BANDUNG, SEPUTAR PANGANDARAN — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan apresiasi setinggi langit kepada warga Jawa Barat yang tetap disiplin menunaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di tengah bayang-bayang tantangan fiskal yang ketat pada tahun 2026, kepatuhan warga dianggap sebagai penyelamat nadi pembangunan daerah.

​Berdasarkan data terbaru, jumlah wajib pajak aktif di Jawa Barat melesat signifikan. Jika sebelumnya angka partisipasi tertahan di kisaran 10–11 juta kendaraan per tahun, kini angkanya telah menembus 12,5 juta unit.

​“Ini menunjukkan kesadaran publik semakin tinggi. Masyarakat merasakan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan,” ujar Dedi di Bandung, Rabu.

​Infrastruktur: Dari Aspal hingga CCTV

​Dedi menjelaskan bahwa lonjakan pendapatan dari PKB ini tidak masuk ke kantong kosong. Dana tersebut dikonversi langsung menjadi fasilitas publik yang bisa dinikmati warga sehari-hari. Fokusnya jelas: infrastruktur dasar.

​Beberapa realisasi pembangunan yang bersumber dari pajak kendaraan antara lain:

  • ​Perbaikan Jalan: Pelebaran dan pengaspalan jalan provinsi.
  • ​Fasilitas Umum: Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan trotoar yang lebih ramah pejalan kaki.
  • ​Keamanan: Penguatan sistem CCTV di titik-titik rawan untuk memantau keamanan wilayah.
  • ​Sanitasi: Penataan drainase guna meminimalisir risiko banjir.

​Menurut Dedi, orientasi pembangunan kini mulai bergeser. Prioritas tidak lagi hanya berpusat di kota besar, melainkan merambah ke wilayah pinggiran yang selama ini minim sentuhan infrastruktur.

​Efisiensi Anggaran: Pangkas Seremonial demi Rakyat

​Apresiasi Gubernur ini muncul bukan tanpa alasan. Tahun 2026 menjadi periode yang berat bagi APBD Jawa Barat. Pemprov harus menghadapi sejumlah tekanan finansial, mulai dari:

  1. ​Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
  2. ​Cicilan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
  3. ​Beban Pembiayaan berkelanjutan untuk operasional Bandara Kertajati.

​Menyikapi hal tersebut, Dedi menegaskan bahwa efisiensi adalah harga mati. Ia memerintahkan pemangkasan belanja operasional yang tidak mendesak.

​“Kami melakukan penghematan besar-besaran, mulai dari pembatasan kegiatan seremonial hingga penghapusan perjalanan dinas yang tidak perlu. Anggaran harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

 

​Menjaga Kepercayaan Publik

​Bagi Dedi, kebahagiaan warga Jawa Barat sebenarnya sederhana: jalan yang mulus dan penerangan yang layak. Hal inilah yang menjadi motivasi utama Pemprov untuk menjaga transparansi pengelolaan anggaran.

​”Rakyat kita luar biasa. Diberi fasilitas dasar yang baik saja sudah bahagia. Karena itu, kepercayaan ini harus kita jaga dengan pengelolaan yang bertanggung jawab,” pungkas Dedi sembari mengajak warga untuk terus konsisten membayar pajak demi keberlanjutan pembangunan.