SEPUTARPANGANDARAN.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan partainya mengintervensi para akademisi dan juga kampus untuk mencela Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dimaksud belakangan masif terjadi. Hasto mengumumkan para akademisi serta kampus tidak ada sanggup diintervensi di hal apa pun.
“Mana ada kampus sanggup diintervensi,” tegas Hasto di dalam Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada Senin, 5 Januari 2024, seperti dikutipkan pada keterangan tertulis.
Hasto yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meyakini bahwa seruan para akademisi kemudian kampus-kampus yang mana menyebar luas pada waktu ini merupakan aksi kebenaran. Hasto mengatakan para akademisi juga kampus-kampus punya keyakinan tersendiri pada menyikapi persoalan bangsa.
Hasto menduga, adanya tudingan itu justru semakin membesarkan gelombang seruan para akademisi lalu kampus-kampus perihal kondisi demokrasi.
“Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka punya dalil-dalil yang dimaksud ditaati serta mereka punya integritas. Sehingga kalau dari kelompok 02 Prabowo-Gibran kelompok pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, kami yakini bahwa akan semakin banyak kampus yang tersebut bergerak. Harusnya autokritik semata juga melakukan koreksi-koreksi,” kata Hasto.
Hasto mengklaim PDIP tak berkepentingan di area di melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut. “Karena itu sejenis cuma mengerdilkan. Di antaranya otoritas dalam perguruan tinggi yang tersebut begitu independen,” tegasnya.
Seperti diketahui, sebagian akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional kemudian pelanggaran prinsip demokrasi mendekati pilpres 2024.
Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sebagian puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan juga aktivis BEM KM UGM, di area Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.
Pilihan Editor: Kritik Presiden Jokowi, Puluhan Guru Besar UMS Serukan Maklumat Kebangsaan dengan 8 Tuntutan
Sumber: Tempo
