Iwan M Ridwan Angkat Bicara Soal Rencana Pinjaman Pemkab Pangandaran

SEPUTARPANGANDARAN.COM, PANGANDARAN – Terkait rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Pangandaran, secara aturan diperbolehkan dan dasar hukumnya sangat jelas dan gamblang. Hal itu ditegaskan mantan Ketua DPRD periode 2014 – 2019, Iwan Muhamad Ridwan S.Pd., M.Pd.

Menurutnya, dasar hukum dari kebijakan tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 56 tahun 2018, tentang Pinjaman Daerah dan Permendagri tentang Pedomana Penyusunan APBD (tiap tahun selalu terbit).

Iwan menyampaikan, Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah salah satunya untuk menutup defisit anggaran.

“Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. Kemudian Pemda bertanggungjawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari pinjaman daerah,” jelas Iwan.

Pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup Defisit APBD, Pengeluaran Pembiayaan dan Kekurangan arus kas.

Iwan menjelaskan, sumber pinjaman daerah dapat berasal dari Pemerintah pusat, Daerah lain, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank dan Masyarakat (obligasi daerah) atau pasar modal.

Pria kelahiran tahun 70’an yang biasa disapa Kang Iwan ini menerangkan, mengenai jangka waktu pinjaman daerah. Pertama, Jangka pendek (kurang atau sama dengan 1 tahun anggaran, dengan kewajiban pembayaran pinjaman harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.

Baca juga:  Selesai Cuti Kampanye, Jeje Wiradinata Kunjungi Sejumlah Pasar Tradisional

Adapun sumber pinjaman daerah berasal dari: daerah lain, Lembaga keuangan bank dan non bank. Kemudian kegunaan pinjaman jangka pendek untuk menutup kekurangan arus kas.

Kedua, Jangka waktu menengah, adalah lebih dari 1 tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.

Adapun sumber pinjaman daerah berasal dari pemerintah pusat, daerah lain, Lembaga keuangan bank dan non bank. Kemudian kegunaan pinjaman jangka menengah adalah untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.

Ketiga, Pinjaman jangka panjang, adalah lebih dari 1 tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan perayaratan perjanjian pinjaman.

Sumber pinjaman daerah dapat berasal dari Pemerintah pusat, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, Masyarakat (obligasi daerah) atau pasar modal.

Adapun kegunaan pinjaman jangka panjang adalah untuk membiayai insfrastruktur atau kegiatan inventasi berupa pembangunan prasaran dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah seperti untuk menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD, serta memberi manfaat ekonomi dan sosial.

Baca juga:  Pembangunan Jalan Penghubung Pangandaran-Tasikmalaya Mulai Dikerjakan

“Adapun persyaratan pinjaman daerah berdasarkan pasal 15 PP No. 56 tahun 2018, pertama jumlah sisa pinjamam daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75℅ dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya,” katanya.

Kedua, tambah Iwan, memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai tunggakan atas Pengembalian Pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat,” ujar Iwan.

Selain 3 syarat tersebut diatas, lanjut Dia, pinjaman daerah harus memenuhi persyaratan antara lain, Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. Kemudian Persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dan persyaratan sesuai pasal 16 PP No. 56 tahun 2018 adalah pertama untuk pinjaman daerah jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA-PPAS.

Iwan juga menyampaikan, kewajiban pembayaran daerah. Pertama Pemda wajib menganggarkan pembayaran pokok pinjaman dan bunga serta kewajiban lainnya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Baca juga:  Anggaran Pembangunan di Langkaplancar Mencapai 30 Miliar

Kedua, pembayaran pinjaman dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

Ketiga, dalam hal pinjaman daerah melampaui masa jabatan kepala daerah yang menandatangani perjanjian pinjaman maka pembayaran pinjaman daerah tersebut wajib dilanjutkan oleh kepala daerah yang baru.

Jadi secara prinsip, tutur Iwan, apabila Pemda Pangandaran melakukan pinjaman daerah diperbolehkan dan sudah selesai dibahas serta disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Pangandaran dalam KUA & PPAS tahun 2024.

“Maka kalau ada anggota DPRD Kab. Pangandaran menolak penetapan Raperda APBDtahun 2024 patut dipertanyakan, arahnya kemana dan tujuannya apa?” tegasnya.***