MerahPutih.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong keempat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk menggunakan alokasi anggaran yang disediakan untuk percepatan pembangunan.

Demikian disampaikan Wempi kepada tim media usai Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten di Dataran Tinggi Papua di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (24/3).

Baca juga

Bamsoet minta pemerintah tingkatkan kekuatan TNI/Polri di Papua

“Karena tujuan kita berada di masa transisi penyelenggaraan pemerintahan, tujuannya adalah membangun praspem (infrastruktur pemerintah),” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Wempi, pada prinsipnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada empat daerah otonomi baru yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di setiap provinsi, baik Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Lebih lanjut Wempi menjelaskan, selain membangun praspem, empat DOB di Papua juga bertanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, baik pada 14 Februari maupun 27 November 2024. daerah yang juga akan menggelar Pilkada Serentak 2024.

“Oleh karena itu, ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab Pjs. (akting),” ujarnya.

Baca juga

Jokowi membuka pusat kreatifitas pemuda dan penanaman jagung di Papua

Wempi berharap kehadirannya dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dengan demikian, pilkada di daerah dapat berjalan sesuai harapan.

Di sisi lain, tambah Wempi, Kemendagri terus memastikan keberlangsungan pelayanan publik di wilayah Papua. Ia menegaskan, konflik bukanlah alasan untuk mengabaikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Jadi kami ingin memastikan bahwa Pelaksana Tugas. Penertiban yang kami dorong dilakukan, akomodatif sekaligus mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di masa transisi hingga pemilihan bupati terakhir di setiap DOB,” ujarnya. (Lb)

Baca juga

Jokowi mengatakan telah mengucurkan ribuan triliun rupiah ke Papua



Source link