SEPUTARPANGANDARAN.COM, DEMAK – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan calon duta presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD merupakan sosok tepat untuk menciptakan Indonesia maju. Sebab, menurut HT, Mahfud merupakan salah satu tokoh antikorupsi di tempat Indonesia.
Hal itu disampaikan HT pada waktu membuka Sholawatan Persatuan Indonesia di area Daerah Demak, Jawa Tengah, Hari Jumat (5/1/2024) malam. Awalnya HT menyampaikan sejumlah warga menginginkan agar Indonesia dapat maju. Menurutnya, untuk menjadi negara forward salah satu langkah adalah menindak tegas aksi pidana korupsi.
“Salah satu yang tersebut harus diberantas apa? korupsi,” kata HT.
HT mengatakan Mahfud MD merupakan salah satu tokoh antikorupsi. Di bawah kepemimpinan Mahfud, Indonesia akan tegas memberantas korupsi.
“Kalau Indonesia mau maju, korupsi harus diberantas kemudian Pak Mahfud adalah orang yang digunakan paling tepat untuk pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang mana sama, Mahfud MD mengatakan, pemilih jangan belaka mendasarkan pilihannya pada program-program yang digunakan disampaikan melalui media massa. Pemilih yang cerdas harus mengawasi rekam jejak calon pemimpin yang dimaksud akan dipilih agar mampu memajukan Indonesia ke depannya.
“Menurut saya, kita tidak ada harus percaya pada inisiatif visi juga misi yang digunakan ditulis di tempat kertas lalu diinformasikan dalam televisi, yang harus dipercaya adalah track record catatan perjalanan ketika beliau itu belum menjadi pejabat sampai menjadi pejabat,” kata Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, dan juga Keselamatan (Menko Polhukam) itu.
Mahfud melanjutkan, jangan sampai memilih pemimpin yang mana berkoar-koar masalah pemberantasan korupsi, tapi sepak terjangnya ketika menjadi pribadi pejabat malah berlumuran persoalan hukum korupsi.
“Kalau ada orang bilang memberantas korupsi, sementara beliau sendiri berlumuran korupsi, itu pasti tidaklah layak. Kalau orang mengungkapkan saya akan menegakkan hak asasi manusia, sementara beliau sendiri berlumuran dengan pelanggaran HAM, itu pasti tidaklah layak,” kata Mahfud.
