Jawa Barat masuk dalam program infrastruktur hijau provinsi prioritas yang disebut sebagai Green Infrastructure Initiative (GII). Program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan lembaga ahli Jerman.
Kick Off Steering Commitee Meeting Jerman – Indonesia untuk Green Infrastructure Initiative sendiri telah dilakukan bersama Menko Marves RI secara virtual dari Makodam Jayakarta, Jakarta, Kamis (4/3/2021) lalu.
Tindak lanjut kerja sama tersebut Kemenko Marves dan tim penilai GII di Bandung menggelar workshop bersama empat provinsi prioritas yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Hal yang dibahas sektor pembiayaan pengelolaan air, pengolahan limbah padat, dan transportasi publik perkotaan.
Kemudian tim ahli GII yakni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) meninjau beberapa lokasi di DAS Citarum, Kabupaten Bandung, Rabu (27/10/2021).
Peninjauan dipimpin Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Mochamad Saleh Nugrahadi.
Mereka mengunjungi empat titik DAS Citarum yaitu kolam retensi Cieunteung Baleendah di Sektor 6, Taman Wisata Desa atau Pembibitan Kertasari di Sektor 23, Situ Cisanti di Sektor 1 Kertasari, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu PT MCAB di Jalan Cisirung.
Mochamad Saleh Nugrahadi mengatakan, tujuan mereka mengunjungi lokasi tersebut dengan mengundang tim melihat GIZ dalam memperkenalkan dan kemajuan Citarum dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman.
“Citarum menjadi contoh yang vital mewakili Jawa Barat dan nasional, baru ada kali ini proyek sungai yang menjadi perpres,” ujar Saleh.
Dalam kunjungan tersebut, mereka ingin melihat langsung di lapangan isu-isu di Citarum agar bisa menjadi pembelajaran bagi provinsi lain dan bisa menginspirasi.
“Jabar dapat mengajukan proyek Citarum dan melihat dari sini bisa diajukan proposal kepada GIZ Jerman yang terdapat dana hibah 4,4 juta euro untuk studi kelayakan (FS) atau sesuai dengan tujuan di empat provinsi prioritas tersebut kami di sini,”ucapnya.
Dikatakan Saleh, empat provinsi itu dipilih dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah daerah yang dinilai memiliki komitmen penerapan infrastruktur hijau. Masing-masing daerah cukup kuat untuk merealisasikan proyek jika direpresentasikan di tempat tersebut.
“Memang pada dasarnya bersaing mana yang paling layak yang nanti akhirnya diberikan kredit bersubsidi. Mulai dari sikap pemerintahnya, penyusunan proposal apakah bankable, tingkat kekritisannya, seperti Citarum ini kan banyak yang memanfaatkan dan sempat dicap sebagai sungai terburuk di dunia tapi saat ini sudah mulai membaik setelah ditangani,”ucap Saleh.
Kepala Bidang Infraswil Bappeda Jawa Barat Ady Rachmat menuturkan, Jabar mengikuti rangkaian program GII di tiga sektor tersebut. Untuk pengeloaan air dan air limbah Pemda Provinsi Jabar mengembangkan pengelolaan limbah domestik di Citarum dan air minum/sanitasi di Jabar Selatan.
Sementara, untuk transportasi Jabar mengajukan LRT dan BRT Metropolitan Bandung, dan untuk limbah selanjutnya mengusulkan penanganan persampahan kawasan Metropolitan Rebana.
“Kami mengikuti rangkaiannya dengan mengikuti workshop dan juga lapangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian pra seleksi. Ada empat calon provinsi untuk mendapatkan dana dari GIZ yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali,”ujar Ady yang ditemui pada kesempatan yang sama.
Menurut dia, dari proposal-usulan tersebut belum mengerucut pada keputusan finalnya. Tapi secara informal dari pihak GIZ lebih condong mendorong DAS Citarum.
Citarum dipilih karena dalam Perpres 15/2018 mengamanatkan revitalisasi hingga 2025 dan masalah terbesarnya adalah air dengan limbah domestik.
“Jika lolos seleksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan kajian, persiapan kontruksi, kelembagaan, pengelola, dan pendampingan nonfisik,”ucapnya.
Untuk diketahui, awal dari inisiatif infrastruktur sama di Berlin pada 2 Oktober 2019, proyek Green Infrastructure Initiative (GII) atau Inisiatif Indonesia-Jerman untuk Hijau saat ini sudah mencapai tahap pembentukan komite pengarah atau pengarah dari kedua.
Dari Indonesia diwakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sementara dari pihak Jerman diwakili oleh Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), Kfw Entwicklungsbank (KfW) – Bank Nasional Jerman, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Melalui kerja sama ini, Jerman akan memberikan dukungan dana sebesar 2,5 miliar Euro (Rp 41,25 triliun) untuk pembiayaan inovasi pengelolaan air, pengolahan limbah, dan transportasi publik perkotaan.
Berdasarkan sesi pertama rapat komite pengarah, empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dipilih untuk selanjutnya diidentifikasi potensi proyek investasi dan pengembangan studi persiapan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan program infrastruktur hijau di Jabar akan membantu mengembangkan beberapa kawasan metropolitan.
Dengan pembiayaan inovatif ini, Pemda Provinsi Jabar tidak perlu lagi mengandalkan APBD yang tidak perlu saat ini sedang memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19.
Bertindak sebagai konsultan ahli dalam GII yakni GIZ dan Kfw. GIZ akan mengarahkan proyek pada level teknis, sedangkan KfW dalam aspek pembiayaan.***
