Kejagung Hentikan Penuntutan 3.121 Perkara

MerahPutih.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan proses peradilan restoratif lebih dari 3.000 kasus. Jumlah ini bersifat kumulatif hingga 11 Juli 2023.

“Sampai dengan 11 Juli 2023, penuntutan terhadap 3.121 perkara berdasarkan keadilan dihentikan sejak diterbitkannya Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 oleh Kementerian Umum Republik Indonesia tentang penutupan proses berdasarkan keadilan restoratif,” kata Kapuspenkum Jaksa Agung Ketut Sumedana kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Baca juga:

Airlangga akan diperiksa Kejaksaan Agung Erwin Aksa: Risiko Pejabat

Keadilan restoratif dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung melalui penerbitan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penutupan Persidangan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada 22 Juli 2020.

Peraturan tersebut bertujuan untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum substantif dan hukum formal yang belum mengatur penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

Jumlah kasus yang telah diterapkan pada keadilan restoratif sejak Surat Perintah Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif terus meningkat.

Sebelumnya, per 3 Mei 2023, Kejagung telah menghentikan sedikitnya 2.654 kasus dengan pendekatan keadilan restoratif.

Baca juga:  Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Ponpes Al-Zaytun

Kini jumlahnya meningkat menjadi 11 Juli dan jumlah kasus yang terganggu bertambah menjadi 3.121.

Ketut mengatakan, konsep restorative justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang hanya ditujukan untuk pelaku kejahatan anak; dan Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif, yang ditujukan untuk pelanggar dewasa.

Baca juga:

Jaksa Agung Panggil Airlangga Hartarto terkait Kasus Korupsi CPO

Kedua peraturan tersebut menjadi tolak ukur penerapan restorative justice sebagai pendekatan modern dalam penyelesaian perkara pidana.

Melalui Peraturan Jaksa Agung Republik ini, penerapan restorative justice dinilai dapat menjangkau segala usia.

Lebih lanjut, peraturan restorative justice ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para jaksa sebagai penangan perkara pidana.

“Apalagi jika melihat realitas hukum, masih banyak masyarakat kecil dan kurang mampu yang kesulitan mengakses keadilan hukum”, jelasnya.

Kejaksaan Agung akan menghadirkan keadilan hukum yang membawa manfaat sekaligus kepastian hukum bagi semua pihak berdasarkan hati nurani.

“Agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana dapat diselesaikan secara memadai guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan antara para pihak dan sekaligus memulihkan kondisi sosial di masyarakat”, pungkasnya. (Knu)

Baca juga:

Rumor yang beredar soal mundurnya Jaksa Agung, begini tanggapan Kejaksaan Agung



Source link