SEPUTARPANGANDARAN.COM, JAKARTA. Co Captai Tim Pemenangan Nasional pasangan calon presiden juga calon delegasi presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, mengaku terkejut dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang tersebut menyatakan bahwa Presiden diperbolehkan memihak juga kampanye.
Sudirman tiada menyangka, Jokowi akan menyatakan hal yang disebutkan pasca sebelumnya ia terus menggangukan lalu memohonkan pejabat pemerintah untuk netral di Pemilihan Umum Presiden.
Permintaan ini secara langsung disampaikan presiden Joko Widodo untuk kepala daerah, TNI, Polri juga seluruh aparatur sipil negara (ASN) termasuk, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
“Saya kira kita semua kaget, semua terkejut, oleh sebab itu itu seperti berbalik dengan apa yang mana selama ini diungkapkan terus-menerus,” kata Sudirman Said ketika ditemui di dalam rumah perubahan, Jalan Brawijaya, Ibukota Selatan, Rabu (24/1/2024).
“Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral, mengapa ASN diminta netral, mengapa pegawai BUMN diminta netral? akibat mereka punya kewenangan publik,” ucapnya.
Sudirman Said berpandangan, netralitas diperlukan supaya tindakan kemudian kegiatan pejabat negara tidaklah dikaitkan dengan kepentingan tertentu.
Terlebih, apa yang mana diadakan oleh para pejabat melekat infrastruktur yang digunakan sumber anggarannya berasal dari uang negara.
“Yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan masyarakat itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu,” kata Sudirman.
“Karena itu, memang benar telah benar bahwa seluruh aparat negara memang benar diminta untuk netral. itu satu prinsip,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, manusia presiden boleh berkampanye pada pemilihan umum (pemilu).
Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak terhadap calon tertentu di kontestasi pesta demokrasi.
Hal itu disampaikan Jokowi pada waktu ditanya perihal menteri-menteri yang mana berasal dari bidang non kebijakan pemerintah malah terlibat berkampanye pada ketika ini.
Jokowi mengatakan, aktivitas yang diadakan menteri-menteri dari bidang non kebijakan pemerintah itu merupakan hak demokrasi.
“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri mirip saja,” ujar Jokowi pada waktu memberikan keterangan pers di tempat Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Ibukota Indonesia Timur, Rabu.
“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidaklah boleh menggunakan infrastruktur negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” katanya lagi.
Artikel ini telah lama tayang di tempat Kompas.com dengan judul “Timnas Anies-Cak Imin Terkejut Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak”
Sumber: Kontan
