajian, penelitian serta penelaahan secara seksama dan cermat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, maka diperoleh hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, menyepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dengan ringkasan proyeksi APBD sebagai berikut :

Pendapatan Daerah baik sebelum maupun setelah pembahasan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp1.438.533.776.743,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Belanja daerah sebelum pembahasan sebesar Rp1.454.033.776.743,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Setelah pembahasan sebesar Rp1.452.033.776.743,00 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

“Penerimaan pembiayaan daerah baik sebelum maupun sesudah pembahasan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pengeluaran pembiayaan daerah sebelum pembahasan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) setelah pembahasan sebesar rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah),” jelasnya.

Lanjut Irwan, sementara pembiayaan netto sebelum pembahasan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) setelah pembahasan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan struktur APBD tahun anggaran 2021, pendapatan direncanakan sebesar Rp.1,438 triliun, belanja sebesar Rp.1,452 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.20 milyar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 6,5 milyar.

“Kita telah mengetahui, menelaah, membahas dan menyepakati bersama, bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2021 sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yang mengusung tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,” ungkapnya.

Dikatakanya, fokus pembangunan pada tahun 2021 diarahkan kepada pemulihan industri pariwisata dan investasi, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan bencana.

Substansi rancangan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021, difokuskan pada upaya menjawab isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perubahan tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2021.***

Lanjutkan membaca

Populer