SEPUTARPANGANDARAN.COM – Adu gagasan dan konsep mewarnai masa kampanye Pilkada Pangandaran 2020. Kedua pasangan calon meluncurkan program pelayanan masyarakat dalam bentuk kartu.
Pasangan Jeje Wiradinata – Ujang Endin Indrawan meluncurkan kartu Pangandaran Juara (KPJ) sementara seterunya pasangan Adang Hadari – Supratman meluncurkan program kartu Aman.
Secara umum prinsip program itu memiliki kesamaan, sama-sama kartu penanda yang menjanjikan kemudahan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
Namun jika diselami lebih dalam terdapat perbedaan signifikan diantara kedua kartu Pangandaran Juara dan kartu Aman, terutama dalam sektor pengembangan ekonomi masyarakat.
“Pada program kartu Pangandaran Juara wirausaha, kami titik beratkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usahanya,” kata Calon Bupati Jeje Wiradinata, Senin (9/11/2020).
Jeje menjelaskan kartu Pangandaran Juara wirausaha memiliki batas bawah atau batas minimal nilai bantuan sekitar Rp 7,5 juta.
“Jadi misalnya pelaku usaha mikro seperti pedagang pecel keliling. Kalau hanya diberi bantuan uang tunai atau katakanlah modal usaha Rp 1 juta, itu tidak akan memberikan dampak signifikan. Tidak akan terjadi peningkatan kapasitas usaha,” kata Jeje.
Melalui kartu Pangandaran Juara wirausaha pedagang pecel tersebut, papar Jeje, selain diberi tambahan modal usaha juga akan diberi sarana penunjang kegiatan usaha. Bentuknya bisa diberi sepeda yang telah dimodifikasi untuk berjualan.
“Yang sebelumnya berdagang keliling memakai nampan, nanti akan berkeliling dengan sepeda khusus. Dengan begitu jangkauan usahanya lebih luas dan dia bisa meningkatkan kapasitas usahanya. Omzetnya naik. Nah itu baru namanya pemberdayaan serta peningkatakan kapasitas usaha,” kata Jeje.
Hal serupa juga berlaku untuk kegiatan usaha lainnya dengan “treatment” yang disesuaikan. Misalnya untuk sektor pertanian, targetnya adalah petani padi bisa menghasilkan beras premium.
Disitulah Kartu Pangandaran Juara Pertanian hadir dengan memberikan bantuan benih, pupuk dan penerapan teknologi, sehingga hasil panen padi bisa menghasilkan beras kualitas premium, otomatis penghasilan petani pun bertambah.
“Jadi secara umum kita ingin mendorong pelaku usaha kecil naik menjadi kelas menengah. Yang menengah bisa menjadi kelas besar. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usahanya,” kata Jeje.
Jeje juga mencontohkan persoalan yang tengah dihadapi oleh perajin bata merah. Dimana kegiatan usaha mereka kini tengah terancam oleh adanya bata ringan berukuran besar.
“Apakah masalah mereka selesai kalau kita bantu dengan bantuan Rp 1 juta atau bahkan Rp 10 juta? Pasti tidak. Nah langkah yang akan kita ambil adalah dengan memberikan bantuan yang efektif dan tepat sasaran. Misalnya memberi mesin pengolah tanah agar produk yang mereka hasilkan bisa bersaing di pasaran. Atau kalau perlu, mereka kita latih dan fasilitasi agar bisa membuat bata ringan. Jadi “treatment”nya berbeda-beda, disesuaikan. Tak cukup hanya diberi uang lalu tak berbekas. Orientasi para pelaku usaha Juara itu harus fokus kepada peningkatan kapasitas dan kualitas produk atau layanan,” kata Jeje.
Itulah sebabnya, jika dikonversi kepada nilai uang batas minimal bantuan yang diberikan oleh Juara berada di kisaran angka Rp 7,5 juta sampai puluhan juta rupiah.
Mengenai kemampuan fiskal APBD Pangandaran terkait dengan potensinya besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai rencana program tersebut, Jeje menegaskan bukan menjadi masalah. APBD Pangandaran masih mumpuni untuk membiayai rencana program tersebut.
“APBD itu hakikatnya untuk rakyat. Ya Bupati harus bisa mengondisikan alokasi anggarannya, karena program ini untuk rakyat. Prinsip saya selama kemarin menjabat sebagai Bupati, selalu berusaha mengarahkan agar APBD ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Silahkan cek postur APBD Pangandaran beberapa tahun terakhir. Porsi kepentingan rakyat selalu lebih besar,” kata Jeje.***
