Hakim MK Tanya ke Mantan Hakim Konstitusi Aswanto: Apakah Pemilihan Umum Kali Hal ini yang mana Terburuk?

Hakim MK Tanya ke Mantan Hakim Konstitusi Aswanto: Apakah Pemilihan Umum Kali Hal ini yang digunakan mana Terburuk?

Jakarta –   Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Daniel Yusmic P. Foekh, menanyakan ihwal penyelenggaraan pemilihan umum terhadap mantan hakim konstitusi, Aswanto, di sidang sengketa pileg hari ini, Senin, 27 Mei 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Daniel pada waktu menangani perkara nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dalam perkara ini, Aswanto berubah jadi ahli yang digunakan diajukan oleh Partai Amanat Nasional alias PAN selaku pemohon.

“Yang saya baca pada pernyataan ini, ahli berpandangan bahwa telah terjadi muncul karut marut pelaksana pemilihan kali ini, yang digunakan kemudian nurani ahli terusik untuk memberikan beberapa pendapat,” kata Daniel pada Gedung MK, Ibukota Indonesia Pusat pada Senin, 27 Mei 2024.

Dia menuturkan akan mengajukan pertanyaan yang bukanlah substansi perkara. “Secara umum dulu ahli, apakah menurut ahli pelaksana pemilihan umum kali ini adalah yang digunakan terburuk selama penyelenggaraan pemilihan umum dalam Indonesia? Karena wacana yang digunakan berprogres itu seolah-olah benar,” tanya Daniel.

“Saya enggak mampu menjawab apakah pengurus pilpres tahun ini merupakan pengurus pilpres yang terburuk,” jawab Aswanto. “Tentu kita punya informasi masing-masing, memang benar kalau kita mau memperbaiki penyelenggaraan pilpres itu, kita mulai dari rekrutmen penyelenggara.”

Baca juga:  Survei LSI: Prabowo Ungguli Ganjar, Elektabilitas Anies Anjlok

Aswanto juga menjawab, terlepas benar atau tidak, bermacam berita mulai pada media elektronik, media sosial, hingga media cetak mengemukakan pilpres kali ini memang benar karut marut. Hal ini lantaran pemilihan umum dijalankan tidak ada tertib sesuai asas pemilu.

“Salah satunya adalah (pemilu) harus direalisasikan secara jujur,” ucap Aswanto.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini, penduduk yang dimaksud kalah dengan cara yang digunakan benar tiada akan keberatan. Sebaliknya, pendatang yang kalah kemudian merasa dicurangi akan merasa keberatan. 

Dalam perkara ini, PAN mempersoalkan pengisian calon anggota DPR RI pada Dapil Jawa Barat VI. Dinukil dari berkas permohonan, PAN mendalilkan dia seharusnya memperoleh satu kursi DPR RI dari dapil tersebut, dengan perolehan 186.761 suara.

Namun, menurut partai tersebut, kesalahan KPU memproduksi mereka tidak ada memperoleh kursi tersebut. Kesalahan yang dimaksud dimaksud adalah perbedaan pengumuman C hasil salinan dengan D hasil tingkat kecamatan sampai nasional. PAN juga menuding Partai Golkar juga PKS memperoleh pengumuman yang mana cukup signifikan dalam Dapil Jawa Barat VI akibat kesalahan ini.

Baca juga:  Deddy Sitorus Sebut Ada Operasi Ambil Suara Perindo, Gelora, kemudian Ummat untuk Dialihkan

Artikel ini disadur dari Hakim MK Tanya ke Mantan Hakim Konstitusi Aswanto: Apakah Pemilu Kali Ini yang Terburuk?