MerahPutih.com – Krisis politik Myanmar masih terus berlangsung dan menjadi perhatian serius, terutama bagi negara-negara anggota ASEAN.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat Myanmar keluar dari krisis politik berdasarkan Five Point Consensus (5PC) yang disepakati oleh Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
“Kepercayaan harus dibangun antara pemangku kepentingan Myanmar untuk membuka kemungkinan dialog inklusif,” kata Retno, usai pertemuan bilateral dengan Menlu Mongolia di Ulaanbaatar, Rabu (28/6). Diantara.
Baca juga:
Indonesia kirim bantuan kemanusiaan untuk korban siklon tropis Mocha Myanmar
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar harus dikecam, dan ASEAN berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan berdasarkan prinsip “tidak ada yang tertinggal”.
Sebagai Presiden ASEAN tahun ini, Retno memastikan bahwa Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan ASEAN penting, memungkinkan ASEAN untuk melanjutkan perannya sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas di kawasan serta menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan.
Ia menjelaskan, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan ASEAN Ministerial and Post-Ministerial Meeting atau AMM/PMC, dimana Mongolia menjadi anggota ASEAN Regional Forum (ARF) yang merupakan bagian dari rangkaian AMM/PMC.
Baca juga:
Tanggapan Indonesia setelah Thailand bertemu dengan junta Myanmar
Isu Myanmar dianggap telah “membelah ASEAN” setelah Thailand baru-baru ini memprakarsai pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Pattaya, mengundang perwakilan politik dari junta Myanmar.
Pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha berpendapat bahwa Thailand terpaksa mengambil langkah ini karena dampak langsung yang dihadapi dari krisis Myanmar jauh lebih nyata dan lebih besar daripada yang dirasakan negara-negara ASEAN lainnya, karena Thailand memiliki perbatasan yang sangat panjang dengan Myanmar.
Namun, beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, menolak hadir dalam pertemuan tersebut.
Indonesia menilai pendekatan Myanmar yang hanya melibatkan salah satu pihak yang terlibat konflik politik di Myanmar melanggar mandat 5PC.
Pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews, mengatakan pekan lalu bahwa pertemuan di Pattaya dapat berdampak berbahaya, melegitimasi junta dan merusak persatuan ASEAN.
Baca juga:
Junta Myanmar kembali menghambat bantuan kemanusiaan
