Kejanggalan Harta Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Sudah Berlangsung Lama

Redaksi

1 Maret 2023 02:18

MerahPutih.com – Harta kekayaan Kepala Seksi Umum Kanwil II Jakarta Selatan, Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang tidak aktif, menjadi sorotan publik.

Kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan seiring dengan kasus pencabulan yang dilakukan putranya, Mario Dandy Satriyo, terhadap David Latumahina atau David Ozora.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, penyimpangan aset Rafael Alun Trisambodo sudah berlangsung lama.

Baca juga:

Korban kekerasan anak Pegawai pajak menderita trauma kepala

Menurut dia, PPATK juga melayangkan surat kepada KPK terkait dugaan pencucian uang dan proses pengambilan aset secara tidak sah oleh Rafael Alun.

“Terkait dengan itu tentunya masalah harta kekayaan yang tidak sesuai dengan job profile yang bersangkutan dan sudah ada sejak tahun 2012,” kata Mahfud MD kepada wartawan usai menjenguk David Latumahina di RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/ 2).

Mahfud mengatakan, pengaduan ketidakberesan harta kekayaan Rafael Alun saat itu tidak ditindaklanjuti karena dianggap bukan kasus prioritas.

Mahfud mengaku sudah menghubungi KPK untuk membuka kembali kejanggalan Rafael yang sudah ada sejak 2012.

Mahfud juga meminta KPK menelusuri aset Rafael Alun, termasuk sumber kekayaannya.

Dia menegaskan, aksi ini bukan karena kebencian atau balas dendam, tapi sebagai upaya penegakan hukum.

Baca juga:

Perilaku keluarga dan pengawas merusak rasa keadilan masyarakat

Mahfud mengatakan, kasus ini juga untuk mengingatkan masyarakat agar mengurangi gaya hidup hedonisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kami ingin mematuhi hukum dan mengedukasi masyarakat agar tidak hedonis, boros dan memanfaatkan peluang,” ujarnya.

Namun, Mahfud MD menjelaskan bahwa harta karun aneh terkait Raphael ini masih dalam kecurigaan.

Untuk itu, Mahfud mengimbau semua pihak termasuk KPK bertindak profesional.

“Kami tegaskan sekarang kecurigaan itu berlanjut dan KPK akan mengkaji besok kalau kecurigaan itu perlu dilanjutkan, kecurigaan itu kita lihat nanti kenapa harus profesional dan harus profesional”, pungkasnya. (Knu)