Jurus Utang Dedi Mulyadi: Tambal Lubang Fiskal demi Ambisi Infrastruktur
BANDUNG, SPC – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memilih langkah pragmatis di tengah menyusutnya ruang fiskal provinsi. Demi menjaga ritme pembangunan infrastruktur tetap berjalan, orang nomor satu di Jawa Barat ini resmi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).
Langkah “gali lubang” ini diambil menyusul anjloknya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah pada tahun 2026. Angkanya tak main-main: Jawa Barat kehilangan potensi belanja hingga Rp 2,458 triliun.
”Jujur saja, tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 26 Februari 2026.
Syarat Ketat: Lunas Sebelum Lengser
Sadar akan beban bunga dan pokok yang bakal menghantui APBD, Dedi mematok syarat ketat. Ia menegaskan bahwa utang tersebut harus lunas sebelum masa jabatannya berakhir pada 2030. Ia tak ingin meninggalkan “warisan” utang bagi gubernur selanjutnya.
”Hanya berlaku selama saya memimpin. Tidak boleh lebih,” tegas Dedi.
Dana segar hasil pinjaman tersebut nantinya akan disuntikkan ke proyek-proyek strategis yang dianggap mendesak untuk mengurai kemacetan kronis. Dua proyek mercusuar yang disebut adalah pembangunan underpass di Kota Cimahi serta jembatan layang (flyover).
”Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Nanti Cimahi tidak macet lagi,” katanya menambahkan.
Siasat Padalarang: Tukar Guling Peran Swasta
Selain mengandalkan utang, Dedi mencoba skema kreatif dalam proyek jalan baru di kawasan Padalarang. Jalur strategis yang akan menghubungkan Terminal Whoosh, melingkar ke Kota Baru Parahyangan, hingga Cipatat ini, diharapkan mampu memecah kepadatan di gerbang barat Bandung.
Menariknya, Pemprov Jabar hanya akan turun tangan dalam urusan pembebasan lahan yang dijadwalkan mulai April 2026. Sementara untuk biaya konstruksi, Dedi melempar bola ke tangan swasta, yakni pengembang Kota Baru Parahyangan.
”Jadi saya tidak mengeluarkan lagi biaya untuk pembangunannya,” ucapnya, merujuk pada skema efisiensi anggaran di tengah cekaknya kas daerah.
DPRD Beri Lampu Hijau?
Rencana manuver finansial ini rupanya sudah sampai ke meja legislatif. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengonfirmasi bahwa surat pengajuan pinjaman dari gubernur telah diterima oleh dewan.
”Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD. Kemungkinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pinjaman daerah untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur,” kata Iswara.
Meski surat sudah diterima, DPRD masih akan mengkaji mekanisme dan kemampuan bayar provinsi agar pinjaman ini tidak mengganggu stabilitas fiskal Jawa Barat dalam jangka panjang. Kini, publik menunggu apakah ambisi infrastruktur Dedi Mulyadi melalui jalur utang ini benar-benar menjadi solusi kemacetan atau justru menjadi beban baru bagi pos belanja daerah.
